OPINI PUASA

PUASA DAN ETOS MODERNISASI Puasa terjemahan dari kata Shaum (Arab), berarti sikap menahan diri. Untuk apa menahan diri, apa yang ditahan dan adakah hubungan antara sikap menahan diri dengan etos modernisasi? Ketiga pertanyaan itulah yang akan dianalisis dalam tulisan ini. Puasa sesungguhnya tidak hanya dikenal dalam ajaran Islam saja tetapi juga pada agama-agama besar lainnya. Sebagai ritual keagamaan, puasa tidak dilihat sebagai tujuan melainkan manifestasi pengabdian pada Tuhan, yang di dalamnya mengandung aspek latihan spiritual yang memiliki sasaran di luar dirinya. Karena ibadah bukanlah tujuan akhir maka dalam islam bebagai perintah dan aturan agama itu dikenal dengan istilah syariah. Istilah lain yang mirip dengan syariah adalah tariqah, sabil, dan shirat yang kesemuanya itu bermakna jalan. Secara sederhana kita bisa memahami bahwa fungsi jalan adalah untuk dilalui dalam rangka menuju suatu titik tujuan. Demikianlah, sebagai syariah agama, puasa pun memiliki sasaran di luar dirinya. Dalam ibadah puasa setidaknya terdapat tiga pesan yang melekat, yaitu: Pertama: kita diajak untuk menghayati kemahahadiran Tuhan. Betapa kita merasakan kedekatan Tuhan, sehingga dimana pun, kapan pun kita berada, sanggup menahan diri untuk tidak makan dan minum, meskipun lapar dan haus semata-mata karena kepasrahan kita pada-Nya, bukan karena siapa pun selain Dia. Sewaktu berpuasa, kalau saja mau, kita yakin sekali, betapa mudahnya menipu orang lain dengan cara berpura-pura puasa tetapi kita yakin Tuhan tidak mungkin dikelabui. Dua: dengan kesanggupan menunda kenikmatan jasmani yang bersifat sesaat, sesungguhnya kita telah melakukan investasi kenikmatan yang lebih agung dan sejati di hari depan. Dalam bentuknya yang amat sederhana adalah kenikmatan di waktu berbuka puasa. Ketiga: di samping puasa mengajarkan untuk berpandangan hidup ke masa depan (future oriented), puasa juga mengajarkan kita untuk menumbuhkan dan mempertajam kepekaan sosial yaitu berbagi rasa dan berempati dengan derita orang lain. Perintah mengeluarkan zakat fitrah di penghujung bulan Ramadhan secara fungsional dan simbolik mencerminkan adanya sasaran sosial yang hendak diraih dengan melakukan ibadah puasa, yaitu sebuah komitmen moral dan keprihatinan sosial untuk mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dari Ritualisme Ke Emansipatoris. Demikianlah, ketika perilaku ritual keagamaan terjatuh menjadi kegiatan rutin dan menjadikan ibadah sebagai tujuan akhir, maka pelaksanaan ritual keagamaan menjadi terhenti pada dirinya atau agama menjadi paham ritualisme yang tidak lagi mengemban misi profetis (kanabian). Mewujudkan fungsi profetik agama tidak berarti harus mencampuradukkan ibadah dengan gerakan politik tetapi yang paling pokok adalah hendaknya praktik keberagaman seseorang pada akhirnya memberikan arah serta motivasi untuk meningkatan pengabdian sosial, mengangkat harkat hidup masyarakat. Dalam ibadah puasa terdapat pesan yang begitu jelas, bahwa salah satu hikmah yang hendak diraih terbinanya pribadi yang senantiasa sanggup menahan diri dari godaan kenikmatan materi yang bersifat sementara, demi mendapatkan kenikmatan rohani yang jauh lebih tinggi dan secara sosial, ibadah puasa mengajarkan kita agar sanggup menahan diri dari godaan yang menyeret kita kepada gaya hidup egoistik dan hedonistik. Dengan ungkapan yang barangkali dirasakan vulgar, ibadah puasa melatih kita agar tidak terjatuh pada perilaku yang demikian itu. Puasa ingin mengajak kita untuk mengapresiasi makna sukses yang tidak dibatasi oleh kenikmatan fisik saja tetapi sekaligus sukses moral dan spiritual yang berdimensi sosial dan eskatologis. Maksudnya, ibadah puasa tidak hanya diyakini sebagai amal saleh untuk kepentingan hidup di akhirat tetapi juga menghendaki kesalehan sosial di dunia ini. Ia memiliki pesan dan kekuatan emansipatoris bagi mereka yang tertindas, kalau saja makna dan pesan yang terkandung di dalamnya dihayati dan diaktualisasikan secara seksama. Puasa dan Etos Modernisasi. Bila yang dimaksudkan dengan modernisasi ialah proses pembangunan rasional berencana untuk mensejahterakan rakyat dan mengajak mereka untuk melihat jauh ke depan, maka logika dan etos puasa dan modernisasi memiliki titik singgung dan garis himpit. Sebagaimana puasa, sebuah modernisasi akan mengalami kegagalan, jika para pelakunya tidak mampu menahan diri, ketika dari hadapkan pada godaan yang menawarkan kenikmatan sesaat sehingga mengorbankan kenikmatan yang lebih besar di hari esok. Lebih dari itu, sebagaimana juga dalam ibadah puasa, modernisasi bangsa ini akan dinilai kurang berhasil kalau dalam praktiknya tidak mawujudkan kepedulian sosial secara nyata, sebagaimana diisyaratkan oleh perintah berzakat fitrah dalam rangkah memperbaiki nasib para fakir-miskin. Dalam melakukan pembangunan, jangan hendaknya slogan dan seremoni formal mengaburkan fungsi, proses dan sasaran pembangunan yang lebih sejati sebagaimana juga jangan hendaknya ibadah Ramadhan berhenti pada ritual yang formal tetapi hikmah yang hendak diraih malah terlewatkan. Menyuburkan Kualitas Insani. Dengan kesanggupan menahan diri untuk tidak terjatuh pada dominasi nafsu hedonis, maka dengan puasa sesungguhnya kita tengah menumbuhkan dan memperkuat kualitas insan kita dalam rangka meraih sukses hidup yang lebih tinggi kualitasnya. Secara psikologis bulan Ramadhan adalah bulan interupsi atas rutinitas hidup yang cenderung membuat aktivitas kita bersifat mekanistik. Interupsi itu antara lain berupa menjungkirbalikkan jadwal kehidupan terutama yang berkenaan dengan pemenuhan nafsu sebagai kebutuhan yang responsif waktunya amat pendek dan kenikmatannya bersifat sesaat. Dengan datangnya bulan puasa, rutinitas itu distop sementara dan diinterupsi untuk dievaluasi. Kita diajak untuk merenung, menggali makna dan arah hidup yang lebih hakiki sehingga harkat dan eksistensi kita tidak terdegradasi (runtuh) menjadi semacam robot yang kehilangan getaran halus kemanusiaan yang bersifat Illahi. Dengan ibadah puasa, kita diajak melakukan transendensi, mengapresiasi dan menginternalisasi nilai-nilai moral Illahi yang lebih mulia dalam rangka memelihara keluhuran martabat manusia yang oleh Al Qura’an diistilahkan taqwa. “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa”, demikian firman Allah berkenaan dengan perintah puasa (Q.S. Al Baqaroh : 183). Karena perintah puasa sama sekali tidak dimaksudkan sebagai sikap penyiksaan diri, maka Islam melarang seseorang melakukan puasa, sementara ia dalam keadaan sakit ataupun tengah dalam tugas melakukan kerja berat sehingga perlu makan dan minum. Dari sini terlihat bahwa di balik aturan-aturan formal yang wajib dipenuhi, salah satu hikmah dan sasaran yang diharapkan dari ibadah puasa adalah terbinanya pribadi dan masyarakat yang memiliki komitmen iman dan moral yang kuat, sehingga tidak terjatuh pada gaya hidup hedonistik dan materialistik. Pribadi dan masyarakat yang sanggup menahan diri dari godaan kenikmatan sesaat dan senantiasa melihat sukses yang lebih besar di hari depan adalah kunci keberhasilan negara-negara maju semacam Jepang dan Korea. Puasa disamping sebagai ritual keagamaan, mestinya memperkukuh komitmen moral kita bahwa esok masih ada hari untuk anak-cucu kita yang memerlukan hidup yang ceria, kualitas pendidikan yang lebih baik, alam yang subur. Mari kita berpuasa, mari kita menahan diri untuk kebahagiaan yang lebih agung di hari depan untuk diri kita, anak-cucu kita dan bangsa kita (dikutip dari hasil karya Komarudin Hidayat, dalam The Wisdom Of Life).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

OPINI : IDUL FITRI : PENYEGARAN KOMITMEN DAN KEMANUSIAAN

  Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

NARYO Proposal

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skripsi Naryo OKE

Naryo LEMBARAN PERSETUJUAN

Naryo HALAMAN PENGESAHAN

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ayu Skripsi

BAB  I

PENDAHULUAN

 

  1. A.    LATAR BELAKANG

Wilayah Indonesia secara geografis merupakan Negara yang mempunyai Sumber Daya Alam yang potensial dengan garis pantai di dunia, iklim yang memungkinkan untuk mendayagunakan lahan sepanjang tahun. Hutan dan Kandungan bumi yang kaya, merupakan bahan (ingredient) yang utama untuk  membuat Negara Indonesia menjadi Negara yang kaya. Suatu perencanaan yang efektif yang dapat memanfaatkan semua bahan baku tersebut secara optimal, akan mampu mengantarkan Negara Indonesia menjadi Negara makmur dan masyarakat sejahtra. Ini terlihat pada hasil yang pernah dicapai bangsa Indonesia pada pelita III s/d IV dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-7% membuat bangsa Indonesia menjadi salah satu Negara yang berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonominya dan mendapat pujian dari Negara-Negara kawasan Asia.

Namun keberhasilan tersebut secara objektif tidak menjadi indikator dalam menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi pengganguran di Indonesia bahkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak memberikan dampak yang cukup berarti pada usaha pengentasan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan tidak dalam rangka pemberdayaan masyarakat, justru memperkuat ketergantungan kelompok miskin terhadap Negara atau pihak pemberi bantuan. Apalagi dampak langsung dari krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia telah meningkatkan jumlah penduduk miskin dan menambah berbagai masalah yang berkaitan dengan kemiskinan.

Dalam mengantisipasi angka kemiskinan, berbagai pihak baik lembaga pemerintah, swasta, dan LSM telah melakukan serangkaian inisiatif dan program, mulai dari JPS (Jaringan Pengaman Sosial) program padat karya, sampai pada program pemulihan masyarakat (community recovery program). Semua merupakan solusi yang ditempuh untuk menekan angka kemiskinan dan di  harapkan mencari sasaran program yaitu penanggulangan dan pengentasan kemiskinanyang menjadi persoalan adalah banyak program dan pelaku yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinandi Indonesia tidak mempunyai penyesalan yang utuh tentang kemiskinan itu sendiri. Ketidaktauan akan penyebab dan bentuk kemiskinan akan sangat fatal karena  kemungkinan tidak tepatnya rumusan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai  suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandian masyarakat berupa “lembaga kepemimpinan masyarakat” yang refrensif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan “program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan  kemiskinan” yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Lembaga Kepemimpinan Masyarakat yang mengakar, refrensif dan di percaya tersebut (secara generic disebut badan atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau disingkat BKM/LKM ) di bentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (capital sosial) kehidupan masyarakat.

BKM/ LKM itu diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyalurkan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor  bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuaan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan progam hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.

Menurut Emil Salim (bank Indonesia1972) ada 5 ciri kelompok miskin :

  1. Mereka yang umumnya tidak memiliki sektor produksi sendiri seperti tanah, modal, maupun keterampilan yang cukup sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan sangat terbatas.
  2. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, mereka tidak memiliki syarat untuk memperoleh kredit perbankan seperti jaminan kredit, sehingga mereka cenderung lari terhadap bantuan (KUD) koperasi unit desa dengan bunga yang tinggi.
  3. Tingkat pendidikan rendah, tingkat sampai tamat sekolah dasar, waktu mereka tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak belajar karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan.
  4. Kebanyakan mereka tinggal di pedesaan tidak memiliki tanah, umumnya mereka menjadi buruh tani, pekerja kasar di luar sektor pertanian bahkan banyak di antara mereka menjadi pekerja bebas (self employed) berusaha apa saja (sector informal) tingkat upah mereka rendah sehingga menyebabkan mereka hidup di bawah garis kemiskinan.
  5. Banyak di antara mereka yang dihidup di kota dan masih berusia muda namun tidak memiliki ketrampilan (skill) atau pendidikan yang memadai.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa berbagai program yang berkaitan dengan persoalan penanggulangan kemiskinan telah banyak di lakukan di Indonesia baik oleh pemerintah maupun LSM dan kelompok masyarakat lainnya. Khususnya sejak krisis moneter yang berawal dari tahun 1988 lalu, berbagai program telahvdi kembangkan untuk mengatasi persoalan yang membebani masyarakat akibat kemiskinan meskipun demikian banyak kelemahan dan kekurangan dari program tersebut. Menurut Bakti Setiawan (2001:12-13),  paling tidak ada 6 kelemahan dari cara penanggulangan kemiskinan yang telah di lakukan oleh pemerintah maupun lembaga independen untuk mengatasi beban masyarakat akibat kemiskinan yaitu :

  1. Orientasi bantuan untuk kepada kelompok miskin bersifat jangka pendek, misalnya pembagian sembako.
  2. Pemulihan kelompok sasaran seringkali kurang tepat, banyak kasus pemulihan kelompok sasaran ini di lakukan oleh pihak-pihak yang tidak membutuhkan.
  3. Implementasi program lebih berorientasi pada satuan-satuan administrative (kelurahan, desa, RT/RW) sementara kelompok masyarakat yang membutuhkan tidak tersentuh oleh sasaran program sehingga akar permasalahan tidak pernah selesai.
  4. Program yang dilaksanakan cenderung melupakan proses penguatan kelompok. Kelompok swadaya yang sebelumnya telah ada dan memerlukan bantuan.
  5. Berkaitan dengan pemanfaatan program-program tersebut dilakukan oleh pemerintah dan tidak melibatkan kelompok-kelompok masyarakat khususnya program yang di lakukan implementasinya hanya memanfaatkan struktur birokrasi pemerintah yang cenderung tidak efesien dan tidak memanfaatkan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran program.
  6. Program yang dilaksanakan cenderung dirumuskan tanpa menyertakan partisipasi atau peran aktif kelompok, sasaran sejak awal, kondisi seperti ini menyebabkan tidak efisiennya bantuan pada kelompok miskin sebagai sasaran.

Bakti Setiawan (2001:12-13) dari keenam kelemahan diatas dapat disimpulkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan, selama ini cenderung tidak dalam rangka “pemberdayaan masyarakat” justru sebaliknya memperkuat ketergantungan kelompok miskin terhadap pemerintah maupun lembaga. Lembaga independen sebagai pemberi bantuan. Belajar dari banyak kegagalan program penanggulangan kemiskinan selama ini dilakukan di Indonesia, maka program P2KP dikembangkan sebagai salah satu alternatif, karena program ini berpihak pada konsep “empowermen” yang menekankan pada perlunya program penanggulangan kemiskinan diterapkan pada penguatan masyarakat sipil dan partisipasi pemulihan masyarakat (kelompok sasaran) dalam perumusan masalah dan pelaksanaan program. Program P2KP menyoroti bahwa persoalan kemiskinan sebenarnya hanya dapat ditanggulangi oleh masyarakat  sendiri yang mampu bersinergi daya pemerintah atau kelompok peduli setempat.

Pada hakekatnya, program P2KP  adalah menekankan pentingnya proses pembangunan kapasitas Institusi lokal (local building) yang didalamnya adalah partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai inti dan penggerak sekaligus agen sosial pembangunan di masing-masing komunitas, mulai pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Program P2KP mencoba membangun dan memperkuat institusi komunitas masyarakat lokal tersebut. Pelaksanaan program P2KP di titik beratkan pada proses pemberdayaan masyarakat agar benar-benar mampu melakukan proses traspormasi sosial dari masyarakat miskin (tidak berdaya) menjadai masyarakat berdaya, dari masyarakat berdaya menjadi masyarakat mandiri dari masyarakat mandiri menjadi masyarakat madani (Civil Society).

Negeri Rumahtiga merupakan wilayah kerja pemerintah yang tidak luput dari berbagai kebijakan pemerintah khususnya kebijakan perintah yang menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat. Negeri Rumahtiga dengan jumlah penduduk seluruhnya 5791 KK yang terdiri dari 6 RT dan 15 RW dimana ke 6 RT tersebut melakukan program P2KP, dari ke 6 RT yang ada di Negeri Rumahtiga yang melakukan pelaksanaan program P2KP dalam pengentasan kemiskinan, RT 003/RW 004 merupakan RT yang melakukan program P2KP yang di lihat berhasil dan menonjol di bandingkan dengan RT-RT yang lain yang ada di Rumahtiga.

Maka dari itu penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti apa yang menjadi faktor utama keberhasilan P2KP di RT 003/RW 004 maka penulis mengkhususkan penelitian di RT 003/RW 004. Penelitian P2KP dikhususkan di RT 003/ RW 004 dengan jumlah penduduk 234 jiwa yang telah melakukan program P2KP dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Kondisi wilayah Rumahtiga yang dekat dengan pasar dan pantai menjadikan penduduk negeri Rumahtiga mayoritas sebagai pedagang dan juga tukang perahu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. P2KP di negeri Rumahtiga khususnya RT 003/RW 004 merupakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan yang memberikan dana bergulir untuk masyarakat di RT 003/RW 004 khususnya untuk menggelolah bantuan dana tersebut secara bersama-sama dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian modal sekaligus bunga dengan bunga 2% yang tidak begitu berat terhadap masyarakat penerima bantuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tersebut dalam pengentasan kemiskinan.

Program P2KP sebagai program nasional dalam rangka pengentasan kemiskinan di Negeri Rumahtiga khususnya mengajak masyarakat baik penerima bantuan program atau masyarakat bukan penerima bantuan program P2KP memiliki kepedulian agar program P2KP dapat sukses dalam rangka pengentasan kemiskinan di Negeri Rumahtiga.

Program P2KP  dirancang dengan mencoba mengembangkan dengan apa yang disebut sebagai “sosial capital” atau model komunitas agar dalam jangka panjang menjadai penggerak komunitas tersebut, konsekwensinya dituntut adanya kesiapan masyarakat sebagai agen penggerak dan perubahan untuk mewujudkan masyarakat mandiri melalui pendekatan membangun kelembagaan masyarakat mengakar pada pelayanan kepada kelompok. Kelompok masyarakat miskin. Kenyatan tersebut menarik untuk di teliti, dengan alasan bahwa seharusnya partisipasi itu sudah lebih meningkat karena dalam pelaksanaannya berada dalam pembinaan tim, koordinasi dan berdampingan dengan fasilitator kenyataan itulah yang menggelitik dan sekaligus motivasi peneliti untuk melakukan penelitian dalam rangka mengkaji dan menganalisa berbagai faktor guna mendapatkan berbagai sasaran penyempurnaan secara akademis dengan judul : “P2KP Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Negeri Rumahtiga Kecamatan Teluk Ambon Baguala”.

  1. B.     PERUMUSAN MASALAH

Kemiskinan merupakan masalah utama bagi masyarakat Desa Rumahtiga kecamatan Teluk Ambon Baguala, dan program pemberdayaan masyarakat adalah solusi terbaik dalam menyelamatkan masyarakat dari beban kemiskinan.

Permasalahan dalam penelitian di rumuskan sebagai berikut:

  1. Bagaimana pelaksanaan program P2KP  dalam pengentasan kemiskinan di Rumahtiga?
  2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan atau sebaliknya kegagalan pelaksanaan program  P2KP di RT 003/RW 004 di Negeri Rumahtiga?

 

 

 

  1. C.    TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a)      Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, di harapkan dari penelitian yang dilakukan adalah:

  1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh P2KP dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna pengentasan kemiskinan di Negeri Rumahtiga Kecamatan Teluk Ambon Baguala.
  2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan  dan kegagalan P2KP dalam pengentasan kemiskinan di Negeri Rumahtiga.

b)     Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

  1. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam rangka pelaksanaan P2KP dalam rangka pengentasan kemiskinaan.
  2. Memberikan sumbangsih pemikiran sosiologi secara teoritis dan akademis bagi pengembangan ilmu sosologi.
  3. D.    PEMBATASAN MASALAH

Guna mempersempit permasalahan yang dipandang cukup luas, maka penulisan melakukan batasan pengkajian pada : bagaimana pelaksanaan program P2KP dalam pengentasan kemiskinan di Negeri Rumahtiga.

  1. E.     KERANGKA TEORI
    1. a.      Defenisi Kemiskinan

Kata kemiskinan secara etimologi berasal dari kata “miskin” menurut kamus besar bahasa Indonesia, miskin adalah tidak ada harta benda, serta kekurangan (berpenghasilan sangat rendah) kemiskinan di dasari sebagai suatu fenomena sosial yang telah lama ada dan berkembang sejalan dengan peradaban masyarakat mendefenisikan kemiskinan adalah kondisi deprivensi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan , kesehatan, pendidikan dasar.

Pada dasarnya ada 2 faktor penting yang dapat kegagalan program penanggulan kemiskinan di Indonesia pertama program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran  bantuan sosial untuk rakyat miskin dan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk orang  miskin, upaya seperti ini akan sulit akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena bersifat bantuan tidak untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantunggan, program-program bantuan berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program  bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih di fokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantunggan penduduk yang bersifat permanen, dilain pihak program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyaluranya. Faktor kedua penyebab yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri.

Usman (1998 : 13) merumuskan konsep kemiskinan relatif berdasarkan “the idea of relative standard yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat, dan waktu dasar asumsinya kemiskinan disuatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Konsep kemiskinan semacam ini diukur berdasarkan pertimbangan anggota masyarakat tertentu, dengan member orientasi pada derajat kelayakan hidup. Konsep ini juga telah memperoleh banyak kritik, terutama karena sulit menentukan layak hidup itu, ukuran kelayakan ternyata beragam dan tentu berubah-ubah, apa yang dianggap layak dalam komunitas tertentu boleh tidak jadi tidak layak bagi komunitas lainnya”.

Sedangkan, Selo Soemardjan (1984) mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian kemiskinan struktural adalah “kemiskinan yang  diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosialnya membuat masyarakat itu tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang tersedia bagi mereka.

Menurut Dorodjatum Kuntjoro Jakti (1994) agar masalah kemiskinan dapat di tangani secara langsung dari bawah dasar kepentingan hakiki golongan miskin, dan sebanyak mungkin memasukan aspirasi yang hidup di lingkungan mereka. Selanjutnya, menilai bahwa kesungguhan untuk memberikan peluang kepada golongan miskin berpartisipasi dalam merumuskan kepentingan sesuai dengan aspirasi dan tingkat   kemampuan kaum miskin yang masih kurang.

Menurut Sar. A. Levitan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang di butuhkan untuk mencapai suatu standart hidup layak. Kemiskinan menurut Bradley R. Schiller kemiskinan adalah ketidak sanggupan untuk mendapat barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas dan menurut Emile Salimi kemiskinan adalah biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.

Sedangkan oleh John Friedman kemiskinan di definisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) : modal, kesahatan, dan lain-lain.

Masalah kemiskinan pada dasarnya adalah persoalan tingkat penghasilan dan kebutuhan hidup seseorang, keluarga atau kelompok penduduk. Salim (1984 : 26) mengambarkan defenisi kemiskinan adalah “sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup pokok tersebut seperti pangan, sandang dan papan/tempat berteduh”.

Dalam kaitan dengan itu bahwa persoalan kemiskinan berkaitan erat dengan konsep atau program pemberdayaan. Ada berapa pandangan tentang kemiskinan, salah satunya Nashier berpendapat Pertama ; kemiskinan adalah berkaitan dengan nasib atau takdir diluar kemampuan manusia. Kedua ; melihat kemiskinan disebabkan oleh pendidikan rendah, kekurangan gizi dan lainnya. Ketiga : kemiskinan karena pengawasan yang lemah sehingga menimbulkan korupsi, manajemen tidak efektif dan hukum tidak jalan. Keempat: kemiskinan karena adanya penghisapan uang rakyat oleh penguasa dan cenderung menipu rakyat. Kelima: kemiskinan karena adanya ketidak adilan tataran sosial, ekonomi, politik, budaya. Dari berbagai para ahli ditinjau dari berbagai dimensi tentang pengertian kemiskinan adalah:

  1. Ketidak mampuan memenuhi kebutuhan hidup pokok yang paling minimum.
  2. Ketidak mampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam masyarakat.
  3. Terjadinya kesenjangan sosial di dalam masyarakat.
  4. b.      Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Penyebab Kemiskinan Masyarakat Di Perkotaan

Pembangunan perkotaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan nasional. Pentingnya pembangunan perkotaan di dorong tidak hanya semakin bertambahnya jumlah kota-kota di Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan perkotaan tersebut para pengelola kota (khususnya pemerintah) mempunyai keterbatasan dan terbatasnya lahan permukiman, sehingga menimbulkan berbagai persoalan sosial, ekonomi seperti kemiskinan dan timbulnya permukiman kumuh di perkotaan.

  1. c.      Penyebab Terjadinya Kemiskinan di Permukinan Kumuh.

Menurut Booth (1992), timbulnya kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor. Berapa faktor tersebut dapat di kelompokan dalam 4 bagian besar sebagai berikut:

  1. Faktor ekonomi
  • Kurangnya faktor produksi (lahan, modal, keterampilan dan bahan baku).
  • Faktor sosial dan budaya
  • Faktor geografis dan lingkungan
  • Faktor fisik

Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.  Agar kemiskinan di Indonesia dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Melihat kondisi negara Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan tinggi.

Kurangnnya faktor produksi diakibatkan karena tidak tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang bisa di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Ukuran yang lain adalah modal, yang dimaksud dengan modal disini ialah nilai kelebihan pribadi oleh seseorang, lembaga atau sekelompok orang untuk mendukung kebutuhan yang dimaksud. Salah satu diantaranya lahan, lahan yanng dimaksud disini hanya terfokus pada lingkungan atau wilayah dimana program tersebut dilaksnakan.

Terlepas dari itu adalah tingkat pendidikan dan ketrampilan merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tentang sejauh mana wilayah tersebut berada pada tahap berkembang dan maju. Tekhnologi sangat penting untuk dipakai dalam rangka untuk cepat mengimitasikan dan mengakses perkembangan-perkembangan pada wilayah  maju dan sukses agar dengan cepat untuk menyesuaikan.

  1. d.      Kemiskinan dan Penanggulangnya

Persoalan kemiskinan adalah suatu problem yang melekat dalam masyarakat baik ada dikota maupun di pedesaan, sebelum krisis moneter 1997, Indonesia adalah suatu  Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah  para insvestor asing saling berlomba-lomba untuk menanamkan sahamnya di Indonesia, sebenarnya telah banyak yang memberikan peringatan sejak awal, sayangnya semua terkena dan terbuai oleh kepuasan menyaksikan keberhasilan ekonomi yang berlangsung selama tiga dasawara. Kemiskinan dalam konteks ini adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak berdaya karena terdapainya ketiadaan sumber-sumber dimiliki baik sumber kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya oleh karena itu diperlukan suatu alternatif penanggulangan.

Kita sadari bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi tetapi juga sosial, budaya dan politik. Untuk itu tidaklah mengherankan bila kesulitan akan timbul ketika fenomena kemiskinan di objekan dalam bentuk angka-angka, kemiskinan bila di kaji dari pandangan beberapa ahli menjelaskan berbeda-beda tergantung dari sudut mana mereka melihat.

Ada terdapat banyak cara pengukuran kemiskinan berbeda-beda menurut “NUGROHO” ada 2 cara kategori tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan absolute dan kemiskinan relatif.

Kemiskinan dapat di bedakan dalam 3 pengertian :

  1. Kemiskinan alami (natural) adalah “keadaan miskin karena dari asalnya memang miskin karena tidak memiliki sumber daya lainnya sehingga mereka tidak dapat ikut dalam kegiataan pembangunan”.
  2. Kemiskinan struktural adalah “kemiskinan yang di derita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur masyarakat itu mengakibtakan mereka tidak dapat ikut menggurakan sumber-sumber pendapatan yang seharusnya tersedia bagi mereka.
  3. Kemiskinan kultural adalah “mengacu pada sikap hidup seseorang atau masyarakat yang di sebabkan oleh gaya, kebiasaan hidup dan budayanya.

Kluster Upaya Penanggulangan Kemiskinan:

1)      Kluster pertama adalah bagian dan jaminan sosial yang ditunjukkan terutama bagi masyarakat termiskin, seperti penyaluran beras bersubsidi (raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT).

2)      Kluster kedua adalah bertujuan memberdayakan masyarakat dengan mengeptimalkan potensi yang mereka miliki melalui program Nasional pemberdayaan masyarakat. (PNPM) mandiri.

3)      Kluster ketiga adalah di tinjau bagi mereka yang sudah memiliki mata pencarian atau usaha yang cukup untuk dapat membiayai kebutuhan dasar mereka termasud dalam kluster ini adalah program-program bantuan bagi usaha kecil menengah (UKM), penyediaan modal ataupun peningkatan kapasitas.

  1. F.     DEFENISI KONSEP DAN DEFENISI OPERASIONAL
  1. Defenisi Konsep

Kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah golongan orang di bandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang lanyak bagi kemanusiaan.

P2KP adalah program penanggulangan kemiskinan di perkotaan yang lebih mengutamakan pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif dan masyarakat sebagai kelompok sasaran.

  1. Defenisi Operasional
  1.                        I.         Program P2KP meliputi:
    1. Upaya pemberdayaan masyarakat terdapat 3 program P2KP yaitu:

a)      Ekonomi berupa: bantuan dana bergulir kepada masyarakat penerima bantuan, melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

b)      Lingkungan berupa: sarana prasarana misalnya jalan setapak,air bersih,bak sampah, dan saluran reinasi.

c)      Sosial berupa bantuan: dana beasiswa kepada siswa yang berprestasi serta masyarakat yang tidak mampu.

2.  Jenis dan besar bantuan P2KP

Dana yang di berikan P2KP  kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berupa dana bergulir dengan jangka jangka waktu pengembalian yang sudah di tentukan, adapun besar dana yang diberikan awalnya Rp 500.000.00 kepada masyarakat apabila dalam waktu yang di tentukan masyarakat bersangkutan mengembalikannya sesuai dengan waktu maka dana berikutnya akan dinaikan menjadi Rp.750.000,00 berkelompok dan akan terus berkembang apabila masyarakat itu bagus

  1. Kelompok sasaran yang berhak menerima bantuan P2KP yaitu:kelompok . masyarakat lemah yang memang pantas menerima bantuan P2KP.
  2.                 II.   Tipe Kemiskinan
    1. Kemiskinan kultural adalah mengacu pada sikap hidup seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya,kebiasaan hidup dan budayanya.
    2. Kemiskinan structural adalah:kemiskinan yang di derita oleh suatu                                                                           golongan karena struktur mengakibatkan mereka tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang seharusnya tersedia untuk mereka.
    3. Kemiskinan  alami/natural adalah:keadaan miskin karena asalnya memang miskin karena tidak memiliki sumber daya lainya sehingga mereka tidak dapat ikut dalam pembangunan.
    4.           III.         Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan
      1. Faktor ekonomi : kurangnya faktor produksi,modal,rendahnya tingkat pendidikan.
      2. Faktor sosial dan budaya:rendanya pendidikan, ketampilan(skill).
      3. Faktor geografis dan lingkungan :tanah tidak subur,terbatasnya sumber daya alam.
      4. Faktor individu: anak yatim piatu,usia,jenis kelamin.
  1. G.    METODE PENELITIAN
    1. 1.      Metode

Penelitian tentang program P2KP dalam pengentasan kemiskinan di Negeri RumahTiga Kecamatan Teluk Ambon Baguala menggunakan metode kualitatif. Ciri penelitian kualitatif adalah bersifat sementara dan juga menyeluruh dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan. Demikian juga dalam penggunaan teori masih bersifat sementara karena tergantung pada data yang sebenarnya di temukan dilapangan melalui pengamatan dan wawancara.

  1. 2.      Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Negeri RumahTiga Kecamatan Teluk Ambon Baguala.

  1. 3.      Informasi Kunci

Yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data berupa informasi serta teknik pengumpulan data sebagai langka strategis dalam penelitian seperti pedoman dan wawancara dengan informasi kunci : Raja Negeri Rumah Tiga, Bpk RT, Ketua P2KP, Ketua Kelompok P2KP dan anggota masyarakat P2KP.

Harapan penelitian melalui informasi kunci tersebut maka keseluruhan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat diperoleh guna menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan.

  1. 4.      Jenis Data Penelitian
    1. Data Primer adalah : jenis data penelitian yang langsung penulis dapatkan dilapangan melalui sumber data utama, proses perolehan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci maupun hasil observasi dilapangan.
    2. Data sekunder adalah : jenis data berupa hasil dokumentasi atau berbagai informasi ilmiah yang penulis dapatkan melalui berbagai literatur.
    3. 5.           Teknik atau Cara Pengumpulan Data
      1. a.      Wawancara Mendalam

Penulis malakukan wawancara secara mendalam dengan setiap informasi, dalam wawancara dilakukan cara wawancara baku terbuku yaitu cara pengumpulan data dimana subjeknya tahu bahwa mereka sedang di interview (diwawancarai) dan menggunakan paduan (pedoman) wawancara berupa pertanyaan.

  1. b.      Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengecek kembali data yang telah di kemukakan oleh responden.

  1. H.    ANALISA DATA

Analisis dilakukan dengan menggunakan kata-kata bukan angka. Pendekatan yang  di gunakan untuk menganalisa data menurut Sugiono (2009 : 147) adalah cara mendiskripsikan atau mengambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi dan merefleksi data yang berisi pendapat, gagasan, komentar oleh penelitian.

Pertama  :  Data reduksi model analisa menajamkan, menggolongkan dan mengarahkan bahkan membuang data yang tidak perlu dan melakukan organisasi data secara sistematis berdasarkan kategori yang sudah ditentukan.

Kedua    : Pengajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

Ketiga    :  Verifikasi atau penarikan kesimpulan yakni satu proses penarikan kesimpulan untuk dapat saja dilakukan selama proses penelitian yang dirumuskan.

Penarikan kesimpulan ini menjadi sangat penting karena semua data yang sudah dikumpulkan dan telah melalui proses reduksi dan pengajian data mendapatkan makna yang sesungguhnya dalam penarikan kesimpulan.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

  1. A.    Sejarah Asal Mula Negeri Rumahtiga

Negeri Rumahtiga berasal dari sebuah negeri lama tua yang terletak di gunung dan dikenal dengan sebutan negeri Hukuinallo. Saat ini Negeri tua Hukuinallo dapat di akses malalui perjalanan darat ke arah gunung sejauh ± 7 km. Negeri Soari atau aman Hukuinallo terdiri dari 3 (tiga) Uko atau soa (kampung) yang didiami  oleh penduduk asli dari 4 mata rumah (Rumatau) yaitu :

  1. Uko Pari ; didiami mata rumah Mendes (da costa), dan diperintah oleh orang kaya Lonela
  2. Hukunalo; di diami oleh matarumah Titawasilasale (Tita) dan matarumah    Hunihua, dan di perintah oleh orang kaya Latukau
    1. Uku Haubaga; didiami matarumah Hatuleisila

Dulu, di Aman Hukunalo hidup seorang raksasa yang oleh sebutan masyarakat setempat disebut Jaganti/Chaganti. Jaganti ini hidup dan memakan manusia yang notaabene adalah penduduk negeri Hukuinallo. Penduduk  Hukuinallo lambat laun semakin berkurang karena dimakan olehnya. Akhirnya, yang tersisa adalah mereka dari marga Tita, Hatulesila, dan Latukau (marga ini tidak ada di Rumahtiga lagi sekarang). Karena kondisi ini, mereka sepakat untuk bermusyawarah guna membicarakan jalan keluar yang akan diambil untuk mengatasi bencana ini. Akhirnya mereka sampai pada kesepakatan mengundang kapitan dari negeri SOYA untuk datang dan membunuh jaganti tersebut. Kapitan SOYA pun memenuhi undangan itu. Lalu ia mulai menyiapkan bambu-bambu yang dibuat runcing pada salah satu ujungnya dan menyiasatinya melalui aktivitas Tifar (proses pengambilan getah pohon mayang). Bambu-bambu tersebut dimasukan dalam garuru (tempat tamping getah mayang). Jaganti yang senang dengan minuman sageru, meminta minum kepada kapitan SOYA ketika melewati tempat tifarnya. Kapitan pun yang saat itu berada diatas pohon, tidak membuang-buang kesempatan lagi. Akhirnya ia member minum jaganti melalui bambu yang telah diruncingkan. Tanpa disadari oleh Jaganti, kapitan SOYA kemudian menusuk mulut Jaganti itu hingga mati. Jaganti kemudian dikuburkan di negeri itu. Kuburannya masih ada hingga sekarang dengan ukuran ± 8 meter panjangnya.

Untuk membalas jasa kapitan SOYA, masyarakat Hukuinallo memberikan pohon dammar yang pada waktu itu sangat banyak tumbuh di Hukuinallo kepada kapitan SOYA dengan mengangkat sumpah bahwa pohon dammar tidak akan pernah bisa hidup/tumbuh lagi di petuanan Hukuinallo. Ketika kondisi sudah aman, ketiga mata rumah (marga) yang tersisa ini memutuskan untuk turun ke daerah pantai dan membentuk pemukiman baru di antara Labuhan Tuniwaya dan Tirisema sebelah Barat Martapons, pemukiman baru ini kemudian diberi nama Rumahtiga sesuai dengan persekutuan ketiga mata rumah. Yaitu Mendes (Soa Pari), matarumah Hunihua dari Soa Hukunallo yang di sebut diatas kemudian bermukim di Wayame. Turunnya tiga matarumah ini ke pantai sekitar tahun 1618 pada zaman pemerintahan Gubernur Belanda (VOC) Herman Soplanit. Tiga mata rumah ini kemudian menjadi soa dalam pemerintahan negeri Rumahtiga hingga sekarang.

Pada masa penjajahan portugis, penjajah membawa orang Buano menjadi budak dan tinggal di Rumahtiga, saat orang Buano tinggal di Rumahtiga, maka terjadi konflik antara orang Buano dan Rumahtiga, kemudian dibuat perjanjian para tua-tua adat, yaitu sejarah Gadihu dan kedondong antara pendatang dari Buano dan Masyarakat Rumahtiga, Dari kejadian ini ada kepercayaan yang dianut, orang Buano yang datang di Desa Rumahtiga boleh makan dan  minum tapi tidak boleh manginap hingga pagi (tidur di tanah Rumahtiga) karena akan lanheung meninggal. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya kuburan-kuburan orang Buano dalam jumlah besar.

Pada Tahun 1971, dilakukan pembicaraan khusus  mengingat hubungan negeri Rumahtiga dengan negeri Rumahtita di Pulau Seram yang isinya menyatakan bahwa Rumahtiga dan Rumahtita berasal dari satu garis keturunan tetapi Rumahtiga yang lebih tua.

Luas wilayah petuanan negeri Rumatiga secara keseluruhan adalah 3.900 Ha. Luas tersebut termasuk Wilayah Poka, Wayame dan Tihu yang awalnya merupakan hak ulayat negeri Rumahtiga. Sedangkan luas secara administratif menjadi berkurang yakni 28.39 km.

Rumahtiga sekarang telah menjadi sebuah desa yang di huni dari berbagai suku bangsa dan golongan masyarakat. Pertanian yang luas dan relatif sedikit memungkinkan adanya pendatang baru. Sesuai dengan rencana pemerintahan daerah, negeri Rumahtiga telah dimasukan ke dalam Kota Madya Ambon sejak tahun 1979 dan dijadikan pusat pendidikan dan pemukiman pembahasan tanah penduduk asli makin di perbesar untuk kepentingan pembangunan kompleks-kompleks perumahan pegawai dan rangka mengatasi kepadatan penduduk kota Ambon dan juga untuk pembangunan gedung-gedung pendidikan sampai pada tingkat perguruan tinggi (Kampus Universitas Pattimura dan Politeknik). Semua pembangunan terus telah menarik arus imigrasi  penduduk dari desa-desa lain dan pusat kota untuk memilih Rumahtiga sebagai  pemukiman baru.

Tahun 2000 (bulan Juli) desa Rumahtiga hangus terbakar akibat konflik sosial yang melanda Ambon dan merembet keseluruh daerah di propinsi Maluku secara cepat sejak 19 januari 1999. Semua infrastruktur hancur dan habis terbakar.   Sekarang penduduk Rumahtiga mulai kembali membangun rumah mereka tetapi hanya baru sekitar 200 KK dari sekitar 4.300 KK yang terdaftar.

  1. B.     Nilai-Nilai Sosial Dan Budaya

Asal mula terbentuknya negeri Rumahtiga tidak dapat dilepas pisahkan dari sejarah terbentuknya negeri Wakal dan Hitu, karena ketiga moyang ini yang tadinya merupakan penduduk asli memutuskan untuk berpisah dan membentuk negeri masing-masing yang kita kenal dengan negeri Wakal, Hitu, dan Rumahtiga. Mereka bertiga adalah saudara kandung dimana kakak tertua mendirikan Wakal, yang tengah membentuk Hitu dan yang bungsu (perempuan) membentuk negeri Rumahtiga. Bungsu ini kemudian kawin dengan Anggola, salah seorang pendatang dari pulau Seram (ada hubungan dengan negeri Rumahtita di pulau Seram), dan beranak cucu sehingga berbentuklah negeri Tua Hukuinallo. Hubungan kekerabatan ini yang dikembangkan menjadi tali gandong hingga sekarang. Awalnya masyarakat Rumahtiga tahu bahwa gandong mereka hanya Wakal, sementara Hitu baru diketahui setelah terjadinya konflik sosial (kerusuhan) di Ambon.

Hubungan ini tetap ada walaupun kerusuhan terjadi, hal ini terlihat dengan sering dilakukannya silaturahmi diantara adik-kakak (Hitu dan Wakal) pada setiap kegiatan-kegiatan adat pada saat konflik hubungan ini tetap terjaga misalnya ketika keluarga Tita harus menjenguk nenek mereka yang sakit dan tidak dapat berjalan, yang tinggal di Negeri Wakal dengan keluarga Tita ini, maka sang nenek dapat berjalan dan mengajak seluruh keluarga Tita untuk berjalan-jalan untuk mengelilingi Negeri Wakal. Lewat hubungan ini pula turut  memberikan sumbangsih terhadap kelancaran proses perdamaian dan pengembalian masyarakat Rumahtiga kembali ke Rumahtiga. Tradisi-tradisi budaya yang diwariskan oleh orang tua-tua tidak  banyak, karena mereka kurang menceritakan hal-hal yang menyangkut dengan tradisi itu kepada keturunannya. Hal ini memberi dampak terhadap hilangnya nilai-nilai budaya seiring dengan berjalannya waktu, tradisi-tradisi yang biasa di kenal adalah :

  1. Pelantikan raja, dilakukan di negeri Tua Hukuinalo pada tengah malam (adat) baru turun kembali ke negeri pada besoknya untuk melaksanakan pelantikan secara pemerintahan.
  2. Kunci dan buka negeri, dilakukan pada situasi-situasi tertentu ketika kondisi negeri terancam.
  3. Kain gandong, di lakukan saat menyambut saudara-saudara dari Negeri Wakal.
  4. Tarian Cakalele untuk menyambut tahun.
  5. Kekuatan raja di butuhkan pada saat orang sakit atau hilang.
  6. Adat perkawinan, ada pembayaran harta oleh pihak pengantin pria yang berasal dari desa Rumahtiga.
  7. Pesat Gandaria, sering dilakukan untuk menikmati hasil panen buah gandaria yang rutin diadakan setiap bulan Februari/Maret tiap tahun berjalan.

Berikut ini adalah para raja-raja yang pernah memimpin Negeri Rumahtiga:

  1. Ishak Theodoris Tita I, raja pertama.
  2. Paulus Silas, raja kedua.
  3. Ishak Theodoris Tita II, raja ketiga.
  4. Rachel Tita, raja ke empat.
  5. Dafiet Alexander, raja ke lima.
  6. Josh Tita, raja keenam.
  7. Ferdinand Tita, raja ke tujuh.
    1. C.    Keadaan Geografis

a)      Letak dan Batas Wilayah.

Negeri Rumahtiga terletak di Bagian Utara pulau Ambon dan masuk pada wilayah administrasi kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Madya Ambon. Negeri Rumahtiga merupakan suatu negeri adat yang di pimpin oleh seorang raja. Di tinjau secara hukum adat maka :

  • Sebelah Utara berbatasan dengan Negeri Wakal dan Hitu Meseng.
  • Sebelah Timur berbatasan dengan Hunuth dan Durian Patah yang adalah petuanan Negeri adat Halong.
  • Sebelah Barat berbatasan dengan Hatiwe Besar.

b)     Keadaan Alam dan Iklim

Keadaan Negeri Rumahtiga terdiri dari daratan dan lautan. Dataran negeri Rumahtiga terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah, dimana dataran rendah hanya memanjang menyelusuri pantai, Sedangkan dataran yaitu berbukit-bukit gunung seperti Telaga Pange, Ta’eno dan lain-lain.

Iklim yang berlangsung di Negeri Rumahtiga pada dasarnya sama dengan iklim di Kota Ambon pada umumnya, yaitu :

1)      Musim kemarau biasanya berlangsung pada bulan September sampai Februari.

2)      Musim hujan biasanya bulan Maret-Agustus. Namun disamping keadaan cuaca yang telah digambarkan, ada pula terdapat musim pancaroba pada bulan April dan bulan Oktober , sedangkan cuaca hujan tropis dengan rata-rata curah hujan pada bulan Mei – Juli.

  1. D.    Keadaan Demografi

Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk berdasarkan data penduduk di Negeri RumahTiga, RT 03/ RW 004 sebanyak 234 jiwa yang terdiri dari 127 laki-laki dan 107 perempuan. Angka jenis kelamin menurut kelompok umur pada Negeri Rumahtiga RT 03/ RW 004 kecamatan Teluk Ambon tahun 2010.

Tabel. 1. Gambaran Penduduk Negeri Rumah Tiga RT 03/ RW 004

   Menurut Kelompok Umur

N

O

KELOMPOK UMUR

 JENIS KELAMIN

Jumlah

Bayi

0-5

6-12

tahun

13-15

tahun

 16-18

Tahun

19-24 tahun

25-55 tahun

56 tahun keatas

Laki-laki

Perempuan

 

1

18

27

8

15

62

82

22

127

107

234

Sumber : Data sensus penduduk negeri Rumahtiga tahun 2010

 

  1. E.     Keadaan Pendidikan

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan, maka pemerintah berupaya mendirikan berbagai bentuk lembaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini selain bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga mendidik generasi penerus sebagai generasi yang mempunyai kemampuan untuk membangun bangsa di masa mendatang. Ini terlihat pada lokasi peneltian terdapat  berbagai sarana pendidikan baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai pada Perguruan Tinggi yang semuanya terdapat di Negeri Rumahtiga.

Sejalan dengan itu pendidikan juga merupakan salah satu factor penentu darah pembaharuan kesejahteraan keluarga atau rumah tangga, karena pendidikan berfunsi merubah alam berfikir dan pola bertindak, kenyataan sosial ini menunjukkna bahwa tingkat pendidikan yang di capai seseorang akan mempengaruhi dalam status sosialnya, seperti kesempatan kerja, imbalan gaji yang memadai sekaligus menempatkan  individu pada posisi sosial yang terpandang bila dibandingkan dengan mereka yang buta huruf.

  1. F.     Mata Pencaharian

Topografi Negeri Rumahtiga terdiri dari daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Namun, kondisi wilayah Rumahtiga yang dekat dengan pasar dan pantai menjadikan penduduk negeri Rumahtiga bermayoritas sebagai pedagang, petani, nelayan, swasta, TNI/POLRI, PNS dan juga tukang perahu,  untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan tabel sebagai berikut:

Tabel. 2. Mata Pencaharian Penduduk Negeri Rumahtiga

No

Mata Pencaharian/ Pekerjaan

TNI/POLRI PNS Nelayan Petani Swasta Wirausaha Lain-Lain

1

32

396

45

478

251

245

1190

Mata Pencaharian Penduduk RT 03/ RW 004 Negeri Rumahtiga

2

-

18

1

3

1

13

24

Sumber : Data Kantor Desa Rumahtiga 2011

Dari data/tabel mata pencaharian masyarakat Negeri Rumahtiga secara keseluruhan diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian lain-lain mendominasi semua mata pencaharian yang ada. Kemudian disusul oleh petani, PNS, Swasta, Wirausaha, Nelayan dan TNI/POLRI. Kemudian untuk mata pencaharian penduduk di RT 03/ RW 004 Negeri Rumahtiga adalah mata pencaharian Lain-lain mendominasi semuanya setelah itu disusul PNS, Wirausaha, Petani dan Nelayan/ Swasta.

  1. G.    Sarana Umum

Sarana umum merupakan hal yang cukup penting bagi perkembangan sumber daya manusia dan proses pembangunan di dalam desa maupun untuk memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya sarana dan prasarana sosial yang memadai maka setiap kegiatan dan tujuan yang dilakukan pemerintah desa dapat terlaksana dengan baik.

  1. 1.      Sarana Transportasi

Mengingat Negeri Rumahtiga terletak di pinggiran pantai dan letaknya sangat strategis untuk di tempuh, maka untuk menempuh Negeri Rumahtiga dapat melalui transportasi darat yaitu : mobil atau sepeda motor. Dan sementara untuk menjangkaunya melalui transportasi laut dapat menggunakan kapal very, spedboad dan perahu.

  1. 2.      Sarana peribadatan

Masyarakat Negeri Rumahtiga bersifat minoritas, yang terdiri agama Islam, agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Maka, tempat ibadah berada di Negeri Rumahtiga terdiri dari 4 buah bangunan mesjid dan 7 buah  bangunan gereja.

  1. 3.      Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan manusia, guna mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya, dan kerena dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas sehingga dapat berperan serta dalam pembagunan daerah dan bangsa.

Menyangkut sarana pendidikan di atas maka dapat dijelaskan bahwa di Negeri Rumahtiga terdiri dari 1 sekolah TK, 7 sekolah SD, 1 sekolah SMP, 1 sekolah SMA, 1 sekolah SMK dan 2 Perguruan Tinggi (Unpatti dan Politeknik).

  1. 4.      Sarana Pemerintah

Tabel : 3

 Infrastruktur di negeri Rumahtiga

No

Infrastruktur

Jumlah

1

Balai Diklat

1

2

Kantor Askes

1

3

Kantor BPG

1

4

Dinas Pertamabangan

1

5

Puskemas

1

6

Balai Pengkajian

1

7

Gedung Musyawarah

1

8

Gedung PKK

1

9

Pasar

1

Sumber Data : Skripsi Jason A, Lalopua. 2011:30

Mengingat letak negeri Rumahtiga sangat strategis kemudian disusul dengan lahan yang begitu luas, maka ada beberapa saran pemerintah yang di bangun di Negeri Rumahtiga, diantanya : 1 Balai Diklat, Kantor Askes, kantor BPG, Dinas Pertambangan, Puskesmas, Balai Pengkajian, Gedung musyawarah, dan gedung PKK.

  1. H.       Pemerintahan

Pemerintahan negeri berada dibawah pimpinan seorang Raja yang dipilih berdasarkan keturunan. Berdasarkan sistem pemerintahan Negeri Rumahtiga pola pengorganisasian dapat dilihat dalam struktur pemerintahan badan Saniri Negeri, dengan jabatan kepemimpinan sebagai berikut :

Raja

Samuel Hendrikus

Sekretaris

Michael Limba

Kepala SOA                  Kepala SOA                     Kepala SOA

Hukunallo                       Ukupari                                 Haubaga

Hendriks Tita               Robert da Casta            Jacobis Hatulesila

Kaur Pemerintah           Kaur Pembangunan       Kaur Umum

Alexander Tita                   Maxi Narua            Tirsa Hendrik

Kewang                                                            Marinyo

Jacobis Reamaruw

Harvey Narua

Darat                                           Laut

Anthony Lorner                                         Stefanus Mataheru

John Talahatu                                             Benny Limba

  • Raja adalah sebagai kepala pemerintahan/pimpinan tertinggi dalam desa.
  • Kepala SOA Hukuinallo adalah Soa perintah yang berfungsi mendampingi raja.
  • Kepala SOA Ukupari adalah lembaga/badan yang berfungsi mendampingi raja, kemudian untuk fungsi Soa ini masih kontraversi soalnya mereka bersikap keras bahwa mereka juga adalah turunan dari raja.
  • Kepala SOA Haubaga adalah lembaga/badan yang berfungsi mendampingi raja, kemudian untuk fungsi Soa ini masih kontraversi soalnya mereka bersikap keras bahwa mereka juga adalah turunan dari raja.
  • Sekeretaris Desa, berfungsi sebagai pembantu desa yang bertugas untuk menyelesaikan administrasi desa, surat menyurat dan lain-lain.
  • Kaur, adalah kepala urusan/staf kepala desa yang tugasnya sebagai pembantu kepala desa, kaur diangkat berdasarkan rapat LKMD.

Kaur yang ada di negeri Rumahtiga terdiri dari :

Kaur Pemerintahan, bertugas untuk mengatur pemerintahan dengan Raja.

Kaur Pembangunan, tugas dari kaur pembangunan adalah untuk menata atau mengatur pembangunan yang ada di negeri yang misalnya pembangunan rumah, menata tata ruang negeri dan lain-lain.

  • Kewang adalah suatu lembaga adat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan peraturan yang di buat oelh Negeri Rumahtiga, contohnya sasi.
  • Kewang Darat yakni suatu lembaga adat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan peraturan sasi di laut.
  • Kewang Laut yakni suatu lembaga adat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan peraturan sasi di darat.
  • Marinyo sebuah jabatan dalam struktur pemerintahan adat bertugas sebagai juru bicara raja; ia berkeliling negeri men-tabaos-kan pengumuman raja/pemerintah negeri; didahului dengan tiupan kuli bia (kerang) atau pukulan tifa kecil beberapa kali. Kini, Marinyo di samping bertabaos melalui pengeras suara di Kantor Raja juga kadang sesuai kebutuhan berkeliling dengan pengeras suara genggam (toa)

Kemudian berkaitan dengan struktur Saniri Negeri Rumahtiga, hingga saat ini tidak pernah aktif. Contohnya seperti kewang darat, kewang laut dan marinyo. Hal ini disebabkan karena dari masing-masing kewang yang ada ini mengkalim bahwa mereka adalah keturunan raja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

  1. A.    Pemahaman Masyarakat Terhadap P2KP Dalam Pengentasan Kemiskinan Perkotaan Rumahtiga

Program P2KP merupakan program pemerintah yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, yang berpartisipasi langsung di dalam masyarakat.  Pemerintah dan berbagai stackholder yang lain senantiasa berupaya untuk mengembangkan masyarakat mengupayakan berbagai program pengentasan kemiskinan dari pedesaan dan khususnya di wilayah perkotaan secara khusus di semangati oleh program P2KP yang juga bermaksud untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah perkotaan.

Sehubungan dengan itu, maka dalam konteks penelitian ini pemahaman masyarakat terhadap program P2KP di Negeri Rumahtiga menjadi salah satu faktor penting yang menentukan berhasil atau tidaknya program P2KP di Negeri Rumahtiga.  Pada hakekatnya, program P2KP  adalah menekankan pentingnya proses pembangunan kapasitas Institusi lokal (local building) yang di dalamnya adalah partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai inti dan penggerak sekaligus agen sosial pembangunan di masing-masing komunitas, mulai pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Penerima manfaat langsung dari dana BLM yang disediakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan adalah keluarga miskin yang diidentifikasikan masyarakat sendiri dan disepakati serta ditetapkan bersama oleh masyarakat kelurahan, melalui proses musyawara warga, refleksi kemiskinan dan pemataan swadaya berorientasi IPM-MDGs.

Komponen Program PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya memberikan bantuan kepada kelompok sasaran utama masyarakat dan pemerintah daerah termaksuk pemangku    kepentingan daerah. Program P2KP mencoba membangun dan memperkuat institusi komunitas masyarakat lokal tersebut. Pelaksanaan program P2KP di titik beratkan pada proses pemberdayaan masyarakat agar benar-benar mampu melakukan proses traspormasi sosial dari masyarakat miskin (tidak berdaya) menjadi masyarakat berdaya, dari masyarakat berdaya menjadi masyarakat mandiri dari masyarakat mandiri menjadi masyarakat madani (Civil Society).

Berikut ini adalah jawaban informan kunci pemahaman  masyarakat terhadap P2KP dalam pengentasan kemiskinan di negeri Rumahtiga :

Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang P2KP dalam pengentasan kemiskinan itu seperti apa?

(1) “Menurut beta, P2KP itu adalah program pemerintah, dimana katong disuruh bentuk kelompok yang terdiri atas beberapa orang untuk katong dapa bantuan dana (modal) par usaha, dimana ada perjanjian pengembalian bunga  setiap bulan tapi akang pung bunga seng basar kaya koperasi”  (Menurut ibu Sa’ima, umur 42 tahun, pendidikan terakhir SD)

Menurut ibu Sa’ima, program P2KP adalah program dari pemerintah kemudian mereka (yang terlibat) membentuk kelompok untuk memperoleh dana dari program (P2KP) untuk dijadikan sebagai modal usaha. Dan jika diproporsikan antar perjanjian pengembalian bunga maka tidak sebesar seperti pada perjanjian bunga di koperasi.

(2)“Pemahaman saya tentang P2KP, yakni P2KP adalah program pemerintah, dimana program pengentasan kemiskinan ini berbeda dengan program-program pemerintah yang lain. Yang tujuanya sama untuk pengentasan kemiskinan karena P2KP ini di titik beratkan pada partisipasi masyarakat yang lebih utama. Program-program yang di tawarkan oleh P2KP juga tepat sasaran sesuai kebutuhan yang di butuhkan oleh masyarakat itu sendiri” (Menurut bapak Ismail Nahamamury, Umur 40 tahun , pendidikan terakhir sarjana S-1)

(3)“Sebelum menjawab maka saya kembali mengulaskan tentang persoalan kemiskinan di Indonesia. Yang mana di provinsi kita (Maluku) ini berada pada urutan ketiga provinsi termiskin di Indonesia setelah provinsi Papua dan Papua Barat. Kemudin tujuan dari program P2KP ini sendiri adalah berusaha untuk menjawab masalah sosial (kemiskinan) yang ada di Indonesia ini secara perlahan-lahan. Oleh karena itu, dengan adanya program P2KP yang diberikan kesempatan oleh pemerintah kepada masyarakat Negeri Rumahtiga merupakan salah satu langkah awal pemerintah untuk menjawab secara perlahan-lahan masalah sosial (kemiskinan) yang ada di Negeri Rumahtiga ini” (Bapak Daniel Tulaseket, Umur 43 tahun, Pendidikan terakhir sarjana S-1).

                                  

(4)“Dengan adanya Program P2KP ini, saya berharap agar bisa membawa masyarakat satu langkah lebih maju lagi dari kehidupan masyarakat yang tadi-tadinya hidup hanya tergantung pada satu mata pencaharian saja seperti panggayo perahu, maka dengan adanya program P2KP ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengembangkan profesi lain demi membantu kehidupan mereka yang tadi-tadinya hanya bergantung pada satu mata pencaharian itu saja, mengingat program P2KP ini merupakan program pemerintah untuk membantu rakyat kurang mampu secara mandiri dalam membangun kehidupan mereka sehari-hari” (ibu Jeverita Saleky, Umur 46 tahun, Pendidikan terakhir sarjana S1).

(5). Kalo program P2KP itu adalah program dari pemerintah par mau bantu katong masrakat miskin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. (bapak Gafarudin, 46 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut bapak Gafarudin, program P2KP adalah program pemerintah yang ditawarkan kepada masyarakat miskin guna membantu hidup sehari-hari.

(6). Program P2KP itu program dari pemrintah yang dong kasih par bantu-bantu katong masyarakat kacil pung hidup tapi dengan syarat pengembalian bunga supaya biar berjalan tarus. (ibu Nuraini, Umur 39 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut ibu Nuraini, program P2KP berasal dari pemerintah yang bertujuan untuk membantu kehidupan masyarakat kelas bawah. Program P2KP memiliki bunga, sehingga dengan bunga itu akan menjadi modal bagi program P2KP guna program ini berjalan kedepan nanti.

(7).Program P2KP itu program yang akang berasal dari pemerintah par masyarakat kurang mampu, deng tujuan par bisa kurangi kemiskinan di Indonesia ini. Salah satu contohnya itu akang di Rumahtiga yang seberjalan skarang. (ibu Ani Wali, Umur 42 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut ibu Ani Wali, Program P2KP adalah program yang sumbernya dari pemerintah, di berikan kepada rakyat tidak mampu  guna membantu masyarakat dalam taraf hidup dan bantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

(8). Program P2KP akang datang dari pemerintah par bantu-bantu rakyat kacil bangun dong pung hidop. (ibu Chi Sahetapy, Umur 53 tahun, Pendidikan terakhir SMP).

 

Menurut ibu Chi Sahetapy, program P2KP berasal dari pemerintah yang diberikan kepada rakyat guna membantu masyarakat miskin dalam menjalani hidup sehari-hari.

(9). Program P2KP adalah program kemiskinan yang ditawarkan pemeritah kepada masyarakat guna bantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dan secara kolektif adalah daerah-daerah yang ada di lingkup RI ini. (bapak Hendriks Tita, Umur 58 tahun, Pendidikan terakhir : SMP).

(10). Program P2KP merupakan program kemiskinan yang deberikan pemerintah kepada masyarakat guna membatu masyarakat dalam menjalani taraf hidup dan membantu pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia ini. (bapak Dani Persuasi, Umur 41 tahun, Pendidikan terakhir SMA).

Dari jawaban para informan kunci diatas. maka dapat disimpulkan bahwa sepengetahuan masyarakat program P2KP adalah program yang datangnya dari pemerintah dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini dapat dimaklumi karena setelah dipertanyakan lebih jauh, kebanyakan program ini juga diperkenalkan pemerintah kepada masyarakat, walau tidak semua anggota masyarakat punya pengetahuan yang sama terhadap program ini.

Masyarakat pada RT tersebut menurut para informan sendiri tidak semuanya mempunyai pemahaman yang baik, hanya saja mereka yang kebetulan masuk sebagai anggota kelompok. Petugas dari pihak pemerintah yang memperkenalkan program ini ke masyarakat juga sangat berperan besar dalam upaya memperkenalkan program ini ke masyarakat.

  1. B.     Kendala yang Ditemui Dalam Pengentasan Program P2KP di Negeri Rumahtiga

Dalam pengentasan suatu masalah baik itu masalah lingkungan sosial maupun masalah-masalah sosial lainnya (seperti kemiskinan), untuk mengatasinya memerlukan waktu dan cara-cara tertentu. Namun, permasalahan yang akan dibahas disini adalah persoalan kendala yang ditemui dalam pengentasaan kemiskinan oleh program P2KP di Negeri Rumahtiga.

Berikut ini adalah jawaban para informan kunci yang berhasil penulis wawancarai:

Menurut bapa/ibu, kendala apa saja yang ditemui dalam pengentasan program P2KP di Negeri Rumahtiga?

(1)“Kendala yang ada sakarang ini  mengenai dana bergulir yang di berikan pemerintah untuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai modal usaha untuk memberdayakan masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat. Dimana dana yang diberikan perorang melalui kelompok  yang sudah dibentuk untuk dikelolah masing-masing. Namun sekarang dana bergulir yang diberikan oleh program P2KP telah macet dikarekan ada sebagian kelompok yang mendapat bantuan namun tidak mengembalikan bunga yang telah disepakati. Akhirnya, walaupun kelompok yang mengembalikan bunga tidak mendapat bantuan tambahan yang pada akhirnya dana pemerintah (program P2KP) yang melalui dana bergulir tidak berjalan kembali (macet)” (Ibu Sa’ima, 42 tahun, pendidikan terakhir SD).

(2)“Kendala-kendala yang ada skarang ini hanya kalo salah satu dari anggota KSM yang seng kasih kambali bunga dari dana bergulir itu, maka akang pasti mempengaruhi proses putaran uang soalnya uang yang katong pake par kegiatan P2KP ini akang berasal dari bunga dana bergulir itu jua” (bapak Gafarudin, 46 tahun, Pendidikan terakhir SMP).

Menurut bapak Gafarudin, kendala-kendala yang dihadapi pada program P2KP di Negeri Rumahtiga pada saat-saat ini adalah tidak dikembalikannya bunga BLM oleh anggota KSM yang sebelumnya telah diadakan kesepakatan dengan pemerintah (yang membawa program P2KP ke Negeri Rumahtiga) sehingga mengakibatkan macetnya program BLM di Negeri Rumahtiga.

(3).“Sebenarnya kalo katong mau taati aturan itu seng ada kendala, cuma hanya anggota-anggota yang mungkin dong sengaja atau seng sengaja par seng kasih kembali bunga dana BLM, maka secara jelas itu su menjadi kendala. Oleh karena itu, untuk program P2KP skarang ini katong di Rumahtiga sini ada macet. Soalnya dana bergulir yang katong su dapa ada sebagian anggota yang seng kasih maso akang pung bunga makanya sampe saat ini kegiatan dana bergulir itu akang macet” (ibu Nuraini, Umur 39 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut ibu Nuraini : Sebenarnya kalau mau mentaati aturan itu kendala tak akan ditemui. Namun, ternyata yang terjadi pada program  P2KP di Negeri Rumahtiga terkait pengembalian bunga dana BLM oleh anggota-anggota KSM entah disengaja atau tidak disengaja sehingga mengakibatkan macetnya program P2KP di Negeri Rumahtiga.

(4)“Kendala-kendala program P2KP yang skarang katong hadapi di Negeri Rumahtiga ini itu hanya dana  bergulir akang macet lantaran anggota-anggota kelompok KSM dong seng kasih maso akang pung bunga lantaran kemungkinan besar dong pake akang par kepentingan pribadi aja, lalu par kelola program ini akang seng ada. Akhir mungkin uang yang dong  pake itu seng pung hasil makanya dong seng bisa kasih kembali akang pung bunga lae” (ibu : Chi Sahetapy, Umur 53 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut Ibu Chi Sahetapy : Kendala-kendala program P2KP yang dihadapi di Negeri Rumahtiga adalah tidak dikembalikannya bunga dana bergulir oleh para anggota kelompok KSM sehingga mengakibatkan macetnya program P2KP di Negeri Rumahtiga. Dan ibu Sahetapy berasumsi bahwa kemungkinan uang dari dana BLM itu  hanya digunakan untuk kepentingan pribadi.

(5) Sebelumnya kita ketahui bahwa program P2KP yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat ini adalah untuk bantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, terutama mdi daerah-daerah yang diberikan program P2KP. Contohnya seperti di negeri Rumahtiga. Jadi terkait dengan kendala yang ditemui dalam melaksanakan program ini, saya pikir semua tergantung dari subjeknya saja (orang yang melaksanakan program itu). (Bapak Daniel Tulaseket, Umur 43 tahun, Pendidikan terakhir sarjana S-1).

(6)Sebenarnya seng ada kendala di program P2KP ini, cuma samua itu tergantung dari orang yang ikut dalam program ini saja. Sementara di program P2KP ini kalo akang berjalan tarus itu tergantung dari bunga yang katong ambe itu. Jadi intinya seng ada masalah, kalo itu ada berarti itu ada tamang-tamang yang seng kasih maso akang pung bunga. (ibu Ani Wali, Umur 42 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut ibu Ani Wali, dalam proram P2KP sebenarnya tidak ada kendala, soalnya program ini berjalan dan tidaknya itu tergantung dari bunga program P2KP yang dikembalikan, jadi seumpanya program ini macet berarti ada anggota yang tidak mengembalikan bunganya.

(7)Tidak ada kendala yang dihadapi dalam program P2KP ini tapi    kalau memangnya itu ada berarti semua itu dari manajemen programnya saja. Karena program P2KP ini memakai bunga jadi kalau para anggota mengembalikan bunga maka program ini akan berjalan terus tetapi kalau tidak mengembalikan bunga berarti program akan macet. Soalnya program P2KP ini tergantung dari bunga yang dikembalikan itu. (Menurut bapak Ismail Nahamamury, Umur 40 tahun , Pendidikan terakhir sarjana S-1).

                                    

(8).Sebenarnya tidak ada kendala tapi kalau ada berati ada anggota yang tidak mengembalikan ada anggota yang sengaja tidak mau mengembalikan bunga program P2KP ini, soalnya program P2KP ini memakai bunga dan program ini berjalan atau tidaknya itu tergantung bunga yang dikembalikan anggotanya. (ibu Jeverita Saleky, Umur 46 tahun, Pendidikan terakhir sarjana S1).

(9). Dalam program P2KP ini tidak ada kendala yang dihadapi, soalnya program ini bertujuan untuk membantu masyarakat kecil tetapi ketiak ada kendala berarti ada anggota yang terlibat dalam program sengaja tidak mengembalikan bunga dari program P2KP ini. (bapak Hendriks Tita, Umur 58 tahun, Pendidikan terakhir : SMP).

(10). Tidak ada maslah yangdihadapi pada saat program P2KP ini berjalan, bahkan program P2KP ini sangat membantu masyarakat dalam mengatur kondisi ekonomi mereka. (bapak Dani Persuasi, Umur 41 tahun, Pendidikan terakhir SMA).

Dari jawaban para informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

  1.  Sebenarnya tidak ada kendala tetapi kalau ada anggota yang tidak mengembalikan bunga kepada petugas maka akan membuat program P2KP akan macet. Mengingat program P2KP ini berjalan atau tidaknya itu tergantung bunga dari pada dana awal yang telah diterima. Artinya bahwa kesadaran masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keberhasilan program ini. Dalam kenyataannya, sesuai pengakuan informan bahwa kesadaran para anggota ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan secara serius.
  2. Setelah penulis kombinasikan antara hasil wawancara dan hasil observasi dan setelah penulis cross chek juga dengan sumber lain yang dapat dipercaya termasuk membaca dari berbagai petunjuk teknis dilangsungkannya program P2KP ini maka kendala utamanya juga terletak pada kurang maksimalnya upaya mensosialisasikan program ini serta berbagai manfaatnya kepada masyarakat luas. Alasannya karena program ini juga dilakukan salah satunya dengan memberikan pinjaman modal usaha kepada warga masyarakat, sehingga hal ini secara terinci dan berlaku umum untuk semua warga maka ada kemungkinan banyak goncangan berupa protes dari warga bahwa hanya orang dari kalangan tertentu saja yang yang diprioritaskan dalam memberikan bantuan tersebut. Itulah sebabnya dalam aspek kesadaran masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya program ini menjadi sangat kurang sekali karena tidak semua masyarakat disosialisasikan program ini dengan baik kepada mereka.
  3. C.    Perkembangan P2KP Di Negeri Rumahtiga

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan sebagai kelanjutan P2KP memahami bahwa kemiskinan adalah akibat dan akar penyebab kemiskinan yang sebenarnya adalah kondisi masyarakat, utamanya adalah para pimpinan yang belum berdaya sehingga tidak mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. Apa bila masyarakat telah menyepakati dan menetapkan sebagian dana BLM dialokasikan untuk kegiatan Diskusi partisipatif Terpadu (DPT) sesuai ketentuan PNPM Mandiri, maka pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir yang berorientasi pada masyarakat miskin. artinya tidak semata-mata berorientasi pada pemupukan dana, namun juga harus mempertimbangkan aspek pelayanan dan kemanfaatannya bagi masyarakat miskin.

Prinsip dasar capaian kinerja dana pinjaman bergulir adalah sebagai hasil upaya dan kinerja pengelola maupun kemanfaatan penerima dana bergulir, khususnya masyarakat. Capaian kinerja dana pinjaman bergulir yang disebabkan faktor-faktor penyimpangan nilai-nilai luhur yang melandasi keberadaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah tidak dibenarkan sama sekali.

(1)“Perkembangan P2KP pada saat-saat sebelumnya itu memang ada membaik, artinya berjalan cukup bagus tetapi setelah dalam beberapa bulan terakhir ini, ada sedikit macet karena masyarakat tidak mengembalikan bunga dari dana bergulir yang ada, dan perlu diketahui juga bahwa program P2KP yang macet di Negeri Rumahtiga sini bukan macet program-programnya seperti jalan raya, air minum atau bak sampah tapi macet dana bergulirnya” (bapak : Hendriks Tita, Umur 58 tahun, Pendidikan terakhir SMP).

(2) “Kalo katong lia sakarang itu perkembangan P2KP di Rumahtiga ada sadiki hambatan, hambatan ini dikrenakan ada sebagian kelompok yang tidak mengembalikan bunga uang BLM sehingga menyebabkan kemacetan akan program itu. Tetapi pada dasarnya P2KP itu akang seng mati, yang macet skarang ini hanya di akang pung dana bergulir saja. Dan sementara program yang berbentuk fisik  seperti air bersih, jalan raya dan bak sampah lagi berjalan” (bapak : Dani Persuasi, Umur 41 tahun, Pendidikan terakhir SMA).

Menurut Bapak Dani Persuasi : Perkembangan P2KP di Negeri Rumahtiga saat ini mengalami hambatan. Hal ini disebabkan karena tidak dikembalikannya bunga uang BLM sehingga mengakibatkan macetnya program P2KP. Kemudian menurut bapak Dani Persuasi, pada dasarnya program P2KP tidak mati tetapi hanya macet lantaran ketika dilihat dari adanya bukti program fisik yang  nyata, yaitu bak sampah, jalan dan air bersih.

(3)“Perkembangan P2KP di Rumahtiga cukup baik tapi akhir-akhir ini akang ada sadiki macet soalnya anggota kelompok yang trima dana bergulir itu dong seng kasih akang pung bunga tapi kalo programnya itu seperti air bersih, jalan raya deng bak sampah itu akang ada jalan skarang” (Bapak Gafarudin, umur 46 tahun, Tingkat pendidikan terakhir SMP)

Menurut bapak Gafarudin : Perkembangan program P2KP di Negeri Rumahtiga cukup baik, namun pada akhir-akhir ini ada mengalami sedikit hambatan. Hambatan yang terjadi di karenakan adanya anggota kelompok KSM yang terlibat dalam  program P2KP yang berupa dana BLM tidak mengembalikan bunga sehingga mengakibatkan macetnya program.  Sedangkan program P2KP yang berupa bentuk fisik masih ada hingga sekarang.

(4) “Pelaksanaan program P2KP di Rumahtiga beberapa bulan kemarin awal dilaksanakan program P2KP di Rumahtiga berjalan cukup lancar baik itu program fisik maupun non-fisik, namun akhir-akhir ini program non-fisik yang berupa dana bergulir sedikit mengalami kemacetan dikarenakan masyarakat yang menerima bantuan dana tersebut kurang memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik. Artinya mereka menyalah gunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi yang pada akhirnya membuat kemacetan akan program tersebut. Sedangkan untuk program P2KP yang non-fisik tetap berjalan namun tidak secara serentak di laksanakan di dalam masyarakat karena program fisik ini dilaksanakan sesuai dengan usulan yang di butuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi program P2KP yang fisik tetap berjalan namun melalui tahapan-tahapan” (ibu Juverita Saleky, umur 46 tahun, Pendidikan terakhir sarjana S-1).

(5) “Perkembangan program P2KP di Rumahtiga sini baik tapi itu Cuma program fisik saja, lalu kalo program non-fisik seperti dana bergulir itu akang skarang-skarang ini akang ada macet sadiki” (ibu Ani Wali, Umur 42 tahun, pendidikan terakhir SMP)

Menurut ibu ani wali : perkembangan program P2KP di Negeri Rumahtiga baik, akan tetapi hanya program yang berbentuk fisik saja. Sedangkan program yang berbentuk non fisik seperti dana bergulir untuk sekarang ini lagi mengalami sedikit hambatan.

(6) Perkembangan program P2KP di Negeri Rumahtiga sini cukup bae, contoh kacil saja lia di program bentuk fisik seperti bak sampah, air bersih deng jalan raya su cukup bagus. Kemudian dana bergulir yang katong trima ini skarang katong su olah akang deng bekeng jualan seperti beta yang bekeng nasi kuning ini, tarus ada tamang-tamang lain lai yang buka usaha jualan seperti beta ini. (ibu : Chi Sahetapy, Umur 53 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut ibu Chi Sahetapy, perkembangan program P2KP di Negeri Rumahtiga cukup baik, contohnya dapat dilihat pada program fisiknya, yaitu bak sampah, air bersih dan jalan raya yang cukup sukses. Kemudian dana bergulir yang di terima, mereka telah mengolahnya dengan membuat jualan seperti nasi kuning dan teman-teman beliau pun sebaliknya dengan membuka usaha seperti jualan yang beliau buat.

(7) Perkembangan P2KP di Negeri Rumahtiga ini bae-bae saja, katong yang trima dana BLM itu samua su olah akang deng buka usaha dan ini program yang bentuk non-fisik. Tarus par program yang bentuk fisik akang bajalan cukup sukses, seperti air bersih, jalan raya deng bak mandi. (Ibu Sa’ima, 42 tahun, pendidikan terakhir SD).

Menurut ibu Sa’ima, perkembangan P2KP di Negeri Rumahtiga sangat baik, mereka yang telah menerima dana BLM telah digunakan untuk membuka usaha dan ini program dalam bentuk non-fisik, sementara program dalam bentuk fisiknya berjalan cukup sukses, seperti jalan raya, bak sampah dan air bersih.

(8) Perkembangan program P2KP di Negeri Rumahtiga sangat baik, mereka yang menerima dana P2KP dalam bentuk BLM sudah mereka gunakan untuk membuka usaha dan dana yang dikucurkan untuk proram fisiknya dengan pembuatan jalan raya, air bersih dan bak sampah sangat baik. (Menurut bapak Ismail Nahamamury, Umur 40 tahun , Pendidikan terakhir sarjana      S-1).

(9) Perkembangan P2KP di Negeri Rumahtiga  sini bae-bae saja, anggota-anggota yang trima dana BLM dari program P2KP itu samua su buka usaha deng akang uamg itu. Tarus dana BLM par program lain itu dong su bekeng akang par jalan raya, air bersih deng bak sampah. (Bapak Daniel Tulaseket, Umur 43 tahun, Pendidikan terakhir sarjana S-1).

Menurut bapak Daniel Persuasi, perkembangan P2KP di Negeri Rumahtiga baik-baik saja, para anggota yang telah menerima dana BLM dari program P2KP itu semuanya telah mereka gunakan dengan membuka usaha dan dan BLM untuk program lain telah digunakan untuk membuat jalan raya, air minum dan bak sampah.

(10) Perkembangan P2KP di Negeri Rumahtiga sini bae-bae sa, katong yang trima dana BLM itu su pake akang par buka usaha kacil-kacil ini par bantu-bantu katong pung biaya  hidup. (ibu Nuraini, Umur 39 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut ibu Nuraini, perkembangan P2KP di Negeri Rumahtiga baik-baik saja, mereka yang menerima dana BLM itu telah digunakan untuk membuka usaha kecil-kecilan untuk membantu biaya hidup mereka.

Dari jawaban informan kunci diatas dapat disimpulkan bahwa pada saat ini perkembangan P2KP di Negeri Rumahtiga lagi macet dan macetnya hanya pada program non-fisik saja tetapi untuk program fisiknya tidak mengalami kemacetan. Hal ini di karenakan para anggota tidak mengembalikan bunga dana program tersebut. Persoalan ini jika ditelusuri lebih jauh bukan hanya tergantung saja dari kemampuan mengembalikan bunga dari pinjaman yang mereka ambil, tetapi lebih banyak tergantung juga dari tidak adanya kesadaran yang muncul karena jiwa wirausaha yang sangat minim dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya mereka tidak berpikir jika bunga dari pinjaman tidak mereka kembalikan maka kegiatan ini secara keseluruhan akan mengalami kemacetan sebab yang namanya dana bergulir tidak akan pernah ada karena proses pergulirannya dihentikan oleh mereka sendiri.

  1. D.    Pelaksanaan P2KP di Negeri Rumahtiga

Dalam pelaksanaan program P2KP terdiri dari berbagai macam bentuk kelompok yang mana pembentukan kelompok itu untuk mengolah program P2KP itu sendiri.

Di bawah ini adalah hasil jawaban informan kunci :

Menurut bapak/ibu, bagaimana pelaksanaan program P2KP di Negeri Rumahtiga?

(1)    “Pelaksanaan P2KP di Negeri Rumahtiga yang nampak jelas yaitu jalan setapak, bak sampah,air bersih.” (bapak Hendriks Tita, Umur 58 tahun,  pendidikan terakhir SMP).

(2)    “Perkembangan P2KP di Negeri Rumahtiga cukup baik, awalnya masyarakat belum tahu program P2KP setelah ada sosialisasi di masyarakat maka masyarakat memahami P2KP secara mendalam” (bapak Dani Persuasi, Umur 41 tahun, pendidikan terakhir SMA).

(3)   “Pelaksanaan P2KP di Negeri Rumahtiga, dong datang bilang katong bentuk klompok untuk mendapatkan bantuan dana bergulir untuk modal usaha” (ibu Nuraini, Umur 39 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut ibu Nuraini : pelaksanaan program P2KP di Negeri Rumahtiga awalnya para petugas datang dan menyuruh mereka membentuk kelompok guna mendapat bantuan dana bergulir sebagai modal usaha.

(4)    “Pelaksanaan P2KP di negeri Rumahtiiga awalnya melalui sosialisasi mengenalkan program P2KP untuk masyarakat karena P2KP merupakan program pemerintah yang mendudukan masyarakat sebagai pelaku utama dan mendudukakna masyarakat berpartisipasi aktif”       (ibu Juverita Saleky, umur 46 tahun, pendidikan terakhir sarjana S-1).

(5)    Pelaksanaan P2KP di Negeri Rumahtiga sangat baik, katong para anggota su mulai kelolah program ini dengan dana-dana dari BLM itu la samua ada buka usaha deng akang ini. (ibu : Chi Sahetapy, Umur 53 tahun, pendidikan terakhir SMP).

 

Menurut ibu Chi Sahetapy, pelaksanaan program P2KP di Negeri Rumahtiga sangat baik, mereka para anggota telah mengelolah dana-dana BLM yang diberikan itu dengan membuka usaha.

(6)   Pelaksanaan P2KP di Rumahtiga cukup baik” (bapak Ismail Nahamury, umur 40 tahun, pendidikan terakhir sarjana S-1).

(7)   Pelaksanaan P2KP di Negeri Rumahtiga baik-baik sa, di program P2KP ini katong bentuk kelompok lalu dapa kasih dana dari petugas program P2KP itu dan tinggal katong olah akang. Kemudian dana itu dapa dengan perjanjian harus kasih kembali akang pung bunga, soalnya program P2KP ini jalan atau seng itu tergantung dari bunga yang katong kasih kembali itu saja. Jadi intinya pelaksanaan program P2KP di Negeri Rumahtiga ini baik-baik saja. (Bapak Gafarudin, umur 46 tahun, Tingkat pendidikan terakhir SMP).

Menurut bapak Gafarudin, Pelaksanaan program P2KP yang ada di Negeri Rumahtiga ini baik-baik saja,  pada program P2KP ini mereka membentuk kelompok lalu di berikan dana oleh petugas P2KP. dana di berikan dengan perjanjian harus mengembalikan bunga bunga karena berjalan atau tidaknya program P2KP ini tergantung dari bunga yang di kembalikan itu.

(8)   Pelaksanaan P2KP di Rumahtiga sini bae-bae saja, katong para anggota saat dapa panggil rapat itu par dapa kasih arahan tentang program P2KP ini jadi samua beta rasa pelaksanaan P2KP di Rumahtiga aman-aman saja. (Ibu Sa’ima, 42 tahun, pendidikan terakhir SD).

Menurut ibu Sa’ima, proses pelaksanaan P2KP di rumahtiga baik-baik sja. Awalnya mereka (para anggota) saat di panggil untuk rapat dan dirapat itulah mereka diberikan arahan tentang cara penggunaan program P2KP.

(9)   Pelaksanaan P2KP di Rumahtiga bae-bae sa, seng ada hambatan apa-apa tapi kalo itu memang ada masalah berarti ada anggota yang sengaja seng kasih kembali akang pung bunga, soalnya program ini akang berjalan atau seng itu tergantung dari bunga yang dong kasih kembali itu aja. (ibu Ani Wali, Umur 42 tahun, pendidikan terakhir SMP)

Menurut ibu Ani Wali, pelaksanaan P2KP di Rumahtiga baik-baik saja, tak ada hambatan yang dihadapi tetapi kalaupun itu ada berarti ada sebagian anggota yang senagaja tidak mengembalikan bunga dari program P2KP ini, karena program P2KP ini berjalan atau tidak itu tergantung dari bunga yang dikembalikan.

(10)  Perkembangan program P2KP di Rumahtiga sangat baik, samua program terjawab dengan baik. Program ini terbagi atas dua bagian, yaitu program dalam bentuk non-fisik dan program bentuk fisik. Kalau program bentuk non-fisik ini sudah berjalan cukup bagus, umpanya ibu Ani Wali yang membuat gorengan dan bapak Gafarudin membuka kios dengan menggunakan dana dari program P2KP ini. Sementara program fisiknya berjalan cukup sukses juga, seperti jalan raya, air bersih dan bak sampah. (Bapak Daniel Tulaseket, Umur    43 tahun, Pendidikan terakhir sarjana S-1).

Berdasakan jawaban para informan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan P2KP di Negeri Rumahtiga cukup baik. Walaupun diakui bahwa kendala yang dialami cukup banyak terutama yang berhubungan dengan kesadaran masyarakat sendiri untuk mengerti dan menyadari bahwa program yang dikembangkan tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejatraan mereka.

  1. E.     Manfaat Dari Program P2KP dalam Pengentasan Kemiskinan di Negeri Rumahtiga

Penerima manfaat langsung dari dana P2KP ke dana bergulir yang disediakan melalui PNPM Mandiri adalah keluarga miskin yang diidentifikasi masyarakat sendiri dan disepakati serta ditetapkan bersama oleh masyarakat kelurahan, melalui proses musyawarah warga, refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya berorientasi IPM-MDGs.

Pemahaman mengenai akar penyebab persoalan kemiskinan telah menyadarkan berbagai pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam cara penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu kearah perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat utamanya para pemimpin untuk senantiasa mengambil keputusan dan bertindak berlandaskan pada nilai-nilai luhur universal, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan.

Perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat ini merupakan pondasi yang kokoh untuk terbangunnya lembaga kepemimpinan masyarakat yang mandiri melalui pemberdayaan para pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari sehingga pada giliran dapat dibangun kepemimpinan moral yang mandiri.

Kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik ditingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin dan mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan para informan kunci terkait dengan program P2KP dalam pengentasan kemiskinan di Negeri Rumahtiga, antara lain:

Menurut bapak/ibu, bagaiman manfaat dari program p2kp dalam pengentasan kemiskinan di Negeri Rumahtiga?

(1)   “Sangat bermanfaat, sebab programnya langsung diberikan kepada masyarakat untuk dikelola sendiri gunanya memberdayakan masyarakat” (bapak Ismail Nahamury, umur 40 tahun, pendidikan terakhir sarjana S-1).

(2)   “Dia pung manfaat itu, katong bisa dapa kasih bantuan modal par katong tambah-tambah par beli pisang dengan minyak kelapa” (ibu Nuraini, Umur 39 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut ibu Nuraini, manfaat dari program P2KP yaitu dapat membantu beliau untuk menambah modal usaha jualan.

(3)    “Menambah modal untuk usaha beta jual nasi kuning” (ibu : Chi Sahetapy, Umur 53 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut ibu Chi Sahetapy, manfaat P2KP bagi beliau adalah untuk menambah modal usaha baginya.

(4)    “Membantu masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk pemberdayaan ekonomi maupun lingkungan” (ibu Juverita Saleky, umur 46 tahun, Pendidikan Terakhir Sarjana S-1).

(5)   “Sangat bermanfaat, sebab programnya langsung diberikan kepada masyarakat untuk dikelola sendiri gunanya memberdayakan masyarakat” (bapak Dani Persuasi, Umur 41 tahun, pendidikan terakhir SMA).

(6)   Manfaat Program P2KP disini cukup bantu katong pung biaya hidup. Dana program P2KP dalam bentuk BLM  yang akang bersifat non-fisik  ini la beta bekin kios par jualan ini tarus dana dalam bentuk fisik itu katong masyarakat su bekin katong  pung bak sampah, air minum deng jalan raya. (Ibu Sa’ima, 42 tahun, pendidikan terakhir SD).

Menurut ibu Sa’ima, dengan adanya program P2KP cukup membantu biaya kehidupan dan program P2KP yang di kucurkan dalam bentuk BLM di bagi dalam dua bagian, yaitu dana berbentuk fisik dan non-fisik. Dana non-fisik lah sehingga beliau telah membuka usaha (kios) dan dana fisik telah mereka gunakan untuk pembuatan air minum, bak sampah dan jalan raya.

(7)    Program P2KP di Rumahtiga ini akang cukup bermanfaat par katong keluarga karena akang su bantu-bantu katong pung biaya hidup. Jadi kalo beta laki pi kerja bangunan semntara dong pung ganji seng mungkin mau mencukupi katong kebutuhan dalam satu hari. Makanya ketika ada program P2KP ini maka beta su cari pekerjaan par bantu-bantu beta keluarga pung biaya hidup. (ibu Ani Wali, Umur 42 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut ibu Ani Wali, Masuknya program P2KP di Rumahtiga sangat bermanfaat bagi kelurganya, mengingat dana dari program P2KP telah membantunya untuk membiayai  kehidupan keluarganya.

(8)   Program P2KP maso di Negeri Rumahtiga ini akang su bantu beta pung modal usaha. (Bapak Gafarudin, umur 46 tahun, Tingkat pendidikan terakhir SMP).

Menurut bapak Gafarudin, masuknya program P2KP di Negeri Rumahtiga ini telah membantu modal usaha beliau.

(9)   Negeri Rumahtiga merupakan salah satu Negeri dari sekian Negeri yang ada di kota Ambon ini yang dikategorikan termiskin. Sehingga dengan masuknya program P2KP dapat membantu masyarakat Negeri Rumahtiga dari permaslahan kemiskinan. (Bapak Daniel Tulaseket, Umur 43 tahun, Pendidikan terakhir sarjana S-1).

(10)  Di Rumahtiga ini dikategorikan desa termiskin jadi dengan adanya program P2KP mungkin dapat membantu masyarakat di Negeri Rumahtiga ini, umpanya yang sedang membuka usaha dapat membantu mereka dengan modal untuk berusaha. (bapak Hendriks Tita, Umur 58 tahun,  pendidikan terakhir SMP).

Dari jawaban para informan kunci diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

  1. Manfaat P2KP bagi masyarakat di Negeri Rumahtiga sangat besar, mengingat dengan adanya P2KP maka dapat membantu masyarakat untuk menanggulangi beban hidup, apakah yang berhubungan dengan upaya memperoleh modal usaha maupun sebuah terobosan baru untuk memenuhi kebutuhan mereka yang selama ini jarang sekali terjadi bagi mereka.
  2. Secara kritis juga dapat penulis jelaskan bahwa bagi masyarakat penerima bantuan modal usaha sebagaimana hasil wawancara dengan informan mereka menganggap bahwa program ini baik sekali tetapi bagi kelompok masyarakat yang belum menerima bantuan dana bergulir tersebut mereka bisa saja mengatakan bahwa program ini tidak terlalu menguntungkan bagi mereka.
  3. Tidak semua masyarakat mau menerima dana bergulir ini karena mereka sangat takut dengan bagaimana mereka bisa mengembalikannya manakala mereka gagal dalam usaha mereka. Hal ini diperjelas dari tidak semua masyarakat memiliki mentalitas dan memiliki jiwa dan semangat wirausaha yang baik.
  1. F.     Dampak dari Pelaksanaan P2KP

Berikut ini adalah jawaban informan kunci :

Menurut bapak/ibu, bagaimana dampak dari pelaksanaan program P2KP di Negeri Rumahtiga ini?

(1)   “Kalau dampaknya ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu : 1. Dampak positif adalah ekonomi masyarakat dengan baik. 2. Dampak negatif adalah apabila dana P2KP tidak dimanfaatkan untuk pemberdayaan kesejahteraan maka kemiskinan tidak ada penurunan” (bapak Dani Persuasi, Umur 41 tahun, pendidikan terakhir SMA).

(2)   “Dampaknya adalah untuk meringankan beban masyarakat serta merubah masyarkat menjadi sejahtera dan mandiri”. (ibu Juverita Saleky, Umur 46 tahun, pendidikan terakhir sarjana S1).

(3)   Kalo menurut beta dia pung dampak itu bisa tambah katong pung modal usaha dan bangun Negeri Rumahtiga seperti jalan setapak deng bak sampah” (ibu : Chi Sahetapy, Umur 53 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut ibu Chi  Sahetapy : Manfaat program P2KP bagi beliau adalah dapat menambah modal usaha dan dapat dipergunakan  utuk bangunan di Negeri Rumahtiga contohnya seperti jalan setapak dan bak sampah.

(4)   Dampak dari P2KP ini untuk memberdayakan masyarakat yang mandiri guna kesejahteraan yang lebih baik” (bapak Hendriks Tita, Umur 58 tahun,  pendidikan terakhir SMP).

(5)   “Dampaknya itu kalau mau di tijnjau dari segi fisik itu adanya pembuatan jalan setapak, bak sampah drinase. Sementara dari segi non fisik, adanya dana bergulir melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP)” (bapak Ismail Nahamury, umur 40 tahun, pendidikan terakhir sarjana S1).

(6)   Dampak pelaksanaan  P2KP di Rumahtiga sini paleng besar, Pertama kalo dari segi ekonomi akang bantu katong pung biaya hidup, contohnya beta skarang su dapa tambah modal lewat dana BLM ini dan modal ini beta manfaatkan akang par bantu-bantu beta pung biaya hidup. Kedua, dari segi pembangunan akang bantu katong masyarakat par bak sampah, air minum deng jalan raya ini. (Bapak Gafarudin, umur 46 tahun, Tingkat pendidikan terakhir SMP).

Menurut bapak Gafarudin, dampak pelaksanaan P2KP di Negeri Rumahtiga sangat berarti, karena dengan adanya P2KP telah membantu modal usaha beliau dan modal tersebut beliau akan memanfaatkannya untuk mengatur biaya hidup.

(7)   Dampak P2KP yang beta rasa akang pada saat-saat ini itu akang su bantu beta pung modal usaha par biaya hidup tarus su bantu katong masyarakat par air minum, bak sampah deng jalan raya. (ibu Nuraini, Umur 39 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut ibu Nuraini Wali, dampak pelaksanaan P2KP yang beliau rasakan pada saat-saat ini adalah telah memnbantu modal usaha beliau untuk biaya hidup dan telah membantu masyarakat denagn pembuatan air minum. Bak sampah dan jalan raya.

(8)   Menurut beta, dampak P2KP di Rumahtiga itu akang su bantu katong pung biaya hidup. Contohnya beta yang dapa dana dari P2KP ini akang bantu-bantu beta pung modal usaha dan disamping itu akang kurangi beta pung biaya hidup. (ibu Ani Wali, Umur 42 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut ibu Ani Wali, dampak P2KP telah membantu biaya hidup mereka, melalui penambahan modal usaha.

(9)   Dampak P2KP ini beta rasa akang su bantu beta pung modal usaha. Bantu-bantu katong pung biaya hidup di samping itu bantu-bantu beta pung laki pung beban jadi kapal keluarga. (Ibu Saima ,42 tahun, pendidikan terakhir SD).

Menurut ibu Sa’ima, dampak P2KP yang beliau rasakan saat-saat itu telah membantu modal usaha beliau untuk membantu biaya hidup beliau, disamping itu dapat membantu mengurangi beban suami beliau sebagai seorang kepala keluarga.

(10)  Dengan badanya P2KP ini, dampaknya telah membantu mengurangi biaya hidup masyarakat dan disamping itu dapat membantu pembangunan di Negeri Rumahtiga seperti bak sampah, air minum dan jalan raya. (Bapak Daniel Tulaseket, Umur 43 tahun, Pendidikan terakhir sarjana S-1).

 

Menurut bapak Daniel Tulaseket, dampak P2KP telah bantu masyarakat Negeri Rumahtiga disamping itu dapat membantu pembangunan di negeri Rumahtiga seperti bak sampah, air minum dan jalan raya.

Dari jawaban informan kunci diatas maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari program P2KP itu sangat baik karena telah mengembangkan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Sekalipun demikian secara keseluruhan masyarakat mengaku ada dua dampak yang dirasakan melalui program P2KP tersebut yakni:

  1. Dampak positifnya yakni tersedianya modal usaha yang dapat menopang keberhasilan usaha masyarakat.
  2. Dampak negatifnya yakni: jika bunga pinjaman dana bergulir ini tidak dikembalikan oleh para peminjam maka berdampak pada kurang atau tipisnya peluang bagi kelompok masyarakat lain yang belum mendapat giliran. Itulah sebabnya ada anggapan bahwa: program ini hanya ditujukan bagi kalangan tertentu saja, pada hal perguliran modal usaha itu tidak pernah bisa berpindah karena masyarakat yang lebih duluh meminjam tidak bisa mengembalikan bunganya.
  3. G.    Jenis Program Yang Dilaksanakan di Dalam Program P2KP

Suatu program merupakan tujuan utama suatu organisasi yang harus dicapai guna mendapat nilai yang positif dan disamping itu dapat membantu untuk menyempurnakan kehidupan sosial.

Menurut bapak/ibu, program-program apa saja yang dilaksanakan oleh P2KP?

(1)   “Kalo di Rumahtiga, di katong pung RT ini cuma dana bergulir saja yang ada” (ibu Nuraini, Umur 39 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut ibu Nurini, program P2KP yang ada di RT beliau hanyalah program yang berbentuk non fisik yaitu dana bergulir.

(2)   “Katong disini dapa kasih dana bergulir deng dong biking katong  pung jalan setapak dilorong-lorong” (ibu Ani Wali, Umur 42 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut ibu Ani Wali, program P2KP yang ada di RT beliau berupa program fisik dan non fisik, yaitu program non fisiknya berupa dana bergulir sedangkan program fisiknya adalah pembuatan jalan setapak pada setiap lorong yang ada di RT beliau.

(3)   “Program P2KP di Rumahtiga yang katong tau itu bekeng bak sampah deng jalan setapak sedangkan yang pemberdayaan itu katong dapa kasih dana bergulir par bentuk kelompok” (Ibu Saima ,42 tahun, pendidikan terakhir SD).

Menurut ibu Saima, Program P2KP di Negeri Rumahtiga, atas sepengetahuan beliau adalah pembuatan bak sampah dan jalan setapak, sementara untuk program pemberdayaannya adalah mereka mendapat dana bergulir untuk membentuk kelompok.

(4)   “Dalam program P2KP ini ada tiga program yang digulirkan, yaitu: Ekonomi, merupakan dana bergulir. Lingkungan, merupakan jalan setapak, bak sampah. Sosial, merupakan bantuan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan orang tuanya tidak mampu” (bapak Hendriks Tita, Umur 58 tahun,  pendidikan terakh SMP).

(5)   Program-program yang ditawarkan terbagi atas dua bagian, yaitu: Kegiatan Lingkungan dan Ekonomi. Yang dimaksud dengan kegiatan lingkungan disini adalah jalan setapak, air  bersih dan bak sampah, sementara kegiatan ekonominya berupa bantuan dana bergulir. (Bapak Daniel Tulaseket, Umur 43 tahun, Pendidikan terakhir sarjana S-1).

(6)   Program-program yang ditawarkan oleh P2KP adalah Unit Pengelolah Lingkungan (UPL) seperti jalan setapak, bak sampah dan air bersih. Kemudian ekonominya berupa dana bergulir. (bapak Dani Persuasi, Umur 41 tahun, pendidikan terakhir SMA).

(7)   Ada tiga pilar penting dalam program P2KP, tiga pilar itu antara lain Masalah Infrastruktur, Masalah Ekonomi dan Masalah Sosial, dimana infrastruktur itu seperti jalan setapak, air bersih dan bak sampah, sementara masalah ekonominya adalah dana bergulir sedangkan masalah sosial adalah bantuan Beasiswa. Dimana program-program kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh tim P2KP tergantung usulan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. (bapak Ismail Nahamury, umur 40 tahun, pendidikan terakhir sarjana S1).

 

(8)   P2KP pung program ada fisik dan pemberdayaan, yang fisik itu dong beking jalan setapak, air bersih deng bak smapah. Sedangkan yang pemberdayaan dong kasih katong dana par katong modal. Chi Sahetapy, Umur 53 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut ibu Chi Sahetapy, P2KP memiliki dua program yang ditawarkan kepada masyarakat, diantaranya program fisik dan program pemberdayaan.

(9)   Program P2KP ada tiga tapi yang sementara diketahui oleh masyarakat hanya dua yaitu jalan setapak, bak sampah air minum dan dana bergulir. (Bapak Gafarudin, umur 46 tahun, Tingkat pendidikan terakhir SMP).

(10)  Program P2KP ada tiga program utama, yaitu program fisik, program ekonomi dan program sosial. Program fisiknya itu terdiri dari bak sampah, air bersih dan jalan setapak, kemudian program ekonominya adalah dana bergulir dan program sosialnya adalah beasiswa. (ibu Juverita Saleky, umur 46 tahun, pendidikan terakhir sarjana S-1).

Dari jawaban para informan kunci diatas maka bdisimpulkan bahwa program yang dilaksanakan terdiri dari tiga bagian, yaitu : Program Fisik, Program Ekonomi dan Program Sosial.

  1. H.    Asal Dana BLM Untuk Program P2KP

Menurut bapak/ibu, dari mana asalnya dana P2KP?

(1)   “Dari Bank Dunia dan bekerja sama dengan Pemerintah Kota” (bapak Ismail Nahamury, umur 40 tahun, pendidikan terakhir sarjana S1).

 

(2)   “Katong tau dana itu dari pemerintah saja” (ibu : Chi Sahetapy, Umur 53 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut ibu Chi Sahetapy : Dana BLM yang mereka peroleh berasal dari  pemerintah.                         

(3)   “Dana P2KP itu berasal dari bank dunia sebesar 75% sementara dari pemerintah kota 25%” (ibu Juverita Saleky, umur 46 tahun, pendidikan terakhir sarjana S-1).

(4)   Dana P2KP yang saya ketahui itu berasal dari Bank Dunia dan Pemerintah kota  (bapak Daniel Tulaseket, Umur 43 tahun, Pendidikan terakhir sarjana S-1).

(5)   “Katong seng tau dana itu dari mana, yang katong tau akang dari P2KP soalnya waktu katong dapat dana itu dikantor desa”. (ibu Ani Wali, Umur 42 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut ibu Ani Wali, asal dana P2KP itu beliau tidak mengetahui karena pada saat penerimaan dana itu beliau menerimanya di kantor Desa.

(6)   Dana P2KP itu berasal dari Bank Dunia dan Pemerintah Kota. Dana dari Bank Dunia dengan besaran dana 75%, sementara anggaran pemerintahan kota terdiri dari 25%. (bapak Dani Persuasi, Umur 41 tahun, pendidikan terakhir SMA).

 

(7)   Katong seng tau dana itu dari mana, yang katong tau akang dari P2KP soalnya waktu katong dapat dana itu dikantor desa. (ibu Nuraini, Umur 39 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut ibu Nuraini, asal dana P2KP itu beliau tidak mengetahui karena pada saat penerimaan dana itu beliau menerimanya di kantor Desa.

(8)   Dana P2KP itu berasal dari Bank Dunia yang bekerja sama dengan pemerintahan kota. Dengan dalih bahwa Bank Dunia menyodorkan dana sebebesar 75% dan Pemerintah kota 25%. (bapak Hendriks Tita, Umur 58 tahun,  pendidikan terakh SMP).

(9)   Dana P2KP itu berasal dari Bank Dunia dengan Pemerintah, katong dapa melalui RT di kantor desa dengan koordinator yang terlibat dalam program P2KP.  (Ibu Saima ,42 tahun, pendidikan terakhir SD).

Menurut ibu Sa’ima, dana P2KP bersala dari Bank dunia dan Pemerintah, mereka menerima dan melalui ketua Rt di kantor desa dengan koordinator yang terlibat dalam program

(10)  Dana P2KP itu akang berasal dari Bank Dunia dan pemerintah Kota, yang mana Bank Dunia menaggulangi dana sebesar 75% dan Pemerintah Kota sebesar 25%. (Bapak Gafarudin, umur 46 tahun, Tingkat pendidikan terakhir SMP).

Dari jawaban para informan kunci diatas maka dapat disimpulkan bahwa program P2KP berasala dari Bank Dunia yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Ambon dengan tanggungan Bank dunia sebesar 75% dan Pemerintah Kota Ambon sebesar 25%. Artinya Kepedulian Penyandang dana berasal dari pihak yakni: Pihak World Bank (bank Dunia) menanggung sebahagian besar dana (75%) sedang sisanya 25% ditanggung oleh pemerintah kota Ambon.

  1. I.       Bunga Yang Dikembalikan Ketika Memperoleh Dana P2KP dan Konsekuensi Yang Harus Dijalani Anggota P2KP

Berapa besar bunga yang dikembalikan dari dana P2KP itu dan apa konsekuensinya?

(1)“Katong dapa suruh kasih kembali akang pung bunga 2 % tergantung katong kesepakatan” (ibu Nuraini, Umur 39 tahun, pendidikan terakhir SMP).

 

Menurut ibu Nuraini : Pengembalian Bunga dari program P2KP oleh mereka sebesar 2% . Namun itu juga tergantung dari awal kesepakatan.

(2)“Ada konsekuensinya tetapi semua itu tergantung kesepakatan pada saat pencarian dana” (ibu Juverita Saleky, umur 46 tahun, pendidikan terakhir sarjana S-1).

(3)“Ada konsekuensi tapi tergantung dari kesepakatan katong pada saat dapa kasih dana itu” (ibu : Chi Sahetapy, Umur 53 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut ibu Chi Sahetapy : ada konsekuensi dari program P2KP namun tergantung kesepakatan waktu pencairan dana.

(4)“Ada konsekuensinya akan tetapi tergantung perjanjian saat pencairan dana BLM ,akan tetapi P2KP disini tidak memberikan konsekuensi yang bersifat kekerasaan ,disini kami melihat apabila orang tersebut punya etikat baik untuk mengembalikan namun belum memiliki uang maka kami akan memberikan kelonggaran waktu dan kami melakukan pendekatan-pendekatan dengan orang tersebut” (Bapak Ismail Nahamury, umur 40 tahun, pendidikan terakhir sarjana S-1).

(5)”Dalam rapat pengembalian bunga itu tergantung kesepakatan waktu itu disepakati bunga sebesar 2%, dan konsekuensinya tergantung kesepakatan dalam pencairan dana”. (Bapak Gafarudin, umur 46 tahun, Tingkat pendidikan terakhir SMP).

(6)”Katong dapa suruh kembalikan bunga sebesar 2% dan kalo konsekuensinya itu akang ada. Dimana pada saat katong pencairan dana itu ada kesepakatan. (Ibu Saima ,42 tahun, pendidikan terakhir SD).

Menurut Ibu Sa’ima, mereka disuruh kembalikan bunganya sebesar 2% dan konsekuensinya itu tergantung dari kesepakatan awal sewaktu pencairan dana.

(7)”Dana yang telah disepakati oleh anggota BKM dengan anggota KSM sebesar 2%. Sementara untuk konsekuensinya itu ada, tapi tergantung kesepakatan didalam pertemuan pencairan dana bantuan bergulir”. (bapak Daniel Tulaseket, Umur 43 tahun, Pendidikan terakhir sarjana S-1).

(8)Kesepakatan pengembalian bunga oleh anggota KSM itu sebesar 2%, kemudian untuk konsekuensinya memang ada, tapi tergantung kesepakatan pada saat pencairan dana bantuan BLM.” (bapak Hendriks Tita, Umur 58 tahun,  pendidikan terakh SMP).

(9)”Bunga yang harus katong kasih kembali sebesar 2%, dan sementara untuk konsekuensinya itu ada, tapi akang tergantung dari kesepakatan katong deng orang-orang yang terlibat dalam program P2KP itu. (ibu Ani Wali, Umur 42 tahun, pendidikan terakhir SMP).

Menurut ibu Ani Wali, bunga yang mereka kembalikan sebesar 2%, kemudian ada konsekuensinya namun konsekuemsi itu tergantung dari kesepakatan mereka (para anggota)  dengan orang yang membawa program P2KP itu.

(10)”Dalam kesepakatan anggota KSM dengan anggota BKM telah disepakati pengembalian bunga dana bergulir sebesar 2% dan konsekuensinya ada, dimana kesepakatan antara anggota BKM dengan anggota KSM. (bapak Dani Persuasi, Umur 41 tahun, pendidikan terakhir SMA).

 

Dari jawaban para informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bunga yang dikembalikan adalah 2% kemudian untuk ketika ada anggota yang tidak mengembalikan bunganya itu ada konsekuensinya, namun konsekuensinya tidak dalam bentuk kekerasan apapun tetapi melalui mekanisme tertentu seperti mengadakan pendekatan-pendekatan dengan anggota yang bermasalah untuk menyelesaikan persoalannya itu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  IV

BANDINGAN  TEORI DAN INTEPRETASI KUALITATIF

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai tujuan dan proses. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah suatu keadaan yang ingin dicapai, yakni masyarakat yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dan keberdayaan yang mengarah pada kemandirian sesuai dengan tipe-tipe kekuasaan yang disebutkan sebelumnya. Sedangkan teori pemberdayaan menurut Edi Suharto (1985:205), pemberdayaan sebagai proses memiliki lima dimensi, yaitu :

  1. Enabling : adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat.
  2. Empowering : adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-keutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
  3. Protecting : Yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing.
  4. Supporting : Yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
  5. Fosterin : Yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.

Selanjutnya Edi Suharto (1998:220) menjelaskan pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

  1. Pendekatan Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, krisis intervention. Tujuan utamnya adalah membimbing atau melatih individu dalam menjalankantugas-tugas kesehariannya.
  2. Pendekatan Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelompok sebagai media intervensi pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok bisanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta sikap-sikap kelompok agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.
  3. Pendekatan Makro. Pendekatan ini sering disebut strategi system pasar (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial, pengorganisasian dan pengembangan masyarkat adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

Kieffer dalam Edi Suharto (1998 : 211) mendeskrisipkan secara kongkrit tentang kelompok mana saja yang mengalami ketidakberdayaa : “kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat kelas ekonomi rendah, kelompok miskin, usaha kecil, pedagang kaki lima, buruh petani kecil, umumnya orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan”.

Menurut Sennet & Cabb (1972) dan Conway (1979) dalam Suharto (1998:209);

“Ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketiadaan jaminan ekonomi, rendahnya akses politik, lemahnya akses informasi dan teknologi, ketiadaan dukungan finansial serta tidak tersedianya pendidikan dan pelatihan”.

 

Sebagai salah satu program inti PNPM Mandiri, maka dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri perkotaan adalah sama dan merujuk pada dasar hukum PNPM Mandiri, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman umum PNPM Mandiri, Peraturan Presiden Nomor. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara teoritis termasuk dengan tersedianya berbagai regulasi yang dibuat dalam rangka program pemberdayaan masyarakat sebagai basis utama pengentasan kemiskinan perkotaan secara objektif menurut penulis sudah sangat maksimal. Tetapi yang menjadi kendalanya adalah bagaimana implementasi teori dan pelaksanaan berbagai peraturan dan regulasi yang sudah dibuat pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat perkotaan khususnya di negeri Rumah Tiga kecamatan Teluk Ambon tersebut masih menemui berbagai kendala. Berbagai kendala yang sifatnya teknis hingga kendala yang bersifat sosial dan filosofis.

Pertama: Kendala yang bersifat teknis meliputi: berbagai bentuk kelemahan dalam implementasi program pemberdayaan tersebut, dimulai dari tahapan perencanaan hingga tahapan pelaksanaan dan evaluasinya tidak berlangsung secara baik. Itulah sebabnya sebagaimana diungkapkan informan ternyata kesadaran masyarakat dalam merespons program ini tidak sebagaimana yang dapat mereka harapkan karena, dimulai dari sosialisasi program hingga pelaksanaan dan evaluasi juga sangat mengalami hambatan.

Kedua: Secara sosial mentalitas masyarakat Negeri Rumah Tiga berada dalam situasi yang cukup sama seperti negeri lain yang ada di Ambon. Hal ini terkait dengan masalah dampak sosial psikologis yang masih terasa terkait dengan masalah kerusuhan sosial beberapa tahun silam menyebabkan secara sosial bagaimana masyarakat bisa menyatu dan bersosialisasi antar berbagai kelompok dan golongan masyarakat belum dapat dilakukan dengan baik. Hal inipun menjadi sebuah kendala yang jika dibayangkan tidaklah semuda apa yang diharapkan. Ada rasa curiga bahkan pikiran negatif yang terselubung dimana mereka melihat dan menilai sesuatu. Misalnya mengenai bagaimana mereka menilai program dana bergulir. Ada yang tidak mau menerima sebab merasa takut atau curiga jika pengembaliannya tidak dapat mereka lunasi maka, dampaknya akan sama dengan tunggakan PLN yang tidak segan-segan diputus alirannya oleh petugas PLN. Padahal sebagaimana diketahui program ini punya kesamaan dengan PLN yakni berasal dari upaya pemerintah untuk mensejatrakan masyarakat. Kondisi sosial berupa rasa sentiment dan kecurigaan yang cukup tinggi dari masyarakat menjadi salah satu kendala dari pelaksanaan program ini belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan.

Ketiga: Secara filosofis mentalitas wirausaha dalam setiap kelompok masyarakat sangat berbeda. Bagi masyarakat dari kalangan Buton, bugis dan Makasar serta Minang dan Jawa secara umum memiliki mentalitas wirausaha yang sudah terbentuk sejak semula. Apalagi ketika mereka hidup di tanah rantau. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan hal yang sama pada masyarakat Ambon umumnya sejak semula. Jika ditelusuri masyarakat Ambon baru masuk terlibat dalam dunia usaha bersamaan dengan situasi konflik Ambon Maluku sebagai sebuah factor pendorong utama. Itulah sebabnya sebagaimana data yang penulis peroleh, hal inipun sangat tergantung pada bagaimana masyarakat secara maksimal memanfaatkan bantuan dana yang ada sebagai modal dalam mengembangkan usaha mereka. Hal ini tentunya juga terkait dengan dua factor lain sebagaimana telah penulis jelaskan di atas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  V

KESIMPULAN DAN SARAN

 

  1. A.    KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi sejarah negeri Rumahtiga maka :

  1. Negeri Rumahtiga berasal dari sebuah negeri lama tua yang terletak di gunung dan dikenal dengan sebutan Negeri Hukuinallo, yang terdiri dari tiga SOA, yaitu Uku Haubaga, Hukuinalo dan Uko Pari.
  2. Negeri Rumahtiga memiliki ikatan gandong dengan negeri Wakal dan Hitu. Hal ini di sebabkan karena menurut sejarah diantara pendiri ketiga Negeri ini adalah saudara kandung saudara laki-laki tua mendirikan Wakal, saudara laki-laki kedua mendirikan Hitu dan saudara perempuan mendirikan Rumahtiga.
  3. Mata pencaharian penduduk Negeri Rumahtiga bermayoritas sebagai pedagang, petani, Nelayan, Swasta, TNI/POLRI, PNS dan juga tukang perahu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para informan kunci terkait dengan P2KP maka dapat disimpulkan bahwa :

  1. P2KP yang sedang bergulir di Negeri Rumahtiga RT 03/RW 004 terdiri dari dua bentuk program, yakni dana bentuk fisik dan non-fisik. Untuk dana fisik sendiri terdiri dari pembuatan jalan raya, pembuatan bak sampah dan pembuatan air minum. Sementara program non-fisik di uangkan dalam bentuk dana bergulir kemudian diberikan kepada masyarakat yang mengikuti P2KP ini.
  2. Dari kedua program yang ada ini untuk program non fisik dinyatakan berhasil namun program non-fisik dinyatakan tidak berhasil.. Hal ini disebabkan karena para anggota kelompok yang menerina dana dari P2KP tidak memasukan bunga 2% dari dana yang telah bergulir, sehingga mengakibatkan program non-fisiknya macet.
  3. Kurangnya pemahaman masyarakat Negeri Rumahtiga tentang P2KP. Hal ini disebabkan karena keterbukaan petugas dalam mensosialisasikan P2KP terhadap masyarakat tidak terbuka. Sementara penilaian P2KP oleh petugas P2KP berdasarkan tingkat Desa/Negeri diatas 80%. Hal inilah yang membuat masyarakat pun tidak mengetahui segala konsekuensi dari pada P2KP. Contohnya : Negeri Rumahtiga dan Poka menerima dana BLM dari P2KP. Namun pada saat pengembalian bunga dana BLM, Negeri Poka mengembalikan bunga diatas 80% dan sementara Negeri Rumahtiga hanya mengembalikan bungannya dibawah 50%.  Maka Negeri Rumahtiga tidak akan mendapat tambahan dana P2KP.
  4. Walaupun pemerintah telah mengadakan sosialisasi mengenai P2KP di kalangan sosial di Negeri Rumahtiga dan yang lebih spesifik di RT 003/RW 004 tetapi kebanyakan dari masyarakat yang ada di RT 003/RW 004 belum paham mengenai P2KP.
  5. Tidak ada kendala yang dihadapi para anggota yang terlibat dalam P2KP tersebut, namun semuanya itu tergantung dari kesadaran dan keseriusan para anggota terhadap P2KP yang di tawarkan pemerintah kepada masyarakat itu.
  6. Perkembangan P2KP di Negeri Rumahtiga tergantung dari jiwa kewirausahaan para anggota yang terlibat di dalamnya, karena program P2KP ini berjalan atau tidaknya itu tergantung dari pengembalian bunga oleh anggotanya yang terlibat di P2KP itu.
    1. Manfaat P2KP di Negeri Rumahtiga sangat besar, yaitu dapat bantu untuk mengurangi beban hidup melalui usaha-usaha kecil, namun tidak semuanya masyarakat di Negeri Rumahtiga mau menerima dana bergulir. Hal ini disebabkan karena mereka takut dengan pengembalian bunga, manakala mereka gagal.
    2. Dampak P2KP terbagi atas dua bagian, yaitu dampak positif dan dampak negative. Dampak positifnya itu tersedianya modal usaha dan dampak negatifnya adalah akan sulit bagi anggota kelompok lain untuk mendapatkan dana bergulir yang berikutnya, jika ada anggota kelompok lain yang tidak mengembalikan bunga dari dana bergulir yang mereka telah terima.
  7. B.     SARAN

Berdasakan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

  1. Dengan adanya penulisan ini maka penulis mengharapkan agar pemerintah kota atau yang berwewenang diharapkan dapat membentukan Tim khusus untuk menangani program yang telah di canangkan demi mengatasi kemiskinan pada tingkat desa.
  2. Menempatkan orang-orang yang besik ilmunya menjurus kepada persoalan pengentasan kemiskinan.
  3. Kemudian sebaiknya diadakan sosialisasi terkait dengan program yang bersangkutan kepada masyarakat.
  4. Pada saat program sedang berjalan pemerintah sebaiknya menginstruksikan kepada Dinas yang bersangkutan secara langsung untuk mengontrol semua kegiatan yang telah berjalan.

Demikianlah hasil penulisan karya ilmiah yang berjudul Program P2KP Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Negeri Rumahtiga Kecamatan Teluk Ambon Baguala”. Untuk membahas judul ini penulis telah memanfaatkan beberapa teori sosiologi yang relevan sebagai acuan dan kemudian mengumpulkan data-data hasil penelitian dengan pendekatan teknik analisa kualitatif. Data-data tersebut kemudian dianalisis, dan hasil analisanya ternyata telah menjawab permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati serta ridho Allah SWT skripsi ini siap diajukan kepada tim penguji guna mendapat penilaian.

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Ali Djoefri Chozin Soen’an, 1998. “Kemiskinan Masyarakat Perkampungan Kumuh di Perkotaan”. Puslitbang ekonomi dan pembangunan-LIPI, Jakarta.

 

Budi Yuwono, P. Direktur Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum. Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Bersama Membangun Kemandirian Dalam Pengembangan Lingkungan Pumukiman Yang Berkelanjutan.

 

DEPDAGRI, (2005) Laporan Akhir Program Pengembangan Kecamatan Fase kedua. Derektorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri RI tahun 2005

 

Dorodjatun Kuncoro Jakti. 1994, “Kemiskinan di Indonesia”. Penerbit : Yan Obor Indonesia, Jakarta.

 

Drs. Andre Bayo Ala, 1996. “Kemiskinan Dan Strategi Memerangi Kemiskinan”. Liberty, Yokyakarta.

 

Nashier, 2001. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat”. Kata Pengantar, Kusnaha Adimiharja, Jakarta.

 

Rais , M. Amin, 1999. “ Kemiskinan Dan Kesenjangan Di Indonesia “. Aditya Media , Yokyakarta.

 

Salakay, V, Vetty, 2011. Tesis “Peranan masyarakat dalam Pelaksanaan PNPM-Mandiri Pedesaan, Studi Kasus Di Negri WAAI Kecamatan  Salahutu Kabupaten Maluku Tengah”. Program Studi Magister Sosiologi, Universitas Pattimura Ambon 2011.

 

Soemitro Sutyastie Remi Prof. Dr. Hj, 2002. “kemiskinan dan ketidakmerataan di Indonesia”. Rineka cipta , Jakarta.

 

Sutrisno, 1999.  “ Menuju Masyarakat Partisipatif “. P.T. Karnisius, Yokyakarta.

 

Sutrisno, Lukman, 1999. “Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan Dan Kemiskinan”. Tiara Wacana, Yokyakarta.

www.agribisnis.deptan.go.id, www.bps.go.id, www.eramuslim.com, (diambil 11 november 2011)

www.perempuan.com, www.pu.go.id, www.wikipedia.com  (diakses  22 november 2011)

 

LAMPIRAN: DOKUMENTASI

GAMBAR TIGA PROGRAM FISIK YANG NYATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAK SAMPAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENKI AIR BERSIH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2KP DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI NEGERI RUMAHTIGA KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA

 

 

 

SKRIPSI

 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Ujian Sarjana Pada Program Studi Sosiologi Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

 

 

sw

 

 

 

 

 

 

 

OLEH

 

 

 

ASRIA RAHAYU

NIM:2007-24-076

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PATTIMURA

AMBON

2012

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Proposal Penelitian

PILKADA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DAN SOLIDARITAS MASYARAKAT DI KECAMATAN WAKATE

(Studi Kasus di Desa Lahema)

 


 

PROPOSAL

 

 

 


OLEH

 

SUNARYO TIANOTAK

NIM: 2007-24-011

 

 

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PATTIMURA

AMBON

2011

  1. A.    LATAR BELAKANG

Hubungan antara pemerintah (state) dengan warga negara/rakyat (society) selalu berada dalam bingkai interaksi politik diantara keduanya dalam wujud organisasi negara. Hubungan state dan society ini dapat tergambarkan dalam icon yang diberi label demokrasi. Sejak lama sebagai gambaran besar, demokrasi    menjadi cara terbaik dalam perkembangan organisasi negara modern. Demokrasi yang dimaksud merupakan instrumen universal namun juga memiliki karakteristik ideografis dalam hal tertentu. Misalnya; kita akan menemukan demokrasi         liberalis, demokrasi sosialis dan demokrasi pancasila. Sementara dalam hirarki suatu negara, jangkauan pengaruh kita bisa dapat merujuk pada dua jenis atau       kelompok demokrasi, yaitu: demokrasi dalam lingkup negara dan demokrasi       lokal.

Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarki kekuasaan yang terdapat di dalamnya suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang di dalamnya terdapat subsistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Pemilihan demokrasi lokal bukan berarti terdapat determinasi wilayah pemberlakuan demokrasi atau bahkan terdapat perbedaan demokrasi dari induknya.

Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya barada dalam bingkai koridor pemerintah daerah. Di Indonesia demokrasi lokal merupakan subsitem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat dan lingkungannya.

Dalam era reformasi saat ini pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sesuai dengan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka penyelarasan terhadap hal tersebut, maka pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kita dapat membahas adanya perkembangan demokrasi yang semakin dekat dengan konstituennya yaitu masyarakatnya. Secara umum ini merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi hubungan pemerintahan dengan rakyatnya dalam hal penggunaan hak politiknya. Namun secara lebih mendalam masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu kekhawatiran itu munculnya usaha judicial riview dari komponen masyarakat pada Mahkamah Konstitusi terhadap hal yang akan mengurangi kadar demokrasi nyang dimaksudkan.

Kepala dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan demokratis berdasarkan asas secara langsung, umumn bebas, rahasia, adil dan jujur pasangan calon tersebut diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Ketika berbicara mengenai demokrasi lokal atau dengan kata lain adalah Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), maka saya kembali mengulaskan             terkait dengan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur.       Namun sebelumnya perlu saya memberikan sedikit gambaran tentang profil Kabupaten Seram Bagian Timur dan kecamatan-kecamatan yang ada di bawah naungannya.

Kabupaten Seram Bagian Timur adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Maluku yang paling timur, dimana dikabupaten ini memiliki enam kecamatan. Diantaranya Kecamatan Bula, Kecamatan Werinama, Kecamatan Tutuk Tolo, Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Pulau Gorom dan Kecamatan Wakate.  Diantara enam kecamatan yang ada ini merupakan kecamatan-kecamatan yang sistem adatnya masih sangat kental sekali. Stratifikasi sosialnya masih sangat terlihat jelas dimana perbedaan kasta masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Atau secara universal maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan salah satu kabupaten yang memiliki negeri raja-raja.

Dimana kehidupan masyarakat pedesaan  pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur ini betul-betul dijaga. Artinya bahwa solidaritas sosial yang ada pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur tersebut betul-betul terjaga dan sangat dipelihara. Salah satunya adalah Desa Lahema Kecamatan Wakate, dimana di desa ini adalah salah satu desa yang yang memiliki sistem adat yang masih sangat kental sehingga hubungan solidaritas sosial antar sesama masyarakat pun dipelihara dengan sebaik-baiknya. Bahkan di dalam desa ini (Lahema) para penghuninya hanya orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan saja (adik dan kakak).

Dimana pandangan Email Durkheim bahwa “solidaritas sosial menekan pada keadaan hubungan antara individu dan kelompok dan mendasari keterikatan bersama dalam masyarakat. Wujud nyata dari hubungan bersama akan melahirkan pengalaman emosional, sehingga memperkuat hubungan antara mereka.”

Tetapi semenjak demokrasi lokal bergulir, yaitu; pesta rakyat (PILKADA) Kabupaten Seram Bagian Timur yang ditunjuk langsung oleh rakyat. Dimana pesta rakyat tersebut berjalan pertama kali di Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu pada tahun 2005 (2005-2010 adalah periode pertama). Pada saat itu kandidat yang mengikuti kompetisi akbar tersebut terdiri dari tiga pasangan calon. Namun yang menang dalam kompetisi tersebut adalah Abdullah Vanath_Siti Umariah Suruwaky. Nah dari proses pemelihan kepala daerah (PILKADA) di periode pertama inilah keretakan hubungan kekeluargaan masyarakat desa Lahema berawal. Entah mereka termakan dengan janji-janji politik atau karena fanatiknya masyarakat terhadap pasangan pencalonan atau mungkin juga karena faktor keluarga yang mengikuti kompetisi tersebut atau mungkin saja ada hubungan emosional antara si pencalonan dan masyarakat sehingga mengakibatkan keretakan ini terjadi. Tetapi proses pemelihan kepala daerah (PILKADA) di periode pertama ini (pada tahun 2005) keretakan solidaritas sosial di Desa Lahema belum sebegitu parah. Artinya bahwa pada saat itu dalam lingkungan sosial di Desa Lahema hanya miskomunikasi       (tidak saling tegur) dan perkelahian antar sesama saja.

Kemudian pada bulan Juni tahun 2010 yang lalu yaitu pesta rakyat yang kedua kalinya digelar untuk menentukan kepemimpinan Kabupaten Seram Bagian Timur periode 2010-2014, dimana pada saat itu hanya diikuti oleh dua kandidat saja yaitu Mukti Keliobas_Jusup Rumatoras versus Abdullah Vanath_Sitti Umariah Suruwaky (incumbent). Tetapi dalam pertarungan ini pihak incumbent lah (Dullah_Sitti) yang memenangkan kompetisi tersebut yang kedua kalinya.

Namun, lagi-lagi keretakan hubungan kekeluargaan masyarakat Desa Lahema tidak bisa dihindari. Malahan dia hancur total dan lebih parah lagi dari pada periode pertama, perang saudara pun mulai terjadi. Bagaimana tidak, hal ini dapat saya katakan karena keretakan hubungan kekeluargaan di pemilihan kepala daerah Kabupaten Seram Bagian Timur periode berikut ini saja di Desa Lahema Kecamatan Wakate ada pembongkaran rumah yang dilakukan oleh saudara sendiri, ada masyarakat yang lebih memilih berangkat menghilang dari kampung (Desa Lahema) dan bahkan baku hantam (saling baku potong) sering terjadi.

Ketika melihat konflik politik yang ada, maka dapat dibagi konflik pilkada menjadi dua, yaitu: konflik elit politik lokal dan konflik elit politik non lokal. Yang dimaksudkan dengan elit politik lokal disini adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis di tingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti: Gubenur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan pimpinan-pimpinan partai politik. Sementara non elit politik adalah adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik ini seperti: elit keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya.

Konflik elit dapat dipahami dari berbagai dimensi untuk melihat faktor penyebab, motif dan kepentingan-kepentingan politiknya. Pertama, dari segi pengertiannya, konflik diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antar kekuatan-kekuatan politik yang memperebutkan kekuasaan sehingga dapat dilihat oleh orang luar. Pengertian konflik disini merujuk pada hubungan antar kekuatan politik (kelompok dan individu) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Kedua, sasaran-sasaran yang tidak sejalan sesungguhnya menunjukkan adanya perbedaan kepentingan. Karena itu, kepentingan dapat digunakan sebagai cara untuk melihat perbedaan motif diantara kelompok yang saling bertentangan, baik dalam sebuah kelompok yang kecil maupun dalam suatu kelompok yang besar. Perbedaan kepentingan setidaknya akan menunjukkan motif mereka berkonflik.

Menurut Domhof, motivasi seseorang untuk merebut kekuasaan, selain dia ingin berkuasa, mereka juga inginkan uang, jaringan dan investasi strategis.
Menurut Webster (1966), istilah “Conflict” dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu berkembang dengan masuknya “ketidak sepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain”. Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri. Secara singkat, istilah “conflict”menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan setatusnya sebagai sebuah konsep tunggal. Di sisi lain konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (peceivetdivergance of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.
Marx, dalam Materialisme Dialektikalnya melihat fakta bahwa konflik mendorong timbulnya konflik lebih lanjut, bahwa perubahan tidak dapat dihindari, dan bahwa paling tidak menurut pendapatnya, perubahan ini hampir akan selalu mengarah pada peningkatan mutu kondisi manusia.

Dalam sirkulasi elit, konflik bisa muncul dari dalam kelompok itu sendiri maupun antarkelompok pengusaha maupun kelompok tandingan. Sirkulasi elit menurut Pareto terjadi dalam dua kategori yaitu: Pertama, pergantian terjadi antara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri; dan Kedua, pergantian terjadi di antara elit dengan penduduk lainya. Pergantian model kedua ini bisa berupa pemasukan yang terdiri atas dua hal yaitu:

  1. Individu-individu dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok elit yang sudah ada.
  2. Individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk kedalam kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada.

Sementara Mosca melihat bahwa pergantian elit terjadi apabila elit yang memerintah dianggap kehilangan kemampuanya dan orang luar di kelas tersebut menunjukkan kemampuan yang lebih baik, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelas yang berkuasa akan dijatuhkan dan digantikan oleh kelas penguasa yang baru.
Ketiga, dalam sirkulasi elit yang disebutkan oleh Masco, terutama karena terjadinya “penjatuhan rezim”, konflik pasti tidak terhindarkan, karena masing-masing pihak akan menggunakan berbagai macam cara. Duverger menjelaskan bahwa dalam konflik-konflik politik sejumlah alat digunakan seperti organisasi dan jumlah, uang (kekayaan), sistem, militer, kekerasan fisik, dan lain sebagainya. Keempat, tata cara mekanisme sirkulasi elit ini akan sangat menentukan sejauh mana sistem politik memberikan karangka bagi terujutnya pergantian kekuasaan di suatu negara. Dalam konteks pergantian seperti itu, kenyataannya prosesnya tidak selalu mulus, apalagi dalam konteks politik internasional yang menunjukkan sifat-sifat ketidaknormalan. Meskipun ada tata cara umum sebagaimana diatur dalam UU No.22/1999, tetapi masing-masing DPRD mempunyai tata cara dan mekanisme masing-masing dalam pergantian elit. Kelima, dalam memahami konstelasi dan rivalitas politik elit, perlu juga dipahami tentang fenomena dan perilaku massa. Untuk memetakan perubahan politik di masyarakat antarwaktu misalnya, kita bisa meminjam kategori teoritik dari Amitai Etzionis (1961) yang membagi masyarakat atau massa ke dalam tiga kategori besar. (1) massa moral; (2) massa kalkulatif, dan (3) massa alienatif. Massa moral adalah yang potensial terikat secara politik pada suatu orsospol karena loyalitas normatif yang dimilikinya. Massa moral bersifat tradisional, cenderung kurang atau tidak kritis terhadap krisis-krisis empirik. Massa kalkulatif adalah massa yang memiliki sifat-sifat yang amat peduli dan kritis terhadap krisis-krisis empirik yang dihadapi oleh masyarakat di sekitarnya. Massa ini akrap dengan modenitas, sebagian besar menepati lapisan tengah masyarakat, memiliki sifat kosmopolit (berpandangan mendunia) dan punya perhitungan (kalkulasi) terhadap berbagai interaksi. Massa alienatif adalah massa yang terlienasi (terasingkan) dan pasrah pada mobilitisi politik, dan pada saat yang sama tidak menyadari sepenuhnya akibat-akibat mobilisasi politik itu bagiannya dan bagi proses politik secara umum. Keenam, bagaimanapun karakteristik konfliknya, kecenderungan untuk terjadinya “integrasi” dalam rangka untuk mengakhiri konflik pasti terjadi. Oleh karena itu, gagasan pendekatan baru bahwa sistem politik demokrasi dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian konflik dan dapat digunakan sebagai pisau analisis.

Begitu pula dengan Email Durkheim yang berpandangan “bahwasannya masyarakat bukanlah sekedar wadah untuk terwujudnya integrasi sosial yang akan mendukung solidaritas sosial tetapi melainkan juga pangkal kesadaran kolektif        dan dan sasaran utama dari perbuatan moral.” Moralitas merupakan suatu keinginan yang rasional. Jadi perbuatan moral bukanlah sekedar kewajiban yang tumbuh dari dalam diri melainkan juga kebaikan ketika diri telah dihadapkan dengan dunia    sosial.

Jadi sudah barang tentu bahwa ketika suatu daerah yang lahir dengan sifat solidaritas yang sangat kental seperti di Desa Lahema Kecamatan Wakate ini, maka sudah menjadi harga mati moral menjadi modal dasar yang dimiliki pada lingkungan sosial tersebut amat terjaga. Apapula daerah-daerah ini adalah daerah yang sistem adatnya masih sangat kental, maka ketika sebentar nanti ada individu yang melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma kolektif maka akan timbul rasa bersalah dan ketegangan dalam bathin.

Moralitas mempunyai keterikatan yang erat dengan keteraturan perbuatan   dan otoritas. Suatu tindakan bisa disebut, kalau tindakan itu tidak menyalahi kebiasaan yang diterima dan didukung oleh sistem kewenangan otoritas sosial yang berlaku, juga demi keterikatan pada kelompok. Jadi keseluruhan kepercayaan dan perasaan umum di kalangan anggota masyarakat membentuk sebuah sistem tertentu yang berciri khas, sistem ini dinamakan hati nurani kolektif atau hati nurani       umum.

 

  1. B.     RUMUSAN MASALAH

Terkait dengan uraian latar belakang yang telah saya kemukakan di atas,   maka permasalahan pokok yang diangkat dalam penulisan adalah sebagai        berikut:

Bagaimana Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Seram Bagian Timur Terhadap Solidaritas Masyarakat di Desa Lahema Kecamatan Wakate?

  1. C.    TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
  2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian adalah sebagai berikut:

  1. Ingin mengetahui fenomena yang melatar belakangi hancurnnya solidaritas sosial di Desa Lahema Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur.

b.   Ingin mengetahui solidaritas masyarakat di Desa Lahema Kecamatan Wakate setelah pemilihan kepala daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

2.   Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapa memberikan sumbangsi yang sangat-sangat positif bagi pemerintahan setempat, baik itu pemerintah desa, kecamatan maupun pemerintah kabupaten agar dapat mencari solusi guna menyelesaikan persoalan yang ada. Dan juga diharapkan sosialisasi politik harus dilakukan di kalangan sosial pada Desa Lahema bahkan Kecamatan Wakate.

Kemudian dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sebagai referensi bagi pemerintah kabupaten dan masyarakat sekabupaten Seram Bagian Timur kelak nanti.

  1. D.    KERANGKA TEORI

Ketika berbicara mengenai demokrasi lokal/pemilihan kepala daerah atau lebih dikenal dengan nama PILKADA dan solidaritas sosial maka kita kembali melihat teori-teori yang dapat memperkuat proposal ini dari sisi legitimasinya, yaitu:

Kajian tentang PILKADA secara langsung pada dasarnya merupakan pilar yang bersifat memperkukuh bangunan demokrasi secara nasional. Sebagai mana dinyatakan oleh Tip O Neiil, “all politics is local”, yang berarti demokrasi akan berkembang subur dan terbangun kuat di aras nasional apabila tingkatan yang lebih rendah (lokal) nilai-nilai demokrasi berakar kuat. PILKADA secara langsung adalah perkembangan menarik dalam sejarah perpolitikan lokal di negeri ini, karena PILKADA langsung merupakan momentum pelekatan dasar fondasi kedaulatan rakyat dan sistem politik serta demokrasi di aras lokal.

Secara sederhana demokrasi adalah sebuah sistem untuk membuat keputusan-keputusan politik dimana individu-individu mendapat kekuasaan melalui pertarungan kompetitif memperebutkan suara rakyat. Pemaknaan demokrasi, dengan tekanan pada konsep kompotisi dan partisipasi, antara lain di anut oleh Samuel P. Huntintong. Berlangsungnya Pemilu berkala yang bebas adil, demokratis, kompotitif, dan dengan hak pilih universal merupakan pembeda paling penting antara sistem demokrasi dan sistem otoriter.

Teori konflik sebenarnya merupakan teori yang menegasi teori fungsional.     Di dalam teori fungsional dapat diejawantahkan sebagai sebuah harmoni yang menyatu. Harmoni tersebut terjadi karena unit-unit yang ada berfungsi sesuai apa yang diharapakan. Di dalam teori konflik selalu identik dengan kekuasaan. Kekuasaan sebagai sebuah manifestasi atas sebuah keberhasilan dan seringkali menimbukan disharmoni dalam tataran ruang dan waktu. Dalam perspektif teori konflik, kepentingan sangat mendominasi dan sebagai sebuah upaya untuk menciptakan perubahan sosial.

Dalam praktis politik demokrasi, konflik atau perbedaan kepentingan, persepsi, interpretasi terhadap mekanisme PILKADA sebetulnya tidak saja mengandung nilai-nilai positif pembelajaran politik, melainkan juga merupakan strategi politik yang sering dipraktikkan banyak negara demokratis. Konflik dalam praksis politik sebetulnya tidak mungkin dihindari, apalagi bagi Indonesia yang memiliki multipartai politik.

Konflik di masyarakat merupakan sesuatu yang tak bisa dielakkan, maka yang perlu diketahui bukanlah apakah konflik itu ada atau tidak ada, tapi bagaimana intensitas dan tingkat kekerasannya, dan dalam bentuk apa konflik itu. Apakah menyangkut masalah fundamental atau isu-isu sekunder, pertentangan tajam atau sekadar perbedaan pandangan?

Intensitas konflik menunjuk pada tingkat pengeluaran energi dan keterlibatan pihak-pihak (kelompok-kelompok) yang berkonflik. Sedangkan kekerasan konflik menyangkut alat/sarana yang digunakan dalam situasi konflik, mulai dari negosiasi hingga saling menyerang secara fisik. Konflik antarkelompok yang menyangkut masalah prinsip dasar (fundamental) akan menimbulkan pertentangan antarkelompok yang lebih serius dibandingkan bila masalahnya sekadar bersifat sekunder atau dinilai tak penting.

Menurut Lewis Coser, konflik itu memiliki fungsi sosial. Konflik sebagai proses sosial dapat merupakan mekanisme lewat mana kelompok-kelompok dan batas-batasnya dapat terbentuk dan dipertahankan. Konflik juga mencegah suatu pembekuan sistem sosial dengan mendesak adanya inovasi dan kreativitas         (Garna, 1992: 67). Karena konflik lebih banyak dilihat dari segi fungsi positifnya, maka Teori Konflik yang dikembangkan Coser disebut pula Fungsionalisme Konflik Sosial.

Konflik sering memperkuat dan mempertegas batas kelompok dan meningkatkan penggalangan solidaritas internal kelompok. Konflik antarkelompok merupakan penghadapan antara in-group dan out-group. Ketika konflik terjadi, masing-masing anggota dalam suatu kelompok akan meningkatkan kesadaran sebagai sebuah kelompok (in-group) untuk berhadapan dengan kelompok lain (out-group). Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial lainnya. (Poloma, 1987: 108). Ketika ada ancaman dari luar, maka kelompok tidak mungkin memberikan toleransi pada perselisihan internal.

Tidak ada seorang sosiolog yang patut diberi acungan jempol, karena ketelitiannya dalam membahas masalah solidaritas sosial kecuali Emile Durkheim. Terbukti darinya lahir pembagian solidaritas kepada mekanik dan organik. Hasil analisa Durkheim tidak hanya menambah kuantitas fokus para peminat sosiologi, dalam memahami solidaritas sosial dan keterkaitannya dengan tema lain, tetapi sekaligus menambah keyakinan terhadap kebenaran pendapatnya, mengenai pondasi dasar sosial yang sebenarnya, dengan tanpa mengabaikan pendapat sosiolog lain mengenai hal tersebut.

Menurut Emile Durkheim, solidaritas sosial adalah “kesetiakawanan yang menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama”. Solidaritas sosial menurutnya, sebagaimana yang telah diungkapkan, dibagi menjadi dua yaitu: pertama, mekanik adalah solidaritas sosial yang didasarkan pada suatu “kesadaran kolektif” (collective consciousness) bersama yang menunjuk pada totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama itu. Yang ikatan utamanya adalah kepercayaan bersama, cita-cita, dan komitmen moral. Sedangkan yang kedua, organik adalah solidaritas yang muncul dari ketergantungan antara individu atau kelompok yang satu dengan yang lainnya akibat spesialisasi jabatan (pembagian kerja).

Dalam masyarakat modern, demikian pendapatnya, pembagian kerja yang sangat kompleks menghasilkan solidaritas ‘organik’. Spesialisasi yang berbeda-beda dalam bidang pekerjaan dan peranan sosial menciptakan ketergantungan yang mengikat orang kepada sesamanya, karena mereka tidak lagi dapat memenuhi seluruh kebutuhan mereka sendiri. Dalam masyarakat yang ‘mekanis’, misalnya, para petani gurem hidup dalam masyarakat yang swa-sembada dan terjalin bersama oleh warisan bersama dan pekerjaan yang sama. Dalam masyarakat modern yang ‘organik’, para pekerja memperoleh gaji dan harus mengandalkan orang lain yang mengkhususkan diri dalam produk-produk tertentu (bahan makanan, pakaian, dll) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akibat dari pembagian kerja yang semakin rumit ini, demikian Durkheim, ialah bahwa kesadaran individual berkembang dalam cara yang berbeda dari kesadaran kolektif-seringkali malah berbenturan dengan kesadaran kolektif.
Durkheim menghubungkan jenis solidaritas pada suatu masyarakat tertentu dengan dominasi dari suatu sistem hukum. Ia menemukan bahwa masyarakat yang memiliki solidaritas mekanis hukum seringkali bersifat represif: pelaku suatu kejahatan atau perilaku menyimpang akan terkena hukuman, dan hal itu akan membalas kesadaran kolektif yang dilanggar oleh kejahatan itu; hukuman itu bertindak lebih untuk mempertahankan keutuhan kesadaran. Sebaliknya, dalam masyarakat yang memiliki solidaritas organik, hukum bersifat restitutif: ia bertujuan bukan untuk menghukum melainkan untuk memulihkan aktivitas normal dari suatu masyarakat yang kompleks.

Menurut Durkheim terjadi suatu evolusi berangsur-berangsur dari solidaritas mekanis ke solidaritas organis yang didasarkan atas pembagian kerja. Evolusi itu dapat dilihat dari meningkatnya hukum restitutif yang mengakibatkan berkuranya hukum represif dan dari melemahnya kesadaran kolektif. Surutnya keasadaran kolektif itu tampak paling jelas didalamnya hilangnya arti agama. Dengan demikian maka terdapat lebih banyak ruang bagi perbedaan-perbedaan individual. Tetapi Durkheim mengemukakan pada waktu yang sama bahwa kesadaran kolektif dalam segi-segi tertentu justru bertambah kuat, yaitu dimana kesadaran kolektif ini memberi tekanan kepada martabat individu.

Jadi, perubahan masyarakat yang cepat karena semakin meningkatnya pembagian kerja menghasilkan suatu kebingungan tentang norma dan semakin meningkatnya sifat yang tidak pribadi dalam kehidupan sosial, yang akhirnya mengakibatkan runtuhnya norma-norma sosial yang mengatur perilaku. Durkheim menamai keadaan ini anomie. Dari keadaan anomie muncullah segala bentuk perilaku menyimpang, dan yang paling menonjol adalah bunuh diri.

Dengan demikian solidaritas mekanis;

1.      Didasarkan pada kesadaran kolektif yang kuat, menunjuk pada totalitas kepercayaan dan sentimen bersama yang rata ada pada warga masyarakat yang sama itu.

2.      Pembagian kerjanya rendah karena bentuk solidaritasnya adalah pekerjaan jadi segala sesuatu dikerjakan secara bersama-sama.

3.      Solidaritas mekanis merupakan bentuk solidaritas yang tergantung pada individu yang memiliki sifat yang sama dan menganut kepercayaan dan pola normatif yang sama juga sehingga sifat-sifat individualistisnya juga rendah.

4.      Hukum bersifat menekan atau represif.

5.      Bersifat primitif pedesaan.

Dan solidaritas organik;

1.      Muncul karena pembagian kerja yang bertambah besar.

2.      Pembagian kerja sudah ada, karena masyarakat modern lebih berpangkal pada individu dari segi keunikannya yang tidak tergantikan, yang menuntut bermacam-macam lapangan kerja yang sesuai dengan bakat dan preferensi masing-masing anggota sehingga pembagian kerja semakin terspesialisasi berdasarkan fungsi-fungsi berdasarkan kecakapan individu. Kemudian muncullah fungsionalisme.

3.      Funsionalisme melihat sistem sosial ibarat tubuh yang saling terkait satu      dengan yang lainnya, jika satu bagian sakit, maka seluruh anggota tubuh lain harus diupayakan menyembuhkannya agar ia dapat beraktifitas seperti            biasa.

4.      Didasarkan pada tingkat ketergantungan yang tinggi.

5.      Kesadaran kolektif lemah dan individualitas tinggi.

6.      Hukum bersifat memulihkan atau restitutif.

  1. E.     DEFENISI KONSEP DAN DEFENSI OPERASIONAL
  2. 1.      Defenisi Konsep

Untuk menghidari kesalah pahaman dalam penafsiran judul penulisan, maka penulis maka penulis memberikan pengertian istilah yang digunakan:

Yang dimaksudkan dengan PILKADA atau pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 PP No 6/2005 tentang Pemelihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), mengatur tentang “kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten dan walikota dan wakil walikota untuk kota”.

  1. 2.      Defenisi Operasional

PILKADA adalah proses penentuan pimpinan daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat tanpa diwakili. Dimana penentuan/pemilihan tersebut dapat dilakukan secara umum, bebas dan rahasia tanpa ada paksaan dari pihak yang mengikuti kompetisi.

Solidaritas sosial adalah hubungan kekerabatan yang dimiliki antar orang dan/atau kelompok sosial yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.

  1. F.     METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat adalah metode penelitian kualitatif.

  1. 1.      Lokasi Penelitian

Sesuai dengan gambaran umum permasalahan yang telah saya ulaskan pada latar belakang dalam penyusunan proposal ini, maka yang akan menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Lahema Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur.

  1. 2.      Informan Kunci

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dari enam orang informan, yang terdiri dari 1 orang tokoh pemerintahan, yakni bapak kepala desa Lahema,          1 orang tokoh agama/bapak imam, 1 orang kepala pemuda, 2 orang tokoh pendidikan, yaitu kepala sekolah SD dan SMP dan 2 orang tokoh masyarakat.

  1. 3.      Teknik Pengumpulan Data

Penulis berhasil mengumpulkan data dalam penelitian ini, dengan menggunakan dua teknik, yaitu sebagai berikut:

  1. a.      Penelitian Lapangan

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian di lapangan, maka penulis menggunakan teknik:

1)      Wawancara secara mendalam (indept interview), yaitu dengan melakukan wawancara secara mendalam dalam dengan para informan dengan cara mengajukan pertanyaan serta mengembangkan pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban informan.

2)      Observasi lapangan, yaitu pengamatan langsung di lokasi penelitian, untuk mengidentifikasikan serta menginventarisasikan berbagai fakta sosiologis yang ada di lapangan terkait dengan solidaritas sosial setelah PILKADA Kabupaten Seram Bagian Timur beberapa bulan yang lalu.

  1. b.      Studi Kepustakaan

Penulis melakukan upaya untuk memperoleh data melalui buku-buku literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

  1. c.       Analisa Data

Setelah data sudah dikumpulkan, kemudian penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mengelolah dan menganalisa datasecara kualitatif dengan cara:

1)      Mengumpulkan dan mengkategorikan data penelitian sesuai tujuan penelitian yang hendak penulis capai.

2)      Analisa data dan interprestasi data.

3)      Kegiatan verifikasi dan penarikan kesimpulan.

  1. G.      DAFTAR PUSTAKA

Drs. Philipus. Ng-Dr Aini Nurul, M.S, Sosiologi dan Politik, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004.

Narko J. Dwi-Suyanto Bagong, Sosiologi Teks Pengatar & Terapan. Cetakan Perdana Media Group. Jakarta 2004.

Utomo, Tri Widodo W, 2004, Pilkada Langsung Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi.

Pruit. G Dean-Rubin. Z Jeffry, 1986 Teori Konflik Sosial Pustaka Pelajar.  Yogyakarta.

Anthony Giddens. Kapitalisme dan Teori Sosial Modern “Suatu Analisis karya tulis Marx, Durkheim dan Max Weber”. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta 1986

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Surat Lamaran Pekerjaan

Ambon, 28 September

Hal : Lamaran Pekerjaan

Lampiran : Satu lembar

Yth. Bapak Pimpinan Kantor Jasa Pekerja Jalan Jenderal Sudirman Ambon Dengan hormat, Dengan berdasarkan kerja sama yang dibuat dalam Ambon Ekspres tanggal 24 September 2010 tentang dibutuhkan karyawan baru di bagian-bagian tertentu.

Nama : Lasuharni

Tempat / Tanggal Lahir : Eli Besar, 09 Desember 1987

Pendidikan : SMA Alamat : Batu Merah Dalam

Bermaksud mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut, sebagai bahan bertimbanganya bersama ini saya lampirkan

1. Daftar riwayat

2. Foto ijazah SMA

3. Foto kopi KTP

4. Surat keterangan pengalaman kerja

5. Surat keterangan perlakuan baik

6. Tiga lembar pas foto Demikian surat lamaran ini saya buat dengan harapan yang begitu semangat dapat diterima dengan baik.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

Ttd

Lasuharni

Surat Penawaran

PT SETIA KAWAN

Surabaya Tanggal : 25-01-2009

Nomor : Lampiran : Contoh buku

Perihal : Penawaran Buku Baru

Kepada Yth. kepala SMA Neg 1 Ambon

Dengan hormat, bersama ini kami menawarkan buku-buku produk baru sesuai kurikulum 1994 serta kami sertakan contoh-contoh dan brosurnya. ataS perhatian, kami ucapkan terima kasih. Surat Undangan Departemen Pendidikan Nasional Universitas Darussalam Ambon Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Alamat : Kampus Tulehu, Ambon 55281 Telp : (0274) 856798 Fax (0274) 550838 15 April 2010 Nomor : 09/J. 35.22/PM.01.06/2010 Lampiran : Dua lembar Hal : Undangan Seminar Kepada Yth. Bapak Drs. Hilal Watihelu Kepala SMA Neg 13 Ambon Jalan Ra. Soedirman 343 Ambon Dengan hormat, Dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa bersama ini lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UNDA, mengundang bapak/ibu/saudara/ saudari untuk mengikuti acara Dialog Interaktif Nasional yang akan diadakan pada : Hari, tanggal : Sabtu, 08 Mei 2010 Waktu : Pukul 08.00 WIB sampai selesai Tempat : Auditorium Universitas Darussalam Ambon Jalan Ra. Soedirman Ambon 55281. Demikian undangan ini kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan partisipasi kehadiran bapak/ibu/saudara/saudari, semoga kebersamaan ini mendapat berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Amin !

Hormat kami, Panitia Penyelenggara

Mengetahui Ketua

1 PM UNDA Prof. Dr. Burhan Nurgiyantoro NIP 130799889 Ketua Panitia, Pardjono, Ph.D NIP 130693815 Surat Permohonan Ambon, 25 Agustus 2009 Hal : Lampiran Pekerjaan Lampiran : Satu lembar Yth : Bapak Direktur Jalan : A. Y. Patty No. 39 Ambon Dengan hormat Berdasarkan dengan iklan yang dimuat di dalam harian Surat Ambon Expres tanggal 14 Juni 2009 tentang dibutuhkannya tenaga penyiar Dengan ini saya : Nama : Fatima. Loukaky Tempat/tanggal lahir : Rohomony, 09. Desember 1993 Pendidikan : SMU Alamat : Jalan. Batu Merah Bermaksud mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan : 1. Foto ijazah SMU 2. Foto kopi KTP 3. Surat keterangan pengalaman kerja 4. Surat keterangan berkelakuan baik 5. Dua lembar fas foto Demikian surat lamaran ini saya buat dengan harapan dapat diterima. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Hormat kami Fatima. L

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sosiologi Profetik

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأص

Menggagas “Sosiologi Profetik”:

Sebuah Tinjauan Awal

Sunaryo Tianotak

Abstract

Prophetic sociology is academic study in sociology that tries to explore prophetic idea into observation or social research. By exploring history of prophets critically, scientific idea of prophecy included in sociological studies. Basic principle of the study is its character that is not-value-free and based on interdisciplinary sociology, as well as having multi-paradigms. Reflecting on realities those are showed by prophets, sociologist should involved in “historical activism” to create valuable social change. Three main principles of this project are: liberation, emancipation, and transcendence. The principles are being integral part of prophet process in reflecting social realities they faced. Henceforth, disenchantment of meaningful life to be explored critically through prophetic sociology

Keywords: prophetic sociology, value-free, multi-disciplines, liberation, emancipation, transcendence, activism, history, consciousness, paradigm

“Kenekadan”, adalah sebuah ungkapan yang akan terlontar dari beberapa orang ketika mendengar istilah “Sosiologi” disandingkan dengan kata “Profetik”. Adalah sebuah “omong kosong” manakala sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu sosial yang ilmiah, obyektif, dan rasional diletakkan “bermesraan” dengan sebuah term yang memang masih bersifat teologis-keagamaan –begitulah tanggapan dari beberapa orang bila mendengar istilah “baru” ini. Sebenarnya, tulisan ini merupakan sambungan dari wacana yang sedang berkembang dalam sebuah milis (www.groups.yahoo.com/group/sosiologi_profetik), yang telah beberapa bulan ini penulis gagas. Tapi, pencetus awal ide seperti ini adalah Pak Kuntowijoyo, sejarawah dan budayawan dari Yogya, lewat gagasan “Ilmu Sosial Profetik” (ISP) yang pernah mencuat dan dilontarkannya pada tahun 1997-an.

Berangkat dari gagasan awal Pak Kunto itulah penulis mencoba menariknya secara lebih spesifik pada bidang sosiologi. Pak Kunto sendiri baru melontarkan gagasan ISP-nya melalui sebuah artikel beruntun dalam Harian Republika pada tanggal 7-9 Agustus 1997, dengan judul “Menuju Ilmu Sosial Profetik”. Tapi, embrio dari wacana ISP yang digagas Pak Kunto ini sebenarnya pernah mencuat lama sekali dalam buku magnum opus-nya, Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi (1991). Yang menarik dalam gagasan Pak Kunto adalah beliau memandang bahwa sesungguhnya substansi ajaran universal agama (profetika –sebagai adjective dari agama) bisa menjadi ilmiah dan dipakai sebagai pisau analisa dan paradigma keilmuan apabila memulainya melalui proses “obyektivikasi” berserta ilmu-ilmu modern lainnya. Dalam profetika terjadi –katakalah– “melampaui teologi” (beyond theological) dan bernuansa transformatif dalam ranah keilmuan yang obyektif, tidak lagi bernuansa normatif, melulu persoalan teologis. Penamaan dengan “ilmu sosial” akan lebih efektif dibandingkan dengan “teologi sosial”. Makanya, Pak Kunto tidak sepakat dengan penamaan “Teologi Islam Transformatif”. Ia berbeda pendapat dengan Dawam Rahardjo dan Moeslim Abdurrahman.

Apa sih yang digagas Pak Kunto melalui ISP-nya? Beliau memandang bahwa paradigma yang dipakai dalam ilmu-ilmu sosial selama ini tidak efektif karena tidak ada muatan transformatif keilmuannya. Sebuah ilmu (sosial) hanya bersikap diam dan observatif ketika diperhadapkan dengan realitas obyek penelitiannya. Prinsip-prinsip yang dibangun dalam paradigma Ilmu Sosial Profetik berangkat dari penterjemahan secara ilmiah terhadap bunyi sebuah teks ayat Al-Qur’an, yang berbunyi: “Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah” (Ali Imron, 3 : 110). Ada beberapa term filosofis yang terkandung pada ayat ini, yaitu “masyarakat utama” (khairu ummah), “kesadaran sejarah” (ukhrijat linnas), “liberasi” (amr ma’ruf), “emansipasi” (nahy munkar), dan “transendensi” (al-iman billah). Adalah “keberanian” Pak Kunto yang telah mampu menterjemahkan proposisi pada makna teks ayat disesuaikan dengan konteks keilmiahan.

Konsep-konsep ISP Pak Kunto ini akan kita bahas secara mendalam pada gagasan mengenai sosiologi profetik lanjutan. Perlu dicatat, tujuan ISP adalah ingin membangun sebuah komunitas atau masyarakat yang ideal atau utama (khairu ummah) –mirip dengan “Negara Utama”-nya Al-Farabi (al-Madinah al-Fadhilah). Untuk mencapai tujuan itu diperlukan kerja aktif tangan-tangan manusia, atau istilahnya perlu “kesadaran aktif sejarah” umat manusia. Manusia telah diberikan kekuatan dan kemauan untuk melangkah ke arah yang lebih baik dengan kesadaran individual dan kolektifnya dalam membentuk sebuah komunitas ideal. Manusia diturunkan ke muka bumi (ukhrijat linnas) adalah demi keterlibatan aktif mereka untuk melakukan perubahan sosial dan membentuk peradaban yang menjadi miliknya.

Berangkat dari pemikiran siapakah pemikiran Pak Kunto dalam ISP ini? Beliau mengklaim bahwa asal-usul pikiran tentang Ilmu Sosial Profetik dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan Muhammad Iqbal dan Roger Geraudy. Yang ingin diambil oleh beliau dari kedua pemikir itu adalah sisi “realitas kenabian” (prophetic reality) yang telah menjadi bagian penting dalam proses kesejarahan umat manusia. Muhammad Iqbal, dengan mengutip ucapan Abdul Quddus, seorang sufi besar Islam dari Ganggoh, mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah memberikan “kesadaran kreatif” (creative consciousness) dalam menciptakan suatu dunia ide baru (Islam) dalam menghadapi kekuatan-kekuatan sejarah. Berbeda dengan kalangan sufi umumnya yang lebih mengandung dimensi mistis, sedang kemunculan Nabi di muka bumi telah memasukkan unsur-unsur kenabian yang menancap dalam akar kehidupan duniawi. Artinya, realitas “perjuangan” Nabi lebih membumi dan masuk pada kancah zaman dan pergolakan sejarah manusia. Roger Geraudy menyatakan bawah di tengah hancurnya peradaban umat manusia di mana filsafat Barat memiliki banyak kelemahan maka kita sebaiknya menghidupkan kembali warisan Islam yang telah ada. Yang diambil adalah “filsafat kenabian” (filsafat profetika) dari Islam. Kenapa? Karena, yang menjadi pertanyaan sentral dalam filsafat Islam adalah: bagaimana wahyu (kenabian) itu mungkin? Yaitu, bagaimana keterlibatan aktif sejarah kenabian dalam proses penyampaian wahyu itu telah mampu mengubah sejarah masyarakat menjadi positif. Geraudy mengklaim bahwa bangunan filsafat itu telah dilakukan oleh para filosof Muslim sejak dari Al-Farabi sampai dengan Mulla Shadra, dengan puncaknya pada Ibn ‘Arabi.

Gagasan ISP Kuntowijoyo tersebut terlihat berangkat dari “ide”, yaitu bagaimana ada sisi memungkinkan bagi pemikiran tentang kenabian itu bisa digunakan dalam melihat realitas. Tentu saja, hal ini meniadakan prinsip ilmu sosial yang bebas nilai. Ilmu sosial, dengan paradigma profetis, harus melakukan pembebasan seperti apa yang pernah dilakukan oleh para Nabi. Jika kita perhatikan, sejarah Nabi-nabi itu memiliki kadar kedalamaan ilmiah yang tinggi, yaitu bagaimana cara kerja pikir dan sikap mereka dalam memahami realitas. Para Nabi melakukan “pembebasan sosial” (liberating) di mana ketidakadilan dan penindasan begitu menghantui kehidupan masyarakat. Mereka tetap berangkat dari substansi ajaran agama (transedensi) yang itu harus “diaktivasi” dalam realitas kesejarahan manusia. Ada tiga unsur yang menjadi bagian dari kerangka kerja ilmiah dalam memahami realitas, yaitu liberasi, emansipasi, dan transendensi. Ketiga unsur itu harus digerakkan dalam aktivisme sejarah. Tapi, gagasan mengenai sosiologi profetik yang akan dikaji dalam tulisan ini baru beranjak dari upaya mengembangkan ilmu sosiologi yang multi-disiplin, tidak menafikan adanya kepentingan “nilai” (prophetic as a value), dan berkewajiban untuk melakukan pembebasan dan perubahan sosial. Gagasan sosiologi profetik tidak cukup hanya dengan kontribusi tulisan ini saja, perlu perluasan wacana di masa mendatang.

Paradigma-paradigma Sosiologi

Secara sederhana paradigma kita artikan sebagai kacamata atau sudut pandang dalam melihat obyek sesuatu yang diamati. Istilah “paradigma” (paradigm) pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya berjudul The Structure of Scientific Revolution (Chicago: University of Chicago Press, 1970). Menurutnya, paradigma adalah satu kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Dalam buku itu Kuhn mejelaskan tentang perubahan paradigma dalam ilmu, dan menurutnya disiplin ilmu lahir sebagai proses revolusi paradigma. Bisa jadi, suatu pandangan teori ditumbangkan oleh pandangan teori yang baru yang mengikutinya.

Dalam bidang sosiologi, pandangan ini dikembangkan secara sistematis dan integrated oleh George Ritzer dalam bukunya Sociology: A Multiple Paradigm Science (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1980). Hanya saja, dalam penjelasan di bawah ini penulis tidak memakai buku asli versi Bahasa Inggrisnya, tapi cukup menggunakan buku hasil saduran Alimandan dalam versi terjemahan yang berjudul Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Dalam buku itu, Ritzer memetakan tiga paradigma besar dalam disiplin sosiologi. Tapi, dari ketiga paradigma itu Ritzer menjelaskan, seperti dikutip Mansour Fakih, bahwa kemenangan satu paradigma atas paradigma lain lebih disebabkan karena para pendukung dari paradigma yang menang itu lebih mengandalkan kekuatan dan penguasaan dari atas pengikut paradigma yang dikalahkan, bukan karena persoalan benar atau salah dalam struktur dan makna teori itu. Sehingga, pada ketiga paradigma itu terdapat kekurangan dan kelemahannya masing-masing.

Paradigma pertama adalah Fakta Sosial. Paradigma ini dikembangkan oleh Emile Durkheim, seorang sosiolog “integrasi sosial” asal Perancis, melalui dua karyanya, The Rules of Sociological Method (1895) dan Suicide (1897). Durkheim mempertegas bahwa pendekatan sosiologinya berseberangan dengan Herbert Spencer, yang menekankan pada “individualisme”. Spencer lebih tertarik pada perkembangan evolusi jangka panjang dari masyarakat-masyarakat modern, dan baginya, kunci untuk memahami gejala sosial atau gejala alamiah lainnya adalah hukum evolusi yang universal. Ada kemiripan pandangan Spencer dengan August Comte, “Bapak Sosiologi” dan pencetus “positivisme” dalam ilmu-ilmu sosial. Keduanya sama-sama ingin menerapkan teori evolusionisme pada alam dan biologi ke dalam wilayah kajian ilmu-ilmu sosial. Spencer lebih memperhatikan terhadap perubahan struktur sosial dalam masyarakat, dan tidak pada perkembangan intelektual.

Menurut paradigma ini, “Fakta sosial” menjadi pusat perhatian penyelidikan dalam sosiologi.  Durkheim menyatakan bahwa fakta sosial itu dianggap sebagai barang sesuatu (thing) yang berbeda dengan ide. Ia berangkat dari realitas (segala sesuatu) yang menjadi obyek penelitian dan penyelidikan dalam studi sosiologi. Titik berangkat dan sifat analisisnya tidak menggunakan pemikiran spekulatif (yang menjadi khas filsafat), tapi untuk memahami realitas maka diperlukan penyusunan data riil di luar pemikiran manusia. Dan penelitian yang dihasilkannya pun bersifat deskripstif dan hanya berupa pemaparan atas data dan realitas yang terjadi. Fakta sosial terdiri atas dua tipe, yaitu struktur sosial (social structure) dan pranata sosial (social instistution).

Menurut Ritzer, teori-teori yang mendukung paradigma fakta sosial ini adalah : Teori Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Teori Sistem, dan Teori Sosiologi Makro. Teori Fungsionalisme Struktural dicetuskan oleh Robert K. Merton, yang menjadikan obyek analisa sosiologisnya adalah peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial, dan sebagainya. Penganut teori ini cenderung melihat pada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem lain, dan secara ekstrim beranggapan bahwa semua peristiwa atau struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Sedangkan Teori Konflik, yang tokoh utamanya adalah Ralp Dahrendorf, sebagai kebalikan dari teori pertama, menitikberatkan pada konsep tentang kekuasaan dan wewenang yang tidak merata pada sistem sosial sehingga bisa menimbulkan konflik. Dan tugas utama dalam menganalisa konflik adalah dengan mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat.

Paradigma kedua adalah Definisi Sosial, yang dikembangkan oleh Max Weber untuk menganalisa tindakan sosial (social action). Bagi Weber, pokok persoalan sosiologi adalah bagaimana memahami tindakan sosial antar hubungan sosial, dimana “tindakan yang penuh arti” itu ditafsirkan untuk sampai pada penjelasan kausal. Untuk mempelajari tindakan sosial, Weber menganjurkan metode analitiknya melalui penafsiran dan pemahaman (interpretative understanding) atau menurut terminologinya disebut dengan verstehen. Paradigma ini dimasuki oleh tiga teori, yaitu Teori Aksi (dari Weber sendiri), Teori Fenomenologis yang dikembangkan oleh Alfred Schutz, dan Teori Interaksionalisme Simbolis yang tokoh populernya adalah G. H. Mead.

Paradigma yang terakhir adalah Perilaku Sosial. Paradigma ini dikembangkan oleh B. F. Skiner dengan meminjam pendekatan behaviorisme dari ilmu psikologi. Ia sangat kecewa dengan dua paradigma sebelumnya karena dinilai tidak ilmiah, dan dianggap bernuansa mistis. Menurutnya, obyek studi yang konkret-realistik itu adalah perilaku manusia yang nampak serta kemungkinan perulangannya (behavioral of man and contingencies of reinforcement). Skinner juga berusaha menghilangkan konsep volunterisme Parson dari dalam ilmu sosial, khususnya sosiologi. Yang tergabung dalam paradigma ini adalah Teori Behavioral Sociology dan Teori Exchange.

Dari ketiga paradigma di atas, Ritzer mengusulkan sebuah paradigma integratif yang menggabungkan kesemua paradigma di atas, yang kemudian disebut dengan istilah “Multi- Paradigma” (multi-paradigm). Ritzer mengingatkan bahwa penggunaan paradigma fakta sosial akan memusatkan perhatian pada makro masyarakat, dan metode yang dipakai adalah interpiu/kuesioner dalam penelitiannya. Sedangkan dalam paradigma definisi sosial lebih memusatkan perhatiannya kepada aksi dan interaksi sosial yang “ditelorkan” melalui proses berfikir, dan metodenya menggunakan model observasi dalam penelitian sosial. Dan jika paradigmanya adalah perilaku sosial maka perhatiannya dicurahkan pada “tingkah laku dan perulangan tingkah laku”, dan metode yang dipakai lebih menyukai model eksperimen. Ritzer kemudian menawarkan suatu exemplar paradigma yang terpadu, yang kuncinya adalah “tingkatan realitas sosial”, yaitu makro-obyektif, makro-subyektif, mikro-obyektif, dan mikro-subyektif.

Berbeda dengan Ritzer, Ilyas Ba-Yunus membagi paradigma sosiologi ke dalam tiga bagian juga, yaitu: paradigma struktural-fungsional, paradigma konflik, dan interaksionisme simbolik. Paradigma pertama digagas oleh para sosiolog Eropa, yaitu Max Weber, Emile Durkheim, Vilfredo Patero, dan yang pertama kalinya Talcott Parson. Paradigma ini didasarkan pada dua asumsi dasar: (1) masyarakat terbentuk atas substruktur-substruktur yang dalam fungsi mereka masing-masing, saling bergantungan, sehingga perubahan yang terjadi dalam fungsi satu substruktur, akan mempengaruhi pada substruktur lainnya, dan (2) setiap substruktur yang telah mantap akan menopang aktivitas-aktivitas atau substruktur lainnya. Teori ini dikritik karena mengabaikan peranan konflik, ketidaksepakatan, perselisihan dan evolusi dalam menganalisis masyarakat. Pendekatan ini dianggap juga mendukung status-quo (apa yang sudah ada itu adalah baik), dan orang kemudian menduga bahwa teori ini membenarkan dan memajukan struktur kapitalistis demokrasi Barat.

Paradigma kedua adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Karl Marx. Paradigma ini didasarkan pada dua asumsi, yaitu: (1) kegiatan ekonomi sebagai faktor penentu utama semua kegiatan masyarakat, dan (2) melihat masyarakat manusia dari sudut konflik di sepanjang sejarahnya. Marx, dalam Materialisme Historis-nya memasukkan determinisme ekonomi sebagai basis struktur yang dalam proses relasi sosial dalam tubuh masyarakat akan menimbulkan konflik antara kelas atas dan kelas bawah.

Ketiga paradigma di atas memang menjadi dominan dalam kajian sosiologi. Tapi, untuk mempermudah bayangan kita tentang mana pendekatan yang utama maka di sini akan dibahas analisis Habermas dalam membagi paradigma ilmu-ilmu sosial, termasuk juga kategori sosiologis. Pertama, paradigma instrumental. Dalam paradigma “instrumental” ini, pengetahuan lebih dimaksudkan untuk menaklukkan dan mendominasi obyeknya. Paradigma ini sesungguhnya adalah paradigma positivisme, atau dekat dengan paradigma fungsional. Positivisme adalah aliran filsafat dalam ilmu sosial yang mengambil cara kerja ilmu alam dalam menguasai benda, dengan kepercayaan pada universalisme dan generalisasi. Untuk itulah, positivisme mensyaratkan pemisahan fakta dengan nilai (value) agar didapati suatu pemahaman yang obyektif atas realitas sosial.

Kedua, paradigma intepretatif. Dasar dalam paradigma ini adalah fenomenologi dan hermeneutik, yaitu tradisi filsafat yang lebih menekankan pada minat yang besar untuk memahami. Semboyannya adalah “biarkan fakta berbicara atas nama dirinya sendiri”. Yang ingin dicapai hanya memahami secara sungguh-sungguh, tapi tidak sampai pada upaya untuk melakukan pembebasan. Prinsipnya tetapi bebas nilai, walaupun kelompok paradigma ini kontra dengan positivisme. Ketiga, paradigma kritik. Paradigma ini lebih dipahami sebagai proses katalisasi untuk membebaskan manusia dari segenap ketidakadilan. Prinsipnya sudah tidak lagi bebas nilai, dan melihat realitas sosial menurut perspektif kesejarahan (historisitas). Paradigma ini menempatkan rakyat atau manusia sebagai subyek utama yang perlu dicermati dan diperjuangkan. Positivisme telah menyebabkan determinisme dan dominasi irasional dalam masyarakat modern. Kelompok dalam paradigma ini biasanya diwakili oleh kalangan critical theory Madzhab Frankfurt.

Beberapa paradigma di atas memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Mengikuti pemikiran Ritzer yang menyatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan berparadigma ganda, maka sosiologi profetik, seperti yang pernah diklaim oleh Kuntowijoyo, menghubungkan perbedaan pada masing-masing paradigma tersebut. Paradigma yang diwakili oleh Emile Durkheim ternyata memiliki kelemahan karena fakta yang obyektif menjadi sangat rancu ketika nilai begitu dikesampingkan. Kerja penelitian sosial hanya bersifat deskriptif saja, sehingga hal demikian menimbulkan kemandulan dalam teoritisasi ilmu sosial. Pendekatan yang diwakili oleh Weber dengan verstehen-nya ternyata masih menganggap fakta dan realitas sosial hanya sesuatu yang cukup dipahami, tapi tidak perlu ada upaya kritis untuk melihat bagaimana fakta dan realitas itu memiliki sejarah yang mesti dikritisi. Paradigma kritik, penulis yakin, akan lebih bisa berkesesuaian dengan pendekatan profetika dalam kajian sosiologi karena melihat masyarakat secara kritis dan perlu adanya keterlibatan aktif sosiolog dalam proses perubahan sosial.

Dengan prinsip “multi-paradigma” itulah, sosiologi profetik berkeinginan mencari kelebihan dari masing-masing paradigma, karena tidak mungkin di tengah persoalan yang sangat kompleks ini kita hanya berlandaskan pada satu teori atau satu paradigma saja. Kelebihan yang dimiliki pada paradigma fakta sosial, yang sangat terpengaruh oleh positivisme, adalah terletak pada netralitas dan obyektivitas. Tapi, kelemahannya tidak bisa melihat pada sisi historitas obyek kajian. Untuk itulah paradigma definisi sosial, atau yang bisa kita sebut sebagai paradigma intepretatif, bisa diadopsi sebagai sebuah paradigma ilmu untuk memahami kenyataan sosial. Proses memahami itu perlu memasukkan pendekatan hermeneutik dan fenomenologi agar realitas bisa didekati secara lebih mendalam. Dan barulah kemudian kita masuk pada pendekatan kritis untuk memahami dinamika masyarakat. Dan sosiologi pun tidak berhenti hanya sekedar sebagai ilmu deskriptif, tapi juga mampu melakukan perubahan sosial secara positif. Akhirnya, kita tidak lagi hanya berpatokan pada pengetahuan yang bebas nilai, tapi nilai menjadi bagian inherent dalam pengamatan sosial. Sosiologi profetik, penulis kira, sangat dekat dengan pendekatan ilmu sosial kritis, tapi hanya saja dalam sosiologi profetik “realitas kenabian” sebagai kerangka kerja ilmiah dipakai untuk memahami masyatakat. Sosiologi profetik juga tidak mengabaikan pentingnya analisis kultural yang menjadi bagian penting dalam realitas sosial.

Menggugurkan Prinsip “Bebas-Nilai”

Hampir mayoritas sosiolog akan berpendapat bahwa ilmu sosiologi menggunakan prinsip “value free” (bebas nilai) demi menjaga obyektivitas dan keilmiahan sebuah ilmu atau teori. Unsur nilai yang memasukkan asumsi subyektivitas ke dalam kajian sosiologi akan menyebabkan ketidakobyektifan sebuah gagasan. Kriteria yang menentukan apakah sebuah kajian itu ilmiah atau tidak ditentukan oleh bagaimana kemampuan seorang peneliti dalam memaparkan informasi secara obyektif. Tuntutan dalam prinsip bebas nilai adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Artinya, tidak ada campur tangan eksteral di luar struktur obyektif sebuah pengetahuan. Obyektivitas hanya bisa diraih dengan mengandaikan ilmu pengetahuan yang bebas nilai (value-neutral).

Untuk memahami perdebatan dalam persoalan prinsip “bebas-nilai” dalam ilmu-ilmu umumnya, kita sebaiknya mengkaji pembedaan ilmu berdasarkan ilmu yang teoritis dan praktis. Cita-cita ilmu teoritis adalah memberikan penjelasan tentang suatu realitas (kenyataan) tanpa sikap berpihak, dan tanpa dipengaruhi oleh hasrat dan keinginan tertentu. Jadi, pengetahuan yang ingin didapat adalah pengetahuan yang berasal realitas obyektif. Pengetahuan teoritis melukiskan kenyataan yang ada, dan sebatas pada deskripsi atas kenyataan itu, bukan justru melukiskan kenyatan yang dinginkan atau dikehendaki. Sedangkan pengetahuan yang praktis sudah masuk pada sikap bagaimana melakukan kerja teoritis itu yang kemudian menghasilkan pengetahuan yang kurang obyektif, yang berpihak pada kepentingan dan keinginan tertentu, yang tidak lagi disinterested. Dalam pengetahuan yang kedua ini persoalan nilai menjadi sesuatu yang pasti akan terjadi. Menurut Ignas Kleden, dalam pengertian pengetahuan yang praktis ini terkandung dua makna, yaitu persoalan nilai dan kepentingan yang akan menimbulkan perdebatan dan pernyataan apakah pengetahuan itu bebas nilai dan tanpa adanya kepentingan.

Kalau dalam makna pengetahuan yang bebas nilai, sosiologi itu sekedar menjadi ilmu yang mendeskripsikan kenyataan obyektif, dan berputar pada persoalan teoritis. Tidak ada campur tangan seorang peneliti dalam kajian dan pengamatannya. Di sinilah kemudian ada cap yang teralamatkan pada pengetahuan dengan makna demikian sebagai pengetahuan yang tidak perlu memecahkan masalah karena jika sudah seperti itu maka persoalan nilai dan kepentingan pasti akan masuk. Menurut Ilyas Ba-Yunus, jika kita teliti sumbangan-sumbangan para pelopor sosiologi modern yang kini dianggap klasik, ternyata terlihat bagaimana mereka melakukan penilaian-penilaian tentang fenomena-fenomena yang dikajinya walaupun dengan klaim tetap berprinsip netralitas nilai. Ia menunjuk Weber ketika menyebut kapitalisme yang terorganisasi secara birokratis itu ternyata dilengkapi dengan semacam kepentingan (self-importance), Durkheim yang menjelaskan bunuh diri dari sudut kejahatan juga berusaha untuk mencari pemecahannya, dan Agust Comte yang sangat dikenal sebagai pelopor positivisme dalam sosiologi mengklaim bahwa ilmu yang digagasnya itu dapat memecahkan masalah. Jadi, tidak bisa semata-mata itu bebas nilai, pasti ada campur tangan nilai dan kepentingan ke mana arah manfaat dan tujuan sebuah ilmu. Atau ilmu itu tidak semata-mata teoritik, tapi juga terkandung kegunaan praktisnya. Dalam hal ini sosiologi profetik tidak hanya terpaku pada ilmu teoritik saja, tapi juga bersifat praktis.

Berbicara soal kepentingan, Habermas menyebut ada tiga kepentingan kognitif yang bertengger di balik ilmu pengetahuan dalam tiga bidang keilmuan: ilmu alam, ilmu-ilmu historis-hermenutis, dan ilmu-ilmu kritis. Dalam ilmu alam yang berikhtiar menemukan hukum alam, akhirnya ada upaya penguasaan teknis atas proses-proses yang dianggap obyektif. Ilmu historis-hermeneutis tidak disusun secara deduktif dengan acuan kontrol teknis, tapi yang dilakukannya adalah menafsirkan teks dengan kepentingan mencapai saling pengertian dan konsensus. Sedangkan pada ilmu-ilmu kritis yang dikandungnya adalah kepentingan kognitif emansipatoris yang dilakukan lewat jalan refleksi diri seorang ilmuan. Dengan demikian Habermas menapik asumsi banyak kalangan dengan mengatakan bahwa pengetahuan itu tidak mungkin berdiri tanpa kepentingan apapun, walaupun tetap diakuinya bahwa pengetahuan itu tidak boleh membiarkan subyektivitas mendominasi.

Lalu, Habermas membuat lima butir tesis dalam teorinya atas pengetahuan. Pertama, pencapaian-pencapaian subyek transedental memiliki dasar dalam sejarah amalam spesies manusia. Kedua, pengetahuan berlaku sebagai alat pertahanan diri sekaligus melampaui pertahanan diri semata-mata. Ketiga, kepentingan-kepentingan kognitif manusia itu berada pada tiga medium organisasi sosial, yakni: kerja, bahasa, dan kekuasaan. Keempat, di dalam kekuatan refleksi diri, pengetahuan dan kepentingan menyatu. Dan yang kelima, kesatuan antara pengetahuan dan kepentingan dapat dibuktikan dalam suatu dialektika yang memiliki jejak-jejak sejarahnya dari dialog yang ditindas dan merekonstruksi apa yang telah ditindas.  Dengan kelima tesis ini Habermas menghujamkan kritikannya terhadap positivisme dan sainstisme. Artinya, ia mengkritik kenaifan ilmu pengetahuan yang bernafsu mencari teori murni yang bebas dari opini-opini subyektif, tendensi-tendensi, penilaian moral, dan kepentingan lainnya.

Prinsip bebas nilai dalam ilmu pengetahuan itu menafikan adanya “historisisme” yang sangat menentukan bagaimana konstruksi atas pengetahuan itu. Jika dilihat menurut kacamata sosiologi pengetahuan maka sesunggunya ilmu itu tidak bebas nilai, tapi sangat terkait dengan konteks historis kemunculannya. Max Scheler dan Karl Mannheim, dari aliran sosiologi pengetahuan, menentang ide mengenai ilmu-ilmu sosial yang bebas nilai. Keduanya menyatakan bahwa pikiran, bahkan pikiran logis para ilmuan sekalipun, dibentuk secara historis dan itu, baik disadari atau tidak, sedang merefleksikan kebudayaan mereka sendiri dan perspektif sosial yang mereka adopsi. Seorang ilmuan memang harus mengatasi prasangka-prasangka mereka dengan memperbaiki kadar kualitas pembacaan mereka atas realitas, dengan berpangkal pada obyektivitas, tapi pada saat yang sama mereka harus mengklarifikasi asumsi-asumsi yang mendasar, memahami lokasi-lokasi sosial mereka sendiri dalam masyarakat, dan juga secara kritis mempertanyaan cita-cita sosial yang ada di masyarakat. Jadi, konstruksi berpikir seorang ilmuan tidak bisa terlepas dari konteks historisnya, yang itu kemudian menuntut dirinya mampu memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Ideal pengetahuan obyektif Abad Pencerahan “membasmi” semua pra-pendapat subyektif untuk membentuk suatu pendekatan yang “netral” dan “obyektif”. Hal ini dimaksudkan agar terbebas dari bias-bias emosional, afektif, dan pribadi, dengan mengunggulkan akal dan metodologi yang logis sebagai jalan menuju pencerahan. Pengetahuan yang dihasilkan seperti ini adalah akibat historis yang terkondisikan oleh faktor-faktor sosio-kultural dengan bangkitnya pemikiran Abad Pencerahan. Berkebalikan dari nuansa abad itu, Gadamer menegaskan kembali pentingnya tradisi dan prasangka dalam memahami segala sesuatu. Seorang ilmuan tidak bisa terlepas dari batas-batas tradisinya. Tradisi sangat terkait dengan prasangka yang melatarbelakangi penafsiran kita atas realitas. Pentingnya tradisi dan prasangka ini menjadi upaya yang dilakukan oleh Gadamer dalam hermeneutikanya. Memahami (understanding) terkondisikan oleh masa lalu (“tradisi” kita) dan prasangka kita pada saat sekarang. Yang ingin ditekankan oleh Gadamer adalah pentingnya tradisi sebagai sebuah faktor yang mengkondisikan dan menjaid batas yang jelas dalam cara-cara di mana orang menafsirkan teks. Dalam proses menafsirkan itu, menurut Gadamer, pasti melibatkan proyeksi nilai, kepentingan, dan agenda seseorang ke dalam teks. Dalam perspektif Gadamerian, “kebenaran” itu tidak pernah final, definitif atau obyektif, karena terkondisikan historisnya. Kata Gadamer, orang tidak dapat memahami sesuatu tanpa menghubungkannya dengan “ke-ada-an dirinya sendiri di dunia”. Konsep penafsiran obyektif dan bebas nilai menjadi problematis untuk diterapkan secara pasti. Maka, ketika kita memahami teks maupun juga realitas, yang terjadi justru “relativisme”, bukan universalisme dan absolutisme kebenaran. Apa yang ingin diraih dalam netralitas nilai untuk mencapai obyektivitas dan keilmiahan sebuah ilmu menjadi absurd.

Ada sebuah tafsiran mengenai nilai yang dilihat menurut kaca mata sosiologi. Kita mungkin pernah mendengar pernyataan Max Weber, salah satu tokoh yang mengembangkan sosiologi, yang sampai pada kesimpulan bahwa sosiologi harus bersifat bebas-nilai. Memang, tafsiran Weber mengenai rasionalitas ada yang berorientasi pada nilai. Tapi, nilai apa yang dimaksud di sini? Seorang pengikut Weberian, Peter L. Berger, menyatakan bahwa hampir tidak mungkin bagi seseorang manusia berada tanpa suatu nilai apapun. Ia mengakui bahwa seorang ahli sosiologi secara normal memang mempunyai banyak nilai, tapi dalam batas-batas kegiatannya sebagai seorang ahli sosiologi hanya ada satu nilai fundamental, yaitu integritas ilmiah. Jadi, nilai yang dimaksud adalah integritas seorang sosiolog dalam mencapai pengetahuan yang obyektif. Seorang sosiolog dengan berbagai macam praduga dan subyektivitas yang mungkin muncul pada dirinya, maka dia harus mampu mencoba memahami dan mengendalikan kemencengan yang harus dihapuskan dalam karya-karyanya.

Apakah dengan pernyataan Weber yang mengambil kesimpulan bahwa sosiologi itu harus bebas nilai menafikan adanya historisitas sebuah kebenaran obyektif? Rasionalitas yang dibangun Weber ternyata secara konsisten bersifat historis, yaitu menempatkan diri di dalam makna suatu zaman di mana ilmu pengetahuan tidak mampu lagi menciptakan makna karena agama dan pengetahuan telah diceraikan. Di tengah memudarnya pesona modernitas dengan nihilisme makna, Weber masih berkeyakinan bahwa Tuhan dan nilai-nilai pemandu bisa untuk dipilih. Tuhan tidak mati, dan justru pengetahuan tidak bisa lagi menciptakan nilai-nilai mengenai diri kita sendiri. Maksud dari teori sosial Weber yang bersifat historis adalah karena pengetahuan yang dihasilkan dari modernitas –salah satu sisi historis peradaban pada Abda Pencerahan– itu memiliki kekaburan makna maka kita kini sebaiknya menciptakan makna-makna baru dengan tidak menafikan peran nilai dan Tuhan (agama) sebagai pemandu.

Menuju “Sosiologi Profetik”

Keilmuan sosiologi sampai hari ini masih didominasi oleh pendekatan fungsionalisme. Sejak Perang Dunia (PD) II, di mana Amerika muncul sebagai pemenang, maka “sistem Amerika” yang menggunakan pendekatan fungsionalisme menjadi dominan. Pendekatan ini dianggap sebagai satu-satunya ilmu sosial yang akademis, obyektif, dan empiris. Fungsionalisme sangat menekankan sistem, keseimbangan, adaptasi, maintance, dan latency. Talcott Parson, pendiri aliran ini, yakin bahwa metodologi yang paling memadai adalah metodologi “fungsionalisme struktural”. Menurutnya gagasan mengenai “fungsi” berguna agar kita terus dapat mengamati apa yang disumbangkan oleh suatu bagian dari struktur terhadap sistem yang dianalisis. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Sistem ini dipakai oleh kaum borjuis yang merupakan status quo, karena tidak mau menerima perubahan melalui jalan konflik atau pertentangan. Menurut Ritzer, Kalau terjadi konflik, maka penganut teori ini memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan. Sehingga perubahan yang terjadi dalam masyarakat berjalan secara evolusionis, perlahan-lahan.

Paradigma fungsionalisme kemudian dikritik oleh banyak kalangan. Salah satunya datang dari gerakan intelektual The New Left, yang banyak dipengaruhi oleh Critical Theory Madhab Frankfurt. Menurut kelompok ini, sosiologi akademis yang telah terjerat oleh pendekatan fungsionalis hanya mengerjakan tugas yang rutin saja. Apa yang dilakukan selama ini hanya menjadikan sosiologi menjadi sebuah ilmu yang abstrak dan murni, tapi punya pengaruh untuk melakukan perubahan di masyarakat.

Michael Root dalam Philoshopy of Social Science (1993), membedakan dua jenis ilmu sosial, yaitu yang liberal dan yang perpeksionis. Ilmu sosial yang liberal mengusung cita-cita untuk memperoleh data yang bebas dari muatan nilai, moral, dan kebajikan obyek penelitiannya. Sedangkan ilmu sosial yang perpeksionis berusaha menjadi wahana dari cita-cita mengenai kebajikan, ilmu yang partisan. Pembedaan dua jenis ilmu sosial itu mirip dengan pembagian antara ilmu yang teoritis dan yang praktis.

Salah satu model dari ilmu sosial yang partisan ini adalah sosiologi yang humanistik. Pondasi sosiologi yang  humanistik dibangun berlandaskan “refleksi diri” (self reflection) dan “daya aktivitas” (activism). Pondasi sosiologi yang humanistik adalah sosiologi yang refleksif. Alvin W. Gouldner adalah sosiolog yang menggagas Reflextive Sociology dalam bukunya, The Coming Crisis of Wertern Sociology (1970). Ia menyatakan bahwa sosiologi refleksif sangat konsern dengan apa yang ingin dilakukan oleh sosiolog, yang secara faktual dilakukan di dunia (what sociologis want to do and with what, in fact, they actually do in the world). Sosiologi refleksif adalah pengkajian diri secara kritis melalui proses empati sehingga nilai-nilai ideologis serta pelaksanaan real akan selaras dengan kebudayaan di mana dia hidup. Maka, seorang sosiolog harus menyadari bias-bias pribadinya dan kulturalnya sehingga lebih dapat menyadari tujuan sosiologi yang bebas.

Robert Friedrichs (1970) mengembangkan ide-ide Thomas Khun ke dalam sosiologi secara sistematis, dengan mempresentasikan dua image berbeda dari status paradigma dalam sosiologi, yang sama-sama menyatakan sebagai ilmu yang berparadigma lebih dari satu (a multiple paradigm science). Image pertama adalah image sosiolog tentang diri mereka sebagai agen keilmuan (self-image of the sociologist), yang meliputi dua paradigma, yaitu : paradigma yang bersifat seperti Nabi (prophetic paradigm) dan paradigma yang bersifat seperti pendeta (priestly paradigm). Yang pertama sosiolog itu sebagai agen perubahan sosial, sedangkan yang kedua memandang sosiolog sebagai ilmuan bebas nilai. Image kedua berlandaskan pada image dari pokok persoalan (subject matter), yang membedakan antara paradigma sistem dan paradigma konflik. Yang pertama menekankan keseimbangan dan intergrasi sosial, sedangkan yang kedua menekankan pada disintegrasi dan adanya paksaan.

Sosiologi profetik melandaskan dirinya pada prinsip untuk melakukan perubahan sosial yang berangkat nilai profetika dengan kerangka pemikiran sosiologi yang multi paradigmatik.  Jadi, bisa dikatakan bahwa sosiologi profetik itu hampir mirip dengan sosiologi humanis ataupun sosiologi kritis yang merefleksikan secara kritis terhadap masyarakat dengan ragam bentuk struktur dan kultur sosialnya. Dengan tetap berpijak pada realitas yang otonom maka seorang peneliti harus mengkritisi apa yang merupakan bagian dari stuktur realitas tersebut. Maka, penelitian yang harus dikembangkan dalam sosiologi profetik adalah model penelitian partisipatif, yang masuk secara langsung dan melebur bersama dengan obyek kajian. Ya, seperti halnya para Nabi yang masuk secara langsung ke dalam masyarakat untuk melakukan perubahan sosial. Ketika data diperoleh maka analisis yang dilakukan perlu melibatkan pendekatan pemahaman (intepretatif) untuk membaca realitas secara obyektif dan kritis, baik dari hermeneutika, verstehen, maupun kajian secara fenomenologis.

Di tengah pesona modernitas yang mengalami nihilisme makna kehidupan, sudah saatnya sosiologi profetik mengembangkan kerangka kerja ilmiah untuk melanjutkan usaha-usaha yang dilakukan para Nabi. Sosiologi profetik hanyalah salah satu model sosiologi alternatif, yang tidak mengenal kata akhir proses pencarian dalam upaya memahami masyarakat dengan baik. Seperti kata Pak Kunto, hanya dengan keberanian akademik kita maju melangkah ke depan. Yang akan kita usung adalah “kesadaran aktif sejarah” untuk melakukan perubahan masyarakat ke arah yang adil dan manusiawi, dengan berangkat dari tiga unsur pembentuk kesadaran, yaitu emansipasi, liberasi, dan transedensi. Tugas yang sangat berat adalah bagaimana mengembangkan kemampuan daya pikir ilmiah dan kritis dalam memahami realitas yang dihubungkan dengan spirit keagamaan dan kenabian. Dan itu menjadi agenda penting dalam gagasan ini selanjutnya. Wallahu A’lam Bish-Shawab.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tugas Sosiologi Modern I

SOSIOLOGI PERSPEKTIF FAKTA SOSIAL

Dalam aliran sosiologi positif, fakta sosial adalah struktur sosial, norma kebudayaan, dan nilai sosial yang dimasukan dan dipaksakan (koersi) kepada pelaku sosial (Ritzer 2000:73). Fakta sosial ditunjukan oleh norma sosial atau institusi sosial yang ditanam sebagai patokan moral oleh seorang individu yang kemudian mempengaruhi perilaku individu tersebut (Marshall 1994: 486). Salah satu contoh fakta sosial adalah hukum.

Kata ini pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 oleh sosiolog Perancis Émile Durkheim dan banyak mempengaruhi analisa Durkheim (dan para pengikutnya) ketika meneliti masyarakat.

Where Auguste Comte dreamed of making sociology an all-encompassing discipline that contained all others—’the queen of sciences’, in his terms— Durkheim was less ambitious. Durkheim aimed to set sociology on a firm, positivist footing, as a science among other sciences. He reasoned that any particular science must have unique subject matter which is not shared with any other science, but which must be susceptible to investigation by empirical means. Variations within the phenomena under investigation, according to Durkheim, must be explained by causes which also lie within the realm of that particular science. In consequence, Durkheim asserted that sociology must become the ‘science of social facts’. “Sociological method as we practice it rests wholly on the basic principle that social facts must be studied as things, that is, as realities external to the individual…. …if no reality exists outside of the individual consciousness, it [sociology] wholly lacks any material of its own.” (Suicide, p. 37-8, quoted in Hoult, p. 298)

In Rules of Sociological Method, Durkheim wrote: “A social fact is every way of acting, fixed or not, capable of exercising on the individual an influence, or an external constraint.”

In Durkheim’s view, sociology was simply ‘the science of social facts’. The task of the sociologist, then, was to search for correlations between social facts and thus reveal laws. Having discovered the laws of social structure, the sociologist is then able to determine if any given society is ‘healthy’ or ‘pathological’ and prescribe appropriate remedies.

Durkheim’s work on the ‘social fact’ of suicide rates is famous. By carefully examining policestatistics in different districts, Durkheim was able to ‘demonstrate’ that CatholicProtestants, and ascribe this to a social (as opposed to individual) cause. This was groundbreaking work and remains much-cited even today. Initially, Durkheim’s ‘discovery of social facts’ was seen as significant because it promised to make it possible to study the behaviour of entire societies, rather than just of particular individuals. Modern sociologists refer to Durkheim’s studies for two quite different purposes, however: suicide communities have a lower suicide rate than

  • As graphic demonstrations of how careful the social researcher must be to ensure that data gathered for analysis is accurate. Durkheim’s reported suicide rates were, it is now clear, largely an artifact of the way in which particular deaths were classified as ‘suicide’ or ‘non-suicide’ by different communities. What he had actually discovered was not different suicide rates at all—it was different ways of thinking about suicide.
  • As an entry point into the study of social meaning, and the way in which apparently identical individual acts often cannot be classified empirically. Social acts (even such an apparently private and individual act as suicide), in this modern view, are always seen (and classified) by social actors. Discovering the ‘social facts’, it follows, is generally neither possible nor desirable, but discovering the way in which individuals perceive and classify particular acts offers a great deal of insight.

A total social fact [fait social total] is “an activity that has implications throughout society, in the economic, legal, political, and religious spheres.” (Sedgewick 2002: 95) “Diverse strands of social and psychological life are woven together through what he [Mauss] comes to call ‘total social facts’. A total social fact is such that it informs and organises seemingly quite distinct practices and institutions.” (Edgar 2002:157) The term was popularized by Marcel Mauss in his The Gift and coined by his student Maurice Leenhardt after Durkheim.

Fakta sosial bersifat eksternal, umum (general),
dan memaksa (coercion). Fakta sosial mempengaruhi tindakan-tindakan manusia. Tindakan individu merupakan hasil proses pendefinisian reslitas sosial, serta bagaimana orang mendefinisikan situasi. Asumsi yang mendasari adalah bahwa manusia adalah makhluk yang kreatif dalam membangun dunia sosialnya sendiri.

Fakta sosial inilah yang menjadi pokok persoalan penyelidikan sosiologi. Fakta social dinyatakan oleh Emile Durkheim sebagai barang sesuatu (Thing) yang berbeda dengan ide. Barang sesuatu menjadi objek penyelidikan dari seluruh ilmu pengetahuan. Ia tidak dapat dipahami melalui kegiatan mental murni (spekulatif). Tetapi untuk memahaminya diperlukan penyusunan data riil diluar pemikiran manusia. Fakta sosial ini menurut Durkheim terdiri atas dua macam:

  1. Dalam bentuk material : Yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap,
    dan diobservasi. Fakta sosial inilah yang merupakan bagian dari dunia nyata contohnya arsitektur
    dan norma hukum.
  2. Dalam bentuk non-material : Yaitu sesuatu yang ditangkap nyata ( eksternal ). Fakta ini bersifat inter subjective yang hanya muncul dari dalam kesadaran manusia, sebagai contao egoisme, altruisme, dan opini.

Pokok persoalan yang harus menjadi pusat perhatian penyelidikan sosiologi menurut paradigma ini adalah fakta-fakta sosial. Secara garis besar fakta sosial terdiri atas dua tipe, masing-masing adalah struktur sosial
dan pranata sosial. Secara lebih terperinci fakta sosial itu terdiri atas: kelompok, kesatuan masyarakat tertentu, system sosial, peranan, nilai-nilai, keluarga, pemerintahan
dan sebagainya. Menurut Peter Blau ada dua tipe dasar dari fakta social:

  1. Nilai-nilai umum (common values)
  2. Norma yang terwujud dalam kebudayaan atau dalam subkultur.

Ada empat varian teori yang tergabung ke dalam paradigma fakta sosial ini. Masing-masing adalah:

  1. Teori Fungsionalisme-Struktural, yaitu teori yang menekankan kepada keteraturan (order)
    dan mengabaikan konflik
    dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah : fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifestasi,
    dan keseimbangan.
  2. Teori Konflik, yaitu teori yang menentang teori sebelumnya (fungsionalisme-struktural) dimana masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantar unsure-unsurnya.
  3. Teori Sistem
  4. Teori Sosiologi Makro

Dalam melakukan pendekatan terhadap pengamatan fakta sosial ini dapat dilakukan dengan berbagai metode yang banyak untuk ditempuh, baik interviu maupun kuisioner yang terbagi lagi menjadi berbagai cabang
dan metode-metode yang semakin berkembang. Kedua metode itulah yang hingga kini masih tetap dipertahankan oleh penganut paradigma fakta sosial sekalipun masih adanya terdapat kelemahan didalam kedua metode tersebut.

PARADIGMA DI DALAM TEORI-TEORI ILMU SOSIAL

A.            PARADIGMA FAKTA SOSIAL

Fakta sosial inilah yang menjadi pokok persoalan penyelidikan sosiologi. Fakta sosial dinyatakan oleh Emile Durkheim sebagai ‘barang sesuatu’ (thing) yang berbeda dengan ide. Barang sesuatu menjadi objek penyelidikan dari seluruh ilmu pengetahuan. Ia tidak dapat dipahami melalui kegiatan mental murni (spekulatif). Tetapi untuk memahaminya diperlukan penyusunan data riil diluar pemikiran manusia. Fakta sosial ini menurut Durkheim terdiri atas dua macam :

  1. Dalam bentuk material : Yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial inilah yang merupakan bagian dari dunia nyata contohnya arsitektur dan norma hukum.
  2. Dalam bentuk non-material : Yaitu sesuatu yang ditangkap nyata (eksternal). Fakta ini bersifat inter subjektif yang hanya muncul dari dalam kesadaran manusia, sebagai contoh egoisme, altruisme, dan opini.

Pokok persoalan yang harus menjadi pusat perhatian penyelidikan sosiologi menurut paradigma ini adalah fakta-fakta sosial. Secara garis besar fakta sosial terdiri atas dua tipe, masing-masing adalah struktur sosial dan pranata sosial. Secara lebih terperinci fakta sosial itu terdiri atas: kelompok, kesatuan masyarakat tertentu, sistem sosial, peranan, nilai-nilai, keluarga, pemerintahan dan sebagainya. Menurut Peter M.Blau ada dua tipe dasar dari fakta sosial :

1.    Nilai-nilai umum ( common values )

2.    Norma yang terwujud dalam kebudayaan atau dalam subkultur.

Ada empat varian teori yang tergabung ke dalam paradigma fakta sosial ini. Masing-masing adalah :

1.      Teori Fungsionalisme-Struktural, yaitu teori yang menekankan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah : fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifestasi, dan keseimbangan.

2.      Teori Konflik, yaitu teori yang menentang teori sebelumnya (fungsionalisme-struktural) dimana masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantar unsur-unsurnya.

3.      Teori Sistem, dan

4.      Teori Sosiologi Makro

Dalam melakukan pendekatan terhadap pengamatan fakta sosial ini dapat dilakukan dengan berbagai metode yang banyak untuk ditempuh, baik interviu maupun kuisioner yang terbagi lagi menjadi berbagai cabang dan metode-metode yang semakin berkembang. Kedua metode itulah yang hingga kini masih tetap dipertahankan oleh penganut paradigma fakta sosial sekalipun masih adanya terdapat kelemahan didalam kedua metode tersebut.

B.            PARADIGMA DEFINISI SOSIAL

Paradigma pada definisi ini mengacu pada apa yang ditegskan oleh Weber sebagai tindakan sosial antar hubungan sosial. Inti tesisnya adalah “ tindakan yang penuh arti “ dari individu. Yang dimaksudkannya adalah sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Ada tiga teori yang termasuk kedalam paradigma definisi sosial ini. Masing-masing : Teori Aksi (action theory), Interaksionisme Simbolik (Simbolik Interactionism), dan Fenomenologi (Phenomenology).

Ketiga teori di atas mempunyai kesamaan ide dasar, yaitu manusia adalah merupakan aktor yang kreatif dari realitas sosialnya. Selain itu dalam ketiga pembahasan ini pula mempunyai cukup banyak kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol dari fakta sosial itu. Sesuatu yang terjadi didalam pemikiran manusia antara setiap stimulus dan respon yang dipancarkan, menurut ketiga teori ini, merupakan hasil tindakan kreatif manusia. Dan hal inilah yang menjadi sasaran perhatian paradigma definisi sosial. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa penganut ketiga teori yang termasuk kedalam paradigma definisi sosial ini membolehkan sosiolog untuk memandang manusia sebagai pencipta yang relatif bebas didalam dunia sosialnya.

Disini pula terletak perbedaan yang sebenarnya antara paradigma definisi sosial ini dengan paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial memandang bahwa perilaku manusia dikontrol oleh berbagai norma, nilai-nilai serta sekian alat pengendalian sosial lainnya. Sedangkan perbedaannya dengan paradigma perilaku sosial adalah bahwa yang terakhir ini melihat tingkahlaku mansuia sebagai senantiasa dikendalikan oleh kemungkinan penggunaan kekuatan (re-enforcement).

C.            PARADIGMA PERILAKU SOSIAL

Seperti yang dipaparkan pembahasan sebelumnya, bahwa paradigma ini memiliki perbedaan yang cukup prinsipil dengan paradigma fakta sosial yang cenderung perilaku manusia dikontrol oleh norma. Secara singkat pokok persoalan sosiologi menurut paradigma ini adalah tingkahlaku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan menimbulkan yang berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku. Jadi terdapat hubungan fungsional antara tingkah laku dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan aktor.

Penganut paradigma ini mengaku memusatkan perhatian kepada proses interaksi. Bagi paradigma ini individu kurang sekali memiliki kebebasan. Tanggapan yang diberikannya ditentukan oleh sifat dasar stimulus yang dating dari luar dirinya. Jadi tingkahlaku manusia lebih bersifat mekanik dibandingkan dengan menurut pandangan paradigma definisi sosial.

Ada dua teori yang termasuk kedalam paradigma perilaku sosial.

  1. Behavioral Sociology Theory, teori ini memusatkan perhatiannya pada hubungan antara akibat dari tingkahlaku yang terjadi di dalam lingkungan aktor dengan tingkahlaku aktor, khususnya yang dialami sekarang oleh si aktor.
  2. Exchange Theory, teori ini dibangun dengan maksud sebagai rekasi terhadap paradigma fakta sosial, terutama menyerang ide Durkheim secara langsung dari tiga jurusan:

· Pandangannya tentang emergence

· Pandangannya tentang psikologi

· Metode penjelasan dari Durkheim

Paradigma perilaku sosial ini dalam penerapan metodenya dapat pula menggunakan dengan dua metode sebelumnya yaitu kuisioner, interview, dan observasi. Namun demikian, paradigma ini lebih banyak menggunakan metode eksperimen dalam penelitiannya.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tugas Sosiologi Masyarakat Marginal

OLEH

Sunaryo Tianotak


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memahami masyarakat, dalam kerangka sosio-historis, berarti juga           suatu usaha yang perlu menyertakan berbagai perangkat dan pranata sosial masyarakat. Pergeseran sistem dan struktur sosial di dalam perjalanan sejarah.   Reaksi dan prokreasi masyarakat, juga merupakan bagian yang tidak bisa disepelekan.

Satu aspek yang dapat dikatakan menonjol dalam rangka memahami masyarakat, adalah juga sistem kepercayaan, atau corak beragamanya. Ini bertindih rapat dengan worldview, kosmologi, yang lahir dari suatu bildung (kebudayaan) di dalam habitualnya.

Aspek ini menohok apa yang kemudian disebut sebagai identitas suatu masyarakat sampai pada mengadanya masyarakat pada masa kini. Apa yang kemudian diperlihatkan Kuntowijoyo, ketika mengulas secara panda “sejarah desa” dan “sejarah kota”, sebagai bagian dari kesadaran sejarah untuk menjelaskan postur perkembangan masyarakat itu sendiri. Dari situ dapat dilihat bahwa, pendekatan sosio-historis mencakupi pula pandangan dunia masyarakat setempat. Suatu corak pandangan dunia dengan menekankan adanya wilayah batas antara dimensi sakral dan profan, seperti Durkheim dan Eliade membagi dan membedakannya. Lingkungan yang kemudian dilegitimasikan melalui ritus dan juga mitos, seperti dijelaskan Dhavamony terhadapnya. Atau secara antropologis, pandangan dunia yang tampak dalam cara bagaimana masyarakat menetapkan suatu lingkungan pusat (center of the world), sebagai titik penghubung antara bumi ~ langit ~ dan bawah bumi. Corak yang melaluinya kita menjumpai bahwa dunia terkadang disimbolisasikan dengan tugu batu, gunung, pohon, tanah  suatu usaha mematerialisasikan tingkatan dunia untuk kepentingan religius masyarakat. Konstruk itu membuat masyarakat dapat menjadikan sebatang pohon sebagai “pohon suci/keramat”, atau pula “gunung suci”, “mata air keramat”, pusat ritus dan agama.

Fokus pada pandangan dunia, lalu membentangkan dimensi waktu ruang proses sejarah, sebagai tiga konsep keilmuan yang padu padan dalam historisitas.  Di situ, mitos menempati sebagian ~jika tidak hendak dikatakan ruang dasar dari pergerakan dan pencapaian jati diri masyarakat, serta menjelaskan tahapan-tahapan kepercayaan masyarakat. Aspek kebenaran dari mitos memberi dasar kebenaran kehidupan. Ia ada di dalam dan memiliki struktur tersendiri; dikembangkan melalui rangkaian penceritaan kemudian mengerucut ke pertanyaan mendasar mengapa seseorang atau sekelompok masyarakat “menjadi” seperti adanya kini? Bagaimana mereka hidup dari dan dengan basis kepercayaannya itu? Apakah benar? Mengapa benar kepercayaan seperti itu?

Mitos juga mengandung pesan-pesan (message) sebagai bentuk formatif dari adanya korelasi imanen masyarakat dengan lingkungan. Mitos menjangkau dunia dramatik dan dunia aktual; ruang hidup manusia. ia benar-benar berdasar pada dan di dalam sejarah.

B. Kebudayaan

Mereka dapat dikatakan suku termarginal di sebabkan karena secara tradisional Wemale hidup dari bercocok tanam, Banyak dari makanan mereka didasarkan pada hasil hutan berupa sagu, Mereka juga berburu dan mengumpulkan makanan, Mereka pun memilih tinggal di dalam goa-goa, atau di balik bongkahan batu, juga di pepohon yang besar dan rindang.

Kaum Laki-laki Wemale mempunyai tugas untuk terlibat dalam aktivitas prajurit melawan kelompok-kelompok yang berdekatan. Wanita-wanita mempunyai tugas untuk mencari hasil hutan yang dihasilkan oleh alam untuk dikonsumsi oleh keluarga mereka dalam bentuk keranjang (bakol). orang Wemale membawa pisau panjang mereka mengenakan pakaian kecil oleh karena lingkungan yang lembab. Wanita-wanita mengenakan rotan melingkupi di sekitar pinggang mereka.

C. Wilayah

Suku Wemale mendiami daerah pedalaman Seram Barat, khususnya di sekitar Hunitetu.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Wemale: Suku Suku Berserak

Dalam kosmologi orang Maluku, Seram dipandang sebagai “Pulau Ibu” (Nusa Ina). Simbolisasi ini terbentuk dari kearifan lokal orang-orang di luar Seram. Sentrum Nusa Ina adalah suatu bentuk pensimbolan yang diberikan justru bukan oleh orang Seram, tetapi oleh orang-orang di Pulau-pulau di luarnya, terutama Ambon-Lease (Uliaser).

Peristiwa sosial yang melahirkan pensimbolan itu adalah migrasi orang-orang Seram (yang kemudian disebut leluhur) ke negeri-negeri di Pulau Ambon-Lease. Ada korelasi genealogis antara beberapa klen yang berpindah dari Seram ke Ambon-Lease, dan terutama karena kemudian di Ambon-Lease  klen-klen yang datang dari Seram itu memegang peranan penting dalam sejarah pembentukan perkampungan, juga dalam mengubah tatanan sosial masyarakat Ambon-Lease.

Hubungan dengan Seram, sebagai pusat genealogis tidak bisa dilepaskan begitu saja. Seram lalu memperoleh hegemoni kebudayaan/sosial dan disebut sebagai Nusa Ina; secara sederhana diartikan “pulau tempat asal orang totua”

Para leluhur di Pulau Ambon Lease yang datang dari Seram tergolong sebagai orang-orang Wemale dan Alune, dua suku besar di Pulau Seram. Dalam hamana orang-orang Seram, diceritakan orang-orang Wemale dan Alune berasal dari Nunusaku.

Tulisan ini akan secara khusus melihat aspek pandangan dunia orang Wemale yang dibidani oleh mitos mereka. Etimologi Wemale, adalah uwe ama ale uwe dari uwei, yaitu hutan; ama yaitu bapa; dan ale yaitu kamu/engkau berarti “hutan adalah bapakmu”.

Menurut hamana, Wemale dan saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan semula tinggal di dalam goa di badan gunung Nunusaku. Pada suatu saat Wemale dan saudara-saudaranya itu merayap sebagai orang dewasa, keluar dan masih dalam kondisi tertidur seperti akaluhui (cacing).

Wemale adalah salah satu kelompok etnik Maluku dari lebih Pulau Seram. Mereka berjumlah sekitar 9,000 dan hidup dengan 39 (desa/kampong) dari pusat Pulau Seram. Seperti Alune itu kepada barat, mereka berasal dari satu Patasiwa kelompok yang disebut bermula berasal dari nenek moyang etnik Maluku.

Bahasa Wemale merupakan bagian dari Melayu-Polinesia dibagian utara dan selatan yang berbeda mempunyai jenis-jenis bahasa yang dikenal sebagai Horale, Kasieh, Uwenpantai, Honitetu dan Kawe. Disebelah utara hampir sekitar 5,000 orang dan Wemale selatan itu percakapan oleh sekitar 4,000 orang. secara tradisional Wemale hidup dari bercocok tanam, Banyak dari makanan mereka didasarkan pada hasil hutan berupa sagu, Mereka juga berburu dan mengumpulkan makanan.

Kaum Laki-laki Wemale mempunyai tugas untuk terlibat dalam aktivitas prajurit melawan kelompok-kelompok yang berdekatan. Wanita-wanita mempunyai tugas untuk mencari hasil hutan yang dihasilkan oleh alam untuk dikonsumsi oleh keluarga mereka dalam bentuk keranjang(bakol).orang Wemale membawa pisau panjang mereka mengenakan pakaian kecil oleh karena lingkungan yang lembab. Wanita-wanita mengenakan rotan melingkupi di sekitar pinggang mereka.

Sama seperti dengan Alune, datangnya perayaan usia untuk anak-anak perempuan adalah satu kesempatan yang penting. besar Wemale yang dibangun dan merinci rumah dengan kayu, daun-daun, tongkat-tongkat dan telapak tangan. Rumah ini adalah sangat dengan trampil dibuat untuk menyimpan, pelihara bagian dalam mengeringkan dan nyaman.

Wemale adalah nama yang menunjuk kepada person atau seorang pribadi yang bernama. Istilah mana menjelaskan mengenai adanya sekelompok orang yang tinggal di dalam goa. Ada seseorang anggota kelompok yang bernama Wemale. Nama ini kemudian mengalami transposisi sebagai nama kelompok atau klen tertentu. Transposisi itu juga bermakna sosial, sehingga digunakan sebagai penanda (semantik) bagi suatu kelompok suku. Sudah barang tentu, kesosialan dari seorang pribadi Wemale itu lalu menjadi suatu tanda arbiter dan menyertakan di dalamnya identitas suatu ethnik tertentu, yakni Wemale. Dalam hamana yang lain, Wemale adalah sekelompok suku yang keluar dari dalam pohon waringin (ficus altimeraloo).

Jika struktur kedua cerita ini didalami, maka tarikh yang bisa ditetapkan adalah pada masa arkhaik, di mana masyarakat masih hidup di dalam klen masing-masing secara tertutup. Mereka memilih tinggal di dalam goa-goa, atau di balik bongkahan batu, juga di pepohon yang besar dan rindang. Cara bermukim seperti ini adalah bagian dari usaha survavilitas suatu masyarakat. Setting sosialnya adalah suatu kelompok yang memiliki corak cultivation yang tinggi. Dari tengah goa dan/atau pepohon itu mereka keluar dan tinggal di suatu tempat yang baru. Sebetulnya terjadi suatu gerak migrasi dari “orang-orang goa” dan/atau “orang-orang pohon”.

Sampai pada masa ini, menurut cerita orang-orang Sumeith Pasinaro, suku Wemale ini kemudian bertambah banyak. Perkembangan demografis yang cukup cepat ini berdampak pada usaha mencari dan menetapkan teritori yang baru.

Dari daerah Nunu Saku ni Ulate orang Wemale kemudian berpindah ke sebuah bukit yang disebut Huwele. Di daerah ini, terjadi berbagai macam bencana, seperti wabah penyakit dan kematian, di samping daya dukung wilayah yang        tidak memadai akibat dari bertambahnya penduduk orang-orang Wemale.         Mereka kemudian berpindah ke daerah yang disebut hatu nanela, dan kemudian ke Uwen. Dari Uwen mereka kemudian berpindah ke daerah Hatu Hutu yang lebih dikenal dengan sebutan Karena pertambahan penduduk, mereka berpindah ke     daerah Tamenasiwa, kira-kira sehari perjalanan dari negeri Manusa Manu Wei sekarang.

Dari sana, kemudian beralih ke Sapulau Latale (daerah datar yang luas). Tetapi di sana terjadi konflik antara Wemale dan Alune, sehingga dari sana mereka kemudian menyebar menurut suku masing-masing. Maka ada dikenal seperti Wemale Nudua Siwa (di Regenschap Honitetu), Wemale Wapiopatai, Wemale Ulipatai tersebar di berbagai tempat, dengan teritori masing-masing.

B. “Dari Gunung Kami Datang”

sombar waringin dar Nunusaku

tifa Murkele game dong bale

hutan deng rimba sudah babunga

tahuri babunyi di ujung Binaya

(syair “Satu Darah”, Mainoro, 2003)


Gunung dapat dikatakan sebagai simbol material dari kehidupan. Ia dapat menjadi tanda, yang padanya masyarakat memahami asal muasal kehidupan itu sendiri. Dalam bidang keagamaan, gunung pun dijadikan tanda yang mengandung kuasa supranatural, sebagai tempat kediaman dewa-dewa, atau makhluk-makhluk perkasa yang mengendalikan kehidupan. Di sini, gunung sering pula menjadi tempat berlangsungnya ritus tertentu. Dalam masyarakat Wemale, dan Maluku pada umumnya, gunung memiliki mitos-mitos tersendiri, sehingga kemudian dipandang sakral. Istilah “gunung tanah”, selanjutnya menjelaskan kesakralan itu, dan tidak hanya menjelaskan pada gunung sebagai suatu obyek material, melainkan semantik yang menunjuk pada teritori “negeri” sebagai basis kehidupan masyarakat. Istilah mana lalu mampu menceritakan mengenai orientasi kehidupan orang Maluku yang selalu terikat secara ideologis dengan negerinya itu.

Dalam mitologi orang-orang Seram, terdapat dua buah gunung yang dipandang suci. Satu adalah gunung Murkele/Nurkele cahaya terbit/tegak), dan lainnya adalah gunung Pinaia/Binaya ( perempuan bagus/cantik/elok).

Mengenai gunung Murkele/Nurkele diceritakan, pada awal mula, Nusa Ina dikelilingi laut. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Satu-satunya daerah yang kering adalah sebuah puncak gunung tinggi bertakhta sembilan, dan bertumpu pada bukit bukit Hoale.

Gunung ini berbentuk bulat, terdiri dari sembilan kepingan silinder yang tersusun dari bawah ke atas, semakin mengecil. Setiap kepingan memiliki tangga atau bukit (oha) yang disebut pula ha lea atau “tangga matahari” (lih. lampiran Sima-sima). Pada setiap tangga berdiam roh tertentu sebagai penguasa, dan pada tangga yang tertinggi berdiam Upua/Upu Kahurese Leha Banua. Daerah tempat berdiam Upua itu disebut Nia, di mana terdapat sebuah rumah panggung besar dan menarik, seperti sebuah istana di pegunungan.

Pada saat Upua menetap di Nia itulah, ia meletakkan “batu negeri” yang disebut “Nusa Ama”, sebagai tanda adanya kehidupan yang memancar dari atas gunung ini.

Suatu waktu, Upua mencari kehidupan yang lain, dan didapatinya hanya tapak-tapak kaki babi. Tetapi rupanya di sebelah Timur Laut dari Murkele, tampak pula sebuah gunung yang cukup tinggi (3010m). Suatu ketika, Upua berjalan ke daerah tersebut. Ia berjumpa dengan seorang gadis cantik bernama Pina Ia (perempuan/putri cantik), dan kemudian diperistrinya. Dari situ, memancar kehidupan yang baru. Sehingga di sana diletakkan batu “Nusa Ina”, sebagai dasar pembangunan kerajaan “Mawalia”, atau kemudian oleh Wemale Wapiopatai di bagian Seram Selatan disebut “Nusa Wele”. Kelompok Wemale ini pula yang sering menyebut gunung Pina Ia dengan sebutan Binaya.

C. Solohua Kasale Patai: “Di sini kami berada”

Mitos dimengerti sebagai cara manusia pada zamannya menangkap kenyataan, atau adalah cara berpikir masyarakat pada suatu masa tertentu. Ia mampu menjelaskan sisi-sisi pandangan dunia masyarakat, karena sesungguhnya aspek kebenaran di dalam mitos itu adalah gambaran ideal dari kenyataan sosial yang dihidupi oleh manusia. Dengan lain perkataan, mitos sesungguhnya lahir dari peristiwa-peristiwa sosial manusia, dan kembali menerangkan ~ secara ideal ~ peristiwa-peristiwa itu, kini sebagai semacam cerita suci.

Mitos dalam gradasi dan intensi penceritaan mana telah menjadi bagian dari kepercayaan (impresi keagamaan) masyarakat. Ia dapat mengungkapkan tidak saja mengapa orang percaya, melainkan juga tujuan menjadi percaya. Kesosialan mitos pun lalu menggambarkan secara detail sejumlah superstruktur yang melandasi kehidupan masyarakat. Terkesan dari situ, mitos lalu merepresentasi alam keagamaan masyarakat.

Mitos Solohua Kasale Patai, sebagai rujukan tulisan ini merupakan bagian dari mitos gunung suci yang dimiliki orang-orang Wemale. Di samping Murkele dan Pinaya, terdapat pula beberapa gunung yang dipandang suci oleh orang Wemale, seperti gunung Elane Patai, Lata Siwa, Patu Rapinane, Nakaela, dan Solohua.

Gunung-gunung itu menjadi tempat penyelenggaraan ritus dari setiap komunitas Wemale di teritori masing-masing. Dari semua itu, gunung Solohua merupakan gunung suci yang diyakini bersama oleh semua komunitas Wemale. Gunung ini terletak di teritori Wemale Nudua Siwa, bagian belakang Uraur. Orang Wemale pada umumnya memandang gunung ini sebagai tempat tinggal semua “orang totua” (yaimena) yang sudah meninggal.

Sebelum mendiskripsikan struktur mitos ini lebih jauh, perlu dikemukakan beberapa hal yang menjadi bagian dari lingkaran pemahaman mitos ini sendiri. Pertama, gunung Solohua merupakan salah satu gunung, dalam arti fisik tertentu, seperti disebutkan di atas. Ia adalah lokasi fisik yang juga menjadi lahan atau tempat kerja orang-orang Wemale, terutama berburu. Kedua, Kasale adalah kata dalam bahasa Wemale yang berarti “pohon gupasa”, sebuah jenis pohon yang juga memiliki makna sakral bagi orang Wemale sebab dijadikan bahan dasar pembuatan Suane, rumah adat. Maka pohon ini sering dipelihara dan dijaga dari segala bentuk kerusakan.

Sedangkan istilah patai berarti “lingkungan” (arti dasarnya adalah “batang pohon”). Namun tidak dapat disamakan dengan teritori pada umumnya. Patai lebih dekat artinya dengan “lingkungan pendidikan”, di dalamnya seseorang digembleng dengan pengajaran khusus, terutama setelah orang tersebut telah melewati suatu tahapan inisiasi dalam masyarakat Wemale. Istilah mana mengingatkan kita pada ritus “kakehan” atau dalam bahasa Wemale disebut “tangkoleh”. Kata patai selalu digunakan sebagai pelengkap yang menjelaskan makna “tangkoleh” itu sendiri. Istilah ini menerangkan adjectivum dari suatu lingkungan yang sakral, dan tidak bisa dimasuki oleh sembarangan orang; hanya orang-orang yang karena adat atau karena kharisma tertentu, mendapat kepantasan untuk itu. Maka relasi di dalam patai adalah relasi didaktis, atau suatu relasi edukatif yang mengarah pada pertumbuhan pemahaman dan perilaku hidup.

Maka istilah “Solohua kasale patai” menunjuk pada suatu lingkungan (sacral) yang ditinggali oleh “orang-orang suci” sesuai kepercayaan Wemale  yang sudah meninggal, tetapi masih tetap memiliki relasi dengan masyarakat (anak cucu). Solohua Kasale Patai dalam pandangan religius orang Wemale dimengerti sebagai “dunia sana” [waripami], bagi orang-orang Wemale yang sudah meninggal.

Mengenai hal itu diceritakan bahwa:

Berburu merupakan salah satu pekerjaan pokok orang Wemale sama dengan kelompok masyarakat lainnya pada zaman primitif selain “pukul sagu”.

Lokasi berburu dapat berpindah-pindah pada lingkungan ewang (hutan rimba yang belum dijamah atau ditanami tanaman kebun) yang diyakini berlimpah binatang buruan.
Jika ada suatu wilayah yang strategis, atau banyak binatang buruan, seperti babi, ular, kus-kus (kusu), rusa, dll, maka terkadang kelompok-kelompok ini akan berdiam di lokasi itu beberapa hari.

Salah satu lokasi yang berlimpah binatang buruan itu adalah gunung Solohua. Kebiasaan menetap dalam masa berburu oleh beberapa kelompok ini kemudian menyebabkan mereka mulai menanami tanaman-tanaman kebun sebagai bahan makanan, seperti pisang, kasbi (ketela pohon), keladi (ubi jalar), petatas (potato),     dll. Lambat laun, dibangun walang (rumah dalam ukuran kecil dan sederhana   sekedar untuk berteduh). Maka jadilah mereka menetap di lingkungan gunung Solohua itu.

Agaknya, di antara kelompok-kelompok ini sering terjadi uji ketangkasan dan ilmu (magic). Dari situ muncul “orang-orang sakti”, yang memiliki ilmu tinggi. Akibatnya, Solohua menjadi tempat “menjajal ilmu”. Sehingga setiap orang yang pergi ke Solohua, harus dilengkapi dengan ilmu yang tinggi. Dari situ, lalu tempat ini dijadikan sebagai tempat pendidikan bagi orang-orang Wemale. Tradisi tangkoleh atau kakihan lalu dijalankan di Solohua.

Setiap orang yang bersedia masuk dalam pendidikan tangkoleh akan dibimbing oleh seorang guru (elawea). Mereka dibawa pergi ke tengah hutan, dan digembleng menurut tradisi dan program pendidikan tangkoleh, mulai dari keterampilan (seperti anyam-anyaman), pengobatan, berburu (hunting), sampai pendidikan moral dan hukum adat.

Suatu ketika dalam masa pendidikan itu, para peserta tangkoleh itu tidak tahu lokasi keberadaan mereka. Mereka masuk ke dalam suatu lingkungan mistis. Tempat itu sebetulnya adalah di Solohua. Di sana mereka digembleng dalam taraf terakhir, sebelum nanti kembali ke masyarakat, dan hidup seperti biasanya.

Dari cerita (hamana) itu, lambat laun, orang-orang Wemale memandang gunung Solohua sebagai gunung suci, yang tidak boleh dirusakkan, atau harus dipelihara kelestariannya. Simbol gunung suci itu kemudian menempatkan gunung Solohua sebagai pusat dalam sistem kepercayaan (sima-sima) orang Wemale.

Ia bukan hanya dipahami sebagai tempat berdiamnya para guru tangkoleh yang terkenal sakti dan baik perangainya, melainkan juga “dunia” baru (waripami) bagi setiap orang Wemale yang meninggal dunia.

Setiap orang Wemale yang meninggal dunia, jiwanya akan menuju (loa) ke Solohua. Oleh sebab itu, setiap orang dewasa Wemale yang meninggal dunia, akan dikuburkan dengan cara ditanam di dalam lobang seperti sumur, setinggi orang itu, dalam posisi kaki ditekuk dan tangan dilipat, seperti posisi janin di dalam kandungan. Lawani (cawat) dilepas, sehingga ia benar-benar telanjang. Maksudnya, ia akan masuk kembali ke rahim bumi, sebagai identifikasi ibu (Ina). Mayatnya dibungkus dengan daun berukuran besar.

Sedangkan bagi bayi yang lahir langsung meninggal (uhusui), jazadnya diletakkan di cabang pohon (si sepai) yang ada di tengah hutan yang sudah ditentukan, karena ia belum bisa melewati (loa – merangkak), ke Solohua Kasale Patai sendiri. Dengan jalan itu, akan datang yai mena (Tete Nene Moyang) untuk membawanya menyeberang ke Solohua Kasale Patai.

Sebagai “dunia lain” (waripami), orang Wemale meyakini bahwa di sana ada kehidupan baru. Maka suatu ketika, pada saat berburu di situ, orang bisa melihat adanya kebun-kebun yang subur, ada orang-orang yang sementara melakukan aktifitas mereka dengan sangat tertibnya, ada suatu kehidupan yang harmonis, sebagai prototipe kehidupan di dunia lain itu.

Orang Wemale yakin, di sini ditinggali hanya oleh orang-orang yang “bersih kelakuannya”. Mereka ini pula yang diyakini menjadi “orang totua”, yang dapat saja “dipanggil” oleh orang yang masih hidup, jika ada suatu kebutuhan tertentu. Sedangkan yang “buruk lakunya” akan tetap tinggal di dalam Solohua, tanpa bisa kembali ke masyarakat.

D. Harmoni Dunia Baru

Mitos yang menerangkan kemengadaan masyarakat memintal di dalamnya kontradiksi-kontradiksi yang lahir sebagai bagian dari dinamika dari kemengadaan itu sendiri. Kemengadaan di sini adalah suatu struktur dasein yang bertumpu rapat dengan beings-nya. Mengikuti Heidegger, dasein diacukan pada sesuatu (beings), sehingga ia akan bermakna “di sini” atau “di sana”, dalam kaitan dengan karakteristik dasein sebagai yang turut dibentuk oleh konteks [dan dalam hal ini historisitas itu pula].

Pikiran ini coba dijadikan sebagai tools untuk menafsir dan menjelaskan hakekat ke-di sini-an dan ke-di sana-an dari konsep kehidupan orang-orang Wemale, sebagaimana terstruktur di dalam mitos yang telah diuraikan tadi.

Pemahaman orang Wemale mengenai Solohua Kasale Patai sebagai dunia lain (waripami), dapat dipahami sebagai cara membangun suatu orientasi kehidupan religius (sima sima). Pemahaman ini menentukan eksistensi orang Wemale yang cenderung melihat suatu lingkungan pusat sebagai prototype komunalitasnya.

Lingkungan Solohua yang ditinggali oleh orang-orang yang sudah mati menjadi pola dasar membangun komunitas orang Wemale. Suatu corak hidup, dimana terjalin ikatan hidup yang kuat seorang dengan lainnya. Suatu bentuk solidaritas yang dibangun di atas fondasi nilai-nilai yang dipahami sebagai the good dan virtue mereka. Nilai azasi ini diangkat dari sebetulnya cara hidup setiap hari (daily life) yang mengarahkan mereka pada membangun makna menjadi manusia Wemale yang utuh. Manusia yang berelasi dengan sesama dan dengan lingkungannya, sebagai suatu jalinan ikatan kosmologis.

Dasein orang Wemale, adalah eksistensi ontologis yang ditemukan dari cara mengada mereka. Kemengadaan yang tidak bisa dilepaskan dari mistisisme kehidupan “dunia lain”. Ini menjalin rapat ikatan kebatihan mereka dengan leluhur. Namun, leluhur dipahami sebagai “orang-orang baik”, yang menjadi pola perilaku masyarakat.

Dalam kaitan itu, mengikuti Kant, dasein orang Wemale adalah suatu fenomena metaphisic, yang mengandung sekaligus sisi nature dan dan moral. Artinya, corak hidup mereka terkonstruksi menurut aturan-aturan mengenai yang ada (beings), dan perbandingan aturan tersebut dengan hal yang ada (beings) itu.

Jika kerangka ini disinergikan dengan pemahaman (worldview) orang Wemale mengenai Solohua Kasale Patai, akan tampak dialektika antara kehidupan di sini dan kehidupan di sana. Dua space hidup yang dijembatani oleh kerangka normatif yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Artinya bagi orang Wemale hidup di sini berlangsung dengan dan di bawah kontrol norma dari orang-orang yang hidup di sana pula.

Waripami atau dunia lain, sebagai yang disimbolkan di Solohua Kasale Patai, adalah lokus moral yang selalu akan ditransformasi ke kehidupan di sini. Hal ini sebagai akibat dari adanya ikatan didaktis dari orang-orang di sini (khususnya para alumni tangkoleh) dengan guru-guru mereka yang ada di sana (di Solohua Kasale Patai).

Di sini, mitos mengandung kritik sosial. Fondasi mitos adalah pengujian secara dini terhadap bangunan kehidupan masa kini. Nilai-nilai di dalam mitos merupakan basis membangun dan menata cara berelasi masyarakat pemilik dan pengguna mitos itu.

Mitos Solohua Kasale Patai, adalah cara yang melaluinya kita melihat bukan hanya bagaimana orang Wemale menjelaskan dunia mereka yang aktual, melainkan juga bagaimana mereka mensimbolisasikan representasinya di dalam hidup setiap hari. Ikatan mitis membentuk suatu sentimen komunalitas yang kuat, sebab mitos merupakan pancaran dari emosi dan muncul dengan warnanya sendiri. Ketika orang Wemale ~ dan masyarakat lainnya ~ beranjak dari mitos mereka, pada saat itu mereka berusaha memahami perbedaan-perbedaan yang ada di dalam dunia mereka (di sini) secara empiris. Masyarakat belajar dari mitosnya, untuk membangun kembali mata rantai kehidupan menuju keabadian.

Orientasi itu tampak dalam kapata orang Wemale mengenai Solohua Kasale Patai, Titane lorayaina kauno patai yo, O Titane lorayaina kauno patai yo (artinya: berjalanlah terus ke gunung Solohua terus ke dara (bagian atas suatu teritori), temukanlah sebatang pohon pancaran kehidupan).

E. Tipologi Masyarakat

Dari pembahasan yang ada suku wemale dapat dikategorikan dalam tipelogi masyarakat adat yang kedua (kelompok masyarakt lokal yang masih ketat dalam memlihara dan menerapkan adat istiadat tetapi masih membuka diri dengan  masyarakat lain).

BAB III

PENUTUP

Mitos telah menjadi sebuah cerita suci dari orang atau masyarakat yang memproduksinya. Ia kemudian mengambil bagian dalam level-level institusionalisasi kepercayaan masyarakat. Level pertama adalah level kultus sebagai sebuah ekspresi atau materialisasi kepercayaan, sedangkan mitos adalah bagian dari level kedua, yaitu level of beliefe atau intelectual level. Ada partisipasi mitos dari masyarakat yang memproduksinya, oleh sebab itu ia menjangkau bukan saja aspek logis, tetapi juga sentimen kehidupan.

Dalam kerangka itu mitos membentuk suatu cara memahami dan cara meyakini adanya suatu realitas transenden (transendere–melewati, melompati), yang dikonstitusikan menjadi realitas agama atau kepercayaan.

Sehingga ketika kita kehilangan sudut pandang ini, kita pun akan kehilangan pendekatan ke dalam dunia mitis atau dunia kepercayaan masyarakat/manusia.

Narasi mitos tadi memperlihatkan cara berpikir orang-orang Wemale yang rampat. Ada suatu kaitan yang kuat dengan alam yang dikonstruksikan ke dalam domain-domain sakral. Lingkungan itu menjadi pusat kultus yang menyertakan orientasi dan cara pandang masyarakat. Lingkungan Solohua, bagi orang Wemale akan dipandang sebagai suatu “prototype” kehidupan yang harmoni, antarindividu, kelompok dan juga ikatan-ikatan kosmis dengan alam (lingkungan).

Corak pandangan dunia itu menyertakan di dalamnya person-person yang diyakini sebagai orang-orang yang memiliki “kuasa”. Pada sisi itu, leluhur hadir tidak saja sebagai tokoh di dalam mitos, melainkan representasi kuasa supranatural yang mengitari dan melampaui seorang manusia. Ada kekuatan-kekuatan lebih yang dilekatkan masyarakat terhadap person-person mitis itu. Akibatnya, corak pandangan dan/atau keyakinan itu diinstitusionalisasikan ke dalam suatu pola hubungan bertingkat.

Relasi antar manusia akan menduduki lingkungan historis (profane), sehingga ikatan yang terbentuk adalah komunalitas, yang juga dibangun dari reduksi mereka akan suatu tipe ideal komunalitas itu. Dalam hubungan itu terjadi saling memahami dan mengerti, baik terhadap hakekat pribadi, kelompok maupun eksistensi kehadiran mereka di alam. Dari situ, lalu hubungan dengan alam dikonstitusikan ke dalam sistem-sistem kerja. Namun dalam kaitan dengan dimensi kepercayaan, matra hubungan dengan alam itu diperluas, sebagai suatu lingkungan yang kemudian dibagi menjadi adanya wilayah-wilayah yang sakral, dan wilayah lain yang profan.

Wilayah sakral itu akan dipahami sebagai tempat berdiamnya roh atau person yang memiliki kuasa supranatural. Oleh sebab itu ia menjadi suatu lingkungan eksklusif, sering terjadi di sana kejadian-kejadian niscaya yang dipahami berbeda dari kejadian-kejadian yang dialami manusia dalam lingkungan profan. Kejadian-kejadian niscaya lalu melegalkan tempat itu, dan para penghuninya sebagai lingkungan dan orang-orang yang juga sakral.

Ketika konsep ini bertahan dan menjadi ciri dari bagaimana masyarakat setempat (dalam hal ini orang Wemale dan/atau orang Maluku secara umum) maka ia menduduki suatu basis pemikiran agama yang kuat. Tanpa sadar, ciri itu yang menguat dalam cara berpikir agama dari orang-orang Maluku secara umum. Ada suatu ikatan kosmis dan mistis dengan lingkungan tertentu di dalam teritori budayanya (geo-kultural).

Keterikatan dengan tempat-tempat itu menjadi semacam ideologi sosial, akan pentingnya “gunung tanah”, atau “tampa potong pusa”, yaitu menunjuk pada teritori negeri dan tempat-tempat tertentu di dalam boundary negeri itu, sebagai tempat dari mana seseorang berasal, atau tempat di mana leluhurnya berdiam.

Akibatnya, orang cenderung mencari legitimasi kuasa mitis pada tempat dan leluhur di suatu tempat keramat itu. Biasanya lingkungan “negeri lama” (bekas negeri yang pertama), atau “gunung suci”, atau tempat keramat, seperti “mata air keramat”, “pohon keramat”, menjadi mikrokosmos yang ditempati oleh “orang-orang” yang memiliki kuasa supranatural itu.

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

Elake, Nataniel, “Solohua Kasale Patai: Menyibak Dunia Orang Mati Pada Masyarakat Wemale di Pulau Seram”, dalam Jurnal Ilmiah Tangkoleh Patai, STAKPN Ambon, Vol.1/Januari 2004.

Matulessy, Z.M., Pandu Ringkasan/Cuplikan Sejarah Nusa Ina, Arsip Sejarah Thomas Matulessy, tanpa penerbit, 1992.

http://dolfis.wordpress.com/budaya-maluku/sejarah-maluku/, jam 20:00 (8 malam) – selesai

http://www.thebestlinks.com/tag/suku-adat-wemale.html.

Posted in Uncategorized | Leave a comment